-->
gedung sate bandung photo gedung sate_zpsyeqxzepj.jpg

mesjid raya bandung photo mesjid agung bandung_zpsnvyfrkpn.jpg

jembatan pasopati bandung photo jembatan pasopati bandung_zpsj0ezk3nl.jpg

saung angklung udjo photo saung angklung udjo_zpsewlfdc6g.jpg

Sunday, October 30, 2016

BANDUNG KOTA PERTAMA TERBITKAN PERWAL BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Walikota Bandung Ridwan Kamil
Walikota Bandung Ridwan Kamil
PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil secara resmi mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bandung No. 1023/2016 tentang Bangunan Gedung Hijau untuk mengurangi konsumsi energi, emisi CO2 dan Konsumsi air dari gedung bangunan di kantor Puslitbang Permukiman Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jalan Turangga, Kota Bandung, Kamis (27/10/2016).

Penerbitan peraturan ini sejalan dengan upaya Kota Bandung untuk menjadi salah satu kota pintar terkemuka di dunia yang ramah lingkungan dan memiliki warga dengan kualitas hidup yang tinggi.

“Jadi bangunan dari yang kecil sampai besar, mulai dari rumah sampai dengan gedung bertingkat untuk lulus sertifikasi hijau yaitu hemat air, hemat listrik, hemat energi, mendaur ulang serta memperbanyak ruang hijau sebagai syarat untuk mendapatkan IMB,” ujar Ridwan.

Lebih lanjut Ridwan menuturkan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, jika peraturan ini diterapkan akan terjadi penghematan energi yang signifikan. Tak hanya energi, penghematan pun akan terjadi dalam hal pembiayaan.

“Peraturan ini dampaknya dalam 10 tahun akan menghemat biaya listrik setengah triliyun rupiah, mengurangi 260 ton CO2 setara dengan penanaman 90 ribu pohon mahoni dewasa,” terangnya.

Ridwan mengaku jika pemohon IMB tidak lulus sertifikat bangunan hijau, maka pemkot Bandung tidak akan memberikan IMB.

Lanjut Ridwan Peraturan yang akan berlaku mulai 1 Januari 2017 tersebut telah dirumuskan sebelumnya melalui kajian yang dilakukan selama 2 tahun sejak 2014 lalu. Kajian tersebut dilakukan Ditarcip Kota Bandung, para profesional dan dengan didukung Internasional Finance Corporation sebuah lembaga keuangan dari Bank Dunia.

Ridwan menjelaskan ada tiga jenis bangunan yang disebutkan dalam perwal tersebut, yaitu bangunan di atas 5000 meter, bangunan kurang dari 5000 meter dan bangunan rumah. Menurutnya bangunan yang mampu memenuhi syarat wajib akan diberikan sertifikat bintang 1, sementara jika dapat memenuhi syarat tambahan akan diberikan bintang 2 dan 3.

Ridwan akan menerapakan peraturan ini secara ketat, untuk itu sosialisasi dilakukan selama dua bulan kedepan. Nantinya para pendaftar akan diuji oleh lembaga independen yang dibentuk oleh Distarcip. Ridwan pun berharap peraturan ini dapat juga di lakukan di seluruh Kota dan Kabupaten se Indonesia.

“Dalam dua bulan ini, akan kita lakukan sosialisasi sepeti di sekolah-sekolah, forum profesional, depelover, CEO sehingga mereka paham. Harapannya, kalau Bandung bisa, kabupaten dan kota lain pun bisa, untuk itu saya mengajak Kementerian PUPR untuk mensponsori IFC untuk mensosialisasikan atau mewajibkan peraturan bangunan hijau ke 500 kabupaten dan kota,” pungkasnya.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Friday, October 21, 2016

PEMIMPIN DI ERA MILENIAL DIGITAL

Walikota Bandung, M Ridwan Kamil

Oleh: Ridwan Kamil

"Tiap jaman ada pemimpinnya dan tiap pemimpin akan ada jamannya."

Begitulah kira-kira kata pepatah. Ada jamannya memimpin di era penjajahan ala Sukarno, memimpin di era transisi ala Mahathir, memimpin di era euforia demokrasi ala Gus Dur, dan memimpin di era milenial digital ala Obama.

Tiap jaman punya cara dan ekspektasi. Dahulu masyarakat butuh pemimpin dengan imaji panglima perang nan gagah memimpin di depan. Hari ini masyarakat mengharapkan pemimpin yang berbaur bergaya rakyat kebanyakan. Tidak gaptek dan mampu hadir memimpin di tengah.

Sejak dulu nilai dasar seorang pemimpin tidaklah berubah. Ia diharapkan berintegritas, visioner, berani, pengambil resiko, pemberi solusi, dan lainnya.

Namun, hari ini yang dicari adalah nilai tambah. Seberapa relevan gaya dan cara memimpin di jaman yang serba transparan, serba cepat, serba interaktif. Di jaman milenial digital ini, pujian dan nyinyiran kepada pemimpin saling bersahutan dalam hitungan detik.

Itulah tantangan memimpin di era milenial. Memimpin di hari ini harus ekstra sabar dan jangan geeran. Jika dipuji jangan terbang dan jika dicaci jangan tumbang.

Tiga tahun memimpin kota Bandung sebagai wali kota, saya menemukan bahwa kepemimpinan yang efektif dan relevan di tingkat kota adalah dengan filosofi "Ing Madya Mangun Karso". Memimpin dari tengah.

Jika posisi pemimpin di tengah, ia bisa mendorong pasukan agar lari atau melompat ke depan. Juga sekaligus menyeret pasukan yang lambat tertinggal di belakang.

Artinya hari ini, jika progres ingin hadir cepat, seorang wali kota harus banyak berada di lapangan, tidak melulu duduk manis di belakang meja.

Sidak urusan KTP di kecamatan, bertangan kotor ikut membersihkan jalanan, menertibkan PKL liar, mengecek proyek taman dan bangunan dan lainnya.

Dengan cara itu sistem akan lebih cepat membaik, karena pemimpin dipersepsi selalu berada di tengah pasukan. Pasukan merasa selalu diawasi. Pasukan termotivasi.

Itulah kenapa saya banyak di lapangan. Salah satunya dengan bersepeda. Dengan cara ini di perjalanan bisa menemukan langsung problem lapangan. Bisa bertegur sapa dengan warga.

Itulah kenapa saya ikut Gerakan Pungut Sampah, memotivasi para pelajar sekolah tiap Senin, Rabu, Jumat.

Itulah kenapa saya turun melatih birokrasi tentang pentingnya media sosial untuk berkomunikasi interaktif dan merespon cepat keluhan publik.

Filosofi "Ing Madya Mangun Karso" ini di Bandung, alhamdulillahberhasil mengakselerasi perubahan. Setelah 3 tahun, pelayanan publik dari rapor merah sudah menjadi hijau.

Akuntabilitas kinerja birokrasi dari peringkat ratusan melompat ke peringkat 1 nasional. Adipura hadir lagi setelah 17 tahun absen. Smartcity sudah ranking 1. Indeks kebahagiaan warga naik tinggi ke skor 71.

RIDWAN KAMILMelewati gang sempit di lingkungan pemukiman padat saat melakukan inspeksi lapangan di Kota Bandung.


Memimpin di tengah berarti pemimpin terasa hadir lahir batin dalam sistem. Memimpin hari ini harus bisa menjadi sopir sekaligus montir.

Wali kota, bupati, gubernur, dan presiden hari ini dipilih langsung oleh rakyat. Artinya secara emosional, terjadi hubungan tanggung jawab yang langsung dan hubungan batin yang kuat.

Rakyat di era milenial, dengan keseharian internet dan media sosial, bisa mengawasi dan mengomentari langsung semua jejak langkah harian para pemimpinnya. Sebuah interaksi e-demokrasi.

Demokrasi langsung Indonesia dengan one man one vote ini memberi banyak dinamika. Siapa pun hari ini bisa terpilih menjadi pemimpin selama mampu memikat hati para pemilih.

Sisi lainnya, ternyata pemimpin tidak hanya dipilih karena rasionalitas rekam jejaknya. Ada juga pemimpin terpilih karena hal-hal emosional seperti karena penampilannya, karena agamanya, kesukuannya, atau karena bagi-bagi duitnya.

Namun di sisi lain, demokrasi langsung ini berbahaya jika berada di masyarakat yang tidak siap. Masyarakat secara emosional terkadang memaksa pemimpin untuk mengikuti maunya, walau bertentangan dengan hukum formal.

Di sinilah tantangan kepemimpinan hari ini. Karenanya demokrasi terdidik menjadi penting agar tidak jatuh pada tirani populisme.

Karenanya, pemimpin juga harus berani melawan arus jika keputusan publiknya yang sudah memenuhi asa etika keadilan dan hukum masih juga diprotes mayoritas publik yang emosional.

Contoh paling sering adalah kasus-kasus penertiban kampung liar ilegal yang seringkali ditolak warga, padahal sudah diberi ruang dialog, pengertian, dan diberikan hunian pengganti.

Dalam demokrasi hari ini , banyak warga yang menginginkan perubahan namun tidak mau ikut proses pahitnya.

Ingin maju seperti Singapura namun tidak mau ikut dalam perombakan infrastrukturnya. Ingin hebat seperti Jepang, namun tidak mau ikut dalam revolusi mentalnya. Padahal untuk hidup sehat terkadang harus makan obat pahit.

Karenanya pemimpin yang kalah determinasi akan selalu terjebak dalam populisme mayoritas. Karena sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang adil dan berani.

Pemimpin hari ini diharapkan memiliki kedekatan emosional dengan rakyat. Untuk budaya timur yang menghargai silaturahim, kehadiran emosional pemimpin sangatlah diapresiasi.

Namun kedekatan di era milenial tidaklah harus secara fisikal namun bisa secara digital. Jauh tapi dekat.

Secara fisikal, terinspirasi teladan Umar bin Khatab, di Bandung dibangun tradisi, pemimpin dari wali kota sampai camat lurah untuk rutin bersilaturahmi mingguan.

Setiap minggu kami membawa makan malam untuk keluarga miskin kota. Camat dan lurah diwajibkan salat Jumat di tiap masjid berbeda dan malam minggu menonton layar tancep bersama warga.

Kami juga rutin menjadi pembina upacara tiap Senin pagi di sekolah-sekolah, membentengi moral para pelajar dengan nasehat dan tatap muka.

Di era milenial ini, warga di Bandung bisa melapor, mengeluh, dan memberi nilai rapor kinerja birokrasi melalui telepon genggamnya.

Hari ini wali kota, camat, dan lurah di Kota Bandung memiliki akun media sosial untuk menjawab pertanyaan warga, mem-postingagenda kerja, merespon keluhan harian, dan mengedukasi warga.

Setiap hari minimal ada 200-an berita harian ter-posting di semua akun digital unit kerja pemerintah Kota Bandung. Ujung dari semua ini adalah lahirnya aspek termahal dalam politik yaitu trustatau rasa percaya dari warga kepada pemerintah.

Di era milenial ini, media sosial adalah alun-alun publik digital. Caci-maki dan puja-puji datang silih berganti dalam hitungan detik.

Di Bandung, masyarakat membuat forum Facebook "Ridwan KamilWatch" (RKW), isinya adalah kritikan dan masukan, namun tidak sedikit caci-maki. Susah dibedakan mana komen orisinil mana pesanan. Semua serba mungkin.

Karenanya pemimpin era milenial harus paham bahwa konstituennya hari ini rata-rata 'digital native' alias serba digital.

Para pemimpin jadul gagap teknologi yang merupakan 'digitial migrant' harus cepat beradaptasi. Siapa yang masih tertatih dengan dunia teknologi dan komunikasi menjadi kurang relevan dan akan ditinggal konstituen.

Politik di era milenial juga sarat dengan ekstrimintas. Media sosial juga sering digunakan untuk menyerang lawan politik dengan kasar. Menista pemimpin dengan bersembunyi di akun anonim adalah hal lazim.

Siap-siap disuruh mirip Erdogan. Siap-siap diadukonteskan antar-sesama pemimpin, seolah kompetisi putri kecantikan. Siap-siap dimaki dengan kutipan judul berita online. Bahkan hari ini lahir istilah buzzer politik sebagai akun promosi politik. Ada yang orisinil, ada yang berbayar.

Jika hanya mempromosikan visi dan rekam jejak jagoannya tidaklah masalah. Namun hari ini, akun buzzer politik bisa berpola negatif. Tugasnya secara profesional dan konsisten merendahkan dan menistakan lawan politik.

Saking rutin dan ekstrimnya ada yang menyebut sebagai teroris sosmed. Sebuah dampak negatif era digital yang harus dilawan.

Namun jika menguasai komunikasi politik via media sosial, pemimpin hari ini diuntungkan dengan peluang kesetaraan informasi.

Berita buruk dari media umum bisa dijawab dengan postingan tandingan. Fitnah satu arah bisa diklarifikasi dengan postingan bantahan. Teroris sosmed bisa didebat langsung.

Dengan pola serba cepat dan transparan ini, pemimpin era milenial harus bersiap dengan resiko persepsi. Kinerja terberitakan disebut pencitraan. Tidak terberitakan disebut tidak ada kinerja.

Namun kepemimpinan yang disukai hari ini tetaplah kepemimpinan yang menyentuh hati rakyat.

Kepemimpinan yang memotivasi bukan memaki. Kepemimpinan yang menggerakkan bukan memerintahkan. Kepemimpinan yang merangkul bukan memukul. Kepemimpinan yang turun tangan bukan tunjuk tangan.

Kepemimpinan yang terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan. The best leadership is leadership by example.

Setiap kita adalah pemimpin. Ada yang hanya memimpin dirinya sendiri. Ada yang memimpin keluarga dan ada yang berkesempatan memimpin masyarakat.

Secara sederhana, tugas pemimpin masyarakat hanyalah dua: dengan ideologi menggerakkan masyarakat dan dengan inovasi menghadirkan perubahan.

Mari menjadi pemimpin yang tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Mari jadi pemimpin yang relevan untuk jamannya.


RIDWAN KAMILSituasi Bandung Command Center yang memantau informasi di Kota Bandung secara realtime.
SaveSave

Thursday, October 20, 2016

RIDWAN KAMIL BERHENTIKAN 9 KEPSEK SDN dan SMPN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

Ridwan Kamil berbatik Trusmi
Walikota Bandung M. Ridwan Kamil

PORTALBANDUNG.COM -- Bandung - Mimik serius Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terpancar saat berada di ruang rapat Pendopo. Di hadapan belasan wartawan, Emil, sapaan Emil, membongkar tindak tanduk buruk sejumlah sekolah yang mencoreng citra dunia pendidikan di Kota Bandung. Pria berkacamata ini mengumumkan pemberhentian terhadap sembilan kepala sekolah (kepsek) tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

"Ini informasi penting yang perlu diketahui publik soal penegakan aturan dan disiplin serta lainnya di Dinas Pendidikan (Kota Bandung)," ucap Emil berkemeja putih saat menggelar konfrensi pers di Pendopo, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Kamis (20/10/2016).

Emil menyebut, total ada 19 sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran. Temuan tersebut, sambung dia, berdasarkan hasil penyelidikan Inspektorat Kota Bandung dan Ombudsman Jabar.

"Penelitian dan penyelidikan itu ada dua tipe pelanggaran yaitu mal-administrasi adanya pelanggaran wewenang tanpa ada aliran uang, dan pelanggaran wewenang dengan adanya aliran dana," ucap Emil.

Dari 19 sekolah, sembilan sekolah kepala sekolahnya diberhentikan. "Kepsek dalam kewenangan Pemkot yang diberhentikan yaitu Kepsek SDN Sabang, SDN Banjarsari, SDN Cijagra 1 dan 2, SMPN 2, SMPN 5, SMPN 13, SMPN 6, SMPN 7, dan SMPN 44. Mereka kami minta untuk mengikuti sekolah kepsek lagi, jadi harus mengulang lagi proses sekolah kepsek," tutur Emil.

Bukan hanya 9 kepsek tersebut, Emil mengungkapkan lima kepsek tingkat sekolah menengah atas (SMA) yang melakukan pelanggaran. Lantaran tanggung jawab tingkat SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemprov Jabar, Emil menunggu sikap dari Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berkaitan sanksi. Hal mengejutkan, semua SMA berstatus negeri itu merupakan sekolah yang selama ini dicap favorit oleh masyarakat.

"Berikutnya rekomendasi pemberhentian kepsek kepada gubernur sebagai penanggung jawab. Rekomendasi ini untuk Kepsek SMAN 2, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 8 dan SMAN 9," ucap Emil.

"Apakah nanti yang menghukumnya gubernur, atau diserahkan ke wali kota. Kami menunggu jawaban dari provinsi," kata Emil menambahkan.

Selain itu, tercatat lima Kepsek SD lainnya yang mendapatkan sanksi. Namun nasib kepsek ini tidak diberhentikan. "Hukuman skorsing tiga bulan dan penundaan kenaikan pangkat untuk Kepsek SDN Soka, SDN Bina Harapa 1 dan 2, SDN Centeh, SDN Halimun dan SDN Nilem. Skorsing tiga bulan ini untuk evaluasi," ujar Emil.

Emil menyebut, jenis pelanggaran dari 19 sekolah tersebut meliputi terbukti melakukan penerimaan tidak sah dari peserta didik atau siswa, penerimaan yang tidak dilaporkan atas pelaporan barang daereh, dan gratifikasi dari penerimaan mutasi siswa baru.

"Penerimaan tidak sah atau tak semestinya itu seperti penjualan buku dan seragam kepada anak-anak sekolah. Sehingga mendapatkan keuntungan yang tak bisa dipertanggungjawakan. Gratifikasi mutasi siswa itu ya diduitkan. Kalau penerimaan yang tak dilaporkan atas pelaporan barang daerah itu seperti pengelolaan kantin yang bayarnya ke pribadi," tutur Emil.

Dia menegaskan, penyelidikan ke sekolah-sekolah lainnya di Kota Bandung terus berlangsung. "Ini baru ronde pertama. Kami akan terus melakukan pemeriksaan," ujar Emil.

Dalam kesempatan itu, Emil meminta Kadisdik Kota Bandung Elih Sudiapermana untuk serius membereskan problematik bidang pendidikan. "Saya memberikan teguran tegas kepada Kadisdik agar menegakkan Perwal PPDB yang sesuai disepakati. Aturan sudah baik, tapi kontrol di lapangan tak sempurna sehingga mengakibatkan peluang-peluang terjadinya pelanggaran di lingkungan pendidikan Kota Bandung," tutur Emil.

Sumber: detik.com

Wednesday, October 19, 2016

WORKSHOP KOMITE INTEGRITAS KOTA BANDUNG

Ridwan Kamil membuka workshop Komite Integritas
Walikota Bandung M Ridwan Kamil membuka workshop Komite Integritas
PORTALBANDUNG.COM - BANDUNG. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu bentuk upayanya adalah berkolaborasi dengan KPK menyelenggarakan Workshop Komite Integritas di Aula Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, Selasa (18/10/2016).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil ini merupakan tindak lanjut dan evaluasi dari workshop yang sama yang dilaksanakan pada bulan April lalu.

Dikatakan Asisten Pemerintahan Setda Kota Bandung, yang juga bertindak selaku Ketua Panitia, Priana Wirasaputra, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung harus memiliki pemahaman tentang cara pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu pemahaman tentang bahaya dan dampak korupsi terhadap sistem ekonomi, sosial dan lingkungan. Tindakan korupsi dapat melemahkan daya saing dan harkat dan martabat bangsa,” terang Priana.

Pada workshop yang diadakan selama dua hari ini akan dirumuskan bagaimana membangun integritas di kalangan ASN. Diharapkan, usai kegiatan ini para pimpinan SKPD yang mengikuti workshop dapat menjadi agen perubahan di instansinya masing-masing. “Kita harapkan para peserta workshop ini bisa menjadi pelopor dalam menegakkan semangat anti korupsi,” ujar Priana.

Pemateri dari Deputi Pencegahan KPK RI, Asep Chaeruloh mengatakan bahwa dalam rangka membangun integritas ini, Kota Bandung tidak bisa bergerak sendirian. “Pemerintah Kota Bandung perlu bersinergi dengan pihak lain untuk melaksanakan program-program. Contohnya, merevitalisasi Sungai Cikapundung tidak bisa sendirian. Kota Bandung juga harus mengajak Kabupaten Bandung untuk bekerja sama,” terang Asep.

Hal ini ditanggapi baik oleh Ridwan Kamil. Dikatakannya, Kota Bandung ini juga telah memiliki instrumen untuk menjaga integritas ASN di Kota Bandung. “Kita punya Forum Pemantau Zona Integritas yang anggotanya berasal dari masyarakat sipil. Ada pula Tim Ahli Kebijakan Publik. Jadi secara reguler kebijakan kita direview oleh mereka, dievaluasi dan diberi masukan,” ucap Ridwan.

Sebagai pimpinan daerah inovatif, Ridwan Kamil telah melakukan serangkaian upaya untuk memutus mata rantai segala bentuk penyimpangan dalam pelayanan publiknya. Senjata utamanya adalah teknologi.

“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa memunculkan banyak gagasan baru. Masalah integritas ini kita harus berlomba-lomba dengan penyiasatan regulasi yang makin kreatif,” tutur Ridwan. Ia menambahkan “Kita tidak boleh kalah dengan modus-modus baru yang mungkin hadir pada praktik kegiatan pemerintahan.”

Di akhir kegiatan, para peserta akan membentuk komite integritas yang akan mendorong perwujudan 3 aspek utama Aparatur Sipil Negara, yakni berintegritas, melayani sepenuh hati, dan profesional.

Ketiga aspek tersebut harus terpenuhi oleh para ASN. “Mereka yang selalu minta dilayani dan tidak mau mengupgrade kompetensinya akan tersisih oleh seleksi alam. Aspek inilah yang mudah-mudahan bisa mengangkat kualitas SDM Kota Bandung,” tutup Ridwan.



Sumber: Humas Pemkot Bandung

RIDWAN KAMIL RESMIKAN DUA SMPN SEKALIGUS DI KOTA BANDUNG

Ridwan Kamil meresmikan SMPN 55 dan 57
Walikota Bandung Ridwan Kamil saat peresmian dua SMPN 55 daan 57
PORTALBANDUNG.COM - BANDUNG. Tidak ada yang paling membahagiakan daripada meresmikan institusi pendidikan. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat meresmikan dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 55 dan SMPN 57 di Cigondewah dan Gempol Bandung Kulon, Senin (17/10/2016).

Ridwan mengatakan dibangunnya sekolah menengah tersebut guna memenuhi aspirasi masyarakat Bandung bagian Barat untuk memenuhi fasilitas pendidikan menengah negeri.

“Sekarang sudah ada dua SMP di Kecamatan Bandung Kulon. Siswa-siswanya diharapkan berangkat sekolah menggunakan sepeda karena sekarang sekolahnya sudah dekat,” kata Ridwan.

Dalam laman facebooknya, Ridwan menyampaikan jauhnya lokasi sekolah SMP atau SMPN di daerah Cigondewah dan Gempol menjadi salah satu alasan pembangunan ini.

Ridwan berpesan kepada para guru untuk memberikan pendekatan yang berbeda kepada para siswa dalam proses belajar mengajar. Salah satunya dengan mendidik para siswa untuk berpikir bagaimana memecahkan suatu persoalan.

Ridwan menekankan siswa harus dibekali dengan pendidikan Bandung masagi, bela negara, cinta lingkungan, dan jaga budaya.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Friday, August 26, 2016

KOTA BANDUNG RENOVASI 1431 RUMAH KUMUH DI TAHUN 2016

Ridwan Kamil Rutilahu
Ridwan Kamil dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

PORTALBANDUNG.COM, BANDUNG -- Sebagai salah satu dari 40 Kota di Indonesia yang diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat dalam hal tata Kota, Kota Bandung di tahun 2016 ini akan merenovasi sekitar 1431 rumah tidak layak huni (rutilahu) yang tersebar di 121 Kelurahan di Kota Bandung, hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Perumahan, Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya (Distarcip) Kota Bandung Nunun Yuaniati, pada acara Bandung Menjawab di Media Lounge Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung ,Jl Wastukancana.No 2, Balai Kota Bandung Kamis,(25/8).

Nunun memaparkan dari semua Rutilahu yang akan direnovasi memang belum mencakup ke 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung.

“Tempatnya tersebar di 121 kelurahan dari 151 kelurahan. Jadi yang tidak terdaftar mendapat bantuan renovasi sekitar 30 kelurahan,” paparnya.

Ia menambahkan dari 121 wilayah yang menjadi kantung rutilahu, ada beberapa kelurahan yang menjadi prioritas. Di antaranya, Nyengseret, Cicadas, dan Cigondewah, dan dari jumlah rutilahu tersebut tidak seluruhnya dibiayai oleh APBD Kota Bandung, ada bantuan juga dari ABPN dan ABPD Provinsi.

“Setiap tahun jumlah penerima bantuan tidak sama. Bergantung kemampuan dan alokasi ABPD dan bantuan dari pusan dan provinsi,” tambahnya.‎

Terkait pengalokasian APBD Nunun menerangkan, Kota Bandung menganggarkan sebesar Rp5 Milyar, sementara dari APBD provinsi sebesar Rp2 milyar-Rp15 milyar, sedangkan pemerintah pusat melalui Kementrian Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPera) menganggarkan Rp20 milyar per tahun per kabupaten/kota.

“Bantuan yang diberikan kepada penerima, untuk yang diberikan dari ABPD Kota sebesar Rp17 juta, sementara yang diberikan kepada penerima dari APBN sebesar Rp15 juta per rumah,” terangnya.

Menjelaskan bentuk bantuan yang diberikan Nunun menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan berupa uang tunai melainkan berupa material dan upah pembangunan bagi rumah yang akan direnovasi.

“bergantung dari kerusakan rumah yang bersangkutan kita maksimal hanya bisa memberikan Rp17 juta per rumah ,” ujarnya.

Sedangkan berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan perbaikan rutilahu, di antaranya adalah harus warga Kota Bandung dan lahan merupakan milik sendiri.

“Beberapa persyaratan tersebut harus diberikan kepada kelurahan untuk kemudian diurus ke Distarcip dan jika diperlukan sampai tingkat KemenPUPera,” jelasnya. ‎

Nunun juga menegaskan bahwa pemberian bantuan untuk rutilahu ini, sebenarnya merupakan program KemenPUPera yang diberi nama Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

” Program Kotaku ini adalah Program Pemerintah Pusat yang tujuannya adalah untuk menurunkan kawasan kumuh hingga nol hektare,” tegasnya.

Mengakhiri paparannya Kabid Perumahan Distarcip ini menerangkan bahwa meski salah satu programnya adalah perbaikan infrastruktur, tetapi indikator kekumuhan suatu wilayah bisa dilihat dari kualitas air minum, drainase, sektor limbah, sampah dan RTH.

“Target utamanya adalah tercapai nya 100-0-100 (100 persen air bersih ,0 persen kawasan kumuh dan 100 persen kualitas sanitasi yang baik,red) pada lingkungan perumahan,” pungkasnya.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Wednesday, August 17, 2016

RIDWAN KAMIL HADIRI UPACARA HUT RI 71 TINGKAT JABAR

Ridwan Kamil dan HUT RI Jabar 2016
Rudwan Kamil dan Peringatan HUT RI tingkat Jabar
PORTALBANDUNG.COM, BANDUNG -- Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil, Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial dan Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto menghadiri Upacara Pengibaran Sang Merah Putih Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Lapang Gasibu Bandung, Rabu (17/8/2016).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai inspektur upacara, dalam amanatnya menyampaikan, Sebagai bangsa yang besar harus bisa memaknai dan menyakini bahwa proklamasi kemerdekaan yang di ikhlarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan langkah awal sebagai pondasi untuk mengkokohkan bangsa,

“Sebagai sebuah bangsa yang mandiri dan berdaulat dalam menentukan harapan, cita-cita yang besar yaitu dengan tanah kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur,” jelasnya.

Ditambahkan Ahmad, untuk itu pada peringatan ke 71, kemerdekaan RI mari sama-sama menghadirkan semangat kebersamaan, semangat persatuan dan kekompakan dalam mengisi kemerdekaan melalui upaya nyata untuk mewujudkan cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa,

“Hal tersebut sejalan dengan slogan yang menjadi spirit bagi peringatan hari ulang tahun kemerdekaan indonesia kali ini yaitu Indonesia Kerja Nyata,”ujarnya.

Seusai memberikan amanat, Ahmad Heryawan selaku inspektur upacara, menekan tombol sirine sebagai tanda menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan RI.

Lalu setelah upacara selesai, Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil menjelaskan mengenai makna hari kemerdekaan Republik Indonesia, “Alhamdulilah sudah 71 tahun merdeka, sekarang kuncinya adalah menunjukan kiprah sebagai jawaban atas perjuangan kemerdekaan yang sudah merdeka ini,”ujarnya.

Ridwan berpesan, untuk anak muda jadilah generasi yang turun tangan, bukan generasi yang tunjuk tangan, jadilah generasi pencari solusi bukan generasi yang pemaki-maki, jadilah generasi yang tangan diatas bukan tangan di bawah dan jadilah generasi yang mendukung teman bukan generasi yang menikung teman,

“Dengan nilai-nilai itu Insya Allah generasi masa depan Indonesia bisa membawa negeri ini sebagai bangsa yang terhormat di dunia,” jelasnya.

Ditambahkan Ridwan, tetapi jika masih ada hal-hal yang negatif seperti memaki-maki, murid yang cengeng, kekerasan guru, kekerasan rumah tangga dan lain lain, “Saya kira negara akan jatuh pada situasi yang kaumnya mengikuti alur negatif. Sehingga, cari idola yang berprestasi dan inspi.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Saturday, August 13, 2016

RIDWAN KAMIL TERMASUK SALAH SATU DARI TUJUH WALIKOTA PERAIH ANUGERAH KEPALA DAERAH INOVATIF 2016

Kelapa Daerah Inovatif 2016
Para Peraih Anugerah Kepala Daerah Inovatif 2016

PORTALBANDUNG.COM, BANDUNG - Sebanyak tujuh wali kota mendapatkan penghargaan Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2016 yang digelar KORAN SINDO di Hotel Intercontinental, Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/8/2016). Berikut daftarnya.

1. WALI KOTA SEMARANG Hendrar Prihadi SE MM (Kategori: Tata Kelola Pemerintahan)
Wali Kota Hendrar Prihadi telah membawa Kota Semarang menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang terpilih bergabung di Program 100 Resilient Cities atau 100 Kota Tangguh, sebuah program yang diinisiasi oleh Rockefeller Foundation.

2. WALI KOTA MAKASSAR Ir H Mohammad Ramdhan Pomanto (Kategori: Ekonomi Kreatif)
Setelah sukses dengan program Lorong Garden (Longgar), Pemkot Makassar kembali menyiapkan program Badan Usaha Lorong (Bulo). Bulo merupakan program berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam

3. WALI KOTA SURABAYA Dr (HC) Ir Tri Rismaharini MT (Kategori: Penataan Lingkungan Kota)

Keberhasilan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengubah wajah Surabaya meroketkan namanya sebagai salah satu wali kota terbaik dunia. Di tangannya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dulu gersang disulap menjadi taman-taman indah. Dalam layanan birokrasi, Risma termasuk salah satu pelopor layanan online.

4. WALI KOTA SIBOLGA HM Syarfi Hutauruk MM (Kategori: Pendidikan)
Berbagai upaya mencerdaskan dilakukan dengan cara membangun sekolah lanjutan menengah serta Akademi Komunitas Negeri Sibolga. Pembangunan dunia pendidikan ini berbuah manis di mana pada tahun lalu siswa di Kota Sibolga lulus 100%. Pemerintah Kota Sibolga juga memberikan bantuan pada lulusan SMA/SMK dari Kota Sibolga yang diterima di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.

5. WALI KOTA MOJOKERTO Drs KH Mas'ud Yunus (Kategori: Pendidikan)
Kota Mojokerto surganya pelajar. Itulah hasil inovasi Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus. Anggaran pendidikan digelontor hingga 30% dari APBD 2015. Peningkatan kualitas dilakukan dengan mendirikan kampung Inggris. Bahkan, para orang tua diwajibkan mematikan TV antara pukul 18.00-19.00 WIB.

6. WALI KOTA BANDUNG Mochamad Ridwan Kamil ST MUD (Kategori: Pembangunan Ekonomi)
Di awal 2015, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kembali melahirkan inovasi yang mendapat apresiasi masyarakat, yakni kredit tanpa jaminan (agunan) khusus "Kredit Melati" bagi warga Kota Bandung. "Kredit Melati" adalah akronim dari "Melawan Rentenir". Kredit Melati dikelola pada Bank Perkreditan Rakyat, salah satu badan usaha milik daerah Pemkot Bandung.

7. WALI KOTA KEDIRI Abdullah Abu Bakar (Kategori: Pemberdayaan Masyarakat)
Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) telah mengubah wajah Kota Kediri. Di tangan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, gang-gang sempit yang kumuh kini tampak rapi. Setiap tahun, Pemkot Kediri menggelontorkan dana Rp50 juta/RT/tahun.

Tuesday, August 9, 2016

MOU KOTA BANDUNG DAN KABUPATEN MERAUKE

Ridwan Kamil dan Frederikus Gebze
Walikota Bandung M.Ridwan Kamil (kanan) dan Bupati Merauke Frederikus Gebze
PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Tepat di Ruang Tengah Balaikota Bandung, Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil dan Bupati Merauke, Frederikus Gebze melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait pembangunan daerah, Senin (8/8/2016). Penandatanganan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari teleconference antara keduanya pada bulan Juli silam.

Usai melakukan penandatanganan, Ridwan menjelaskan rasa bangganya bahwa niat baiknya dapat disambut baik oleh negeri yang terjauh dan terindah di timur, yaitu tanah Merauke. “Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kekompakan dan persatuan,” ujar Ridwan saat menyampaikan sambutan.

Beberapa poin yang disepakati Ridwan dan Frederikus antara lain hibah teknologi smart city yang dimiliki Kota Bandung kepada Kab. Merauke. Salah satu aplikasi yang diunggulkan yaitu Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS) yang merupakan inovasi untuk membuat seluruh urusan birokrasi terintegrasi secara informasi teknologi (IT). Selain itu, bantuan pendidikan untuk anak-anak Papua yang bersekolah di Kota Bandung juga akan diberikan.

Sementara itu, Kota Bandung akan membangun rumah budaya melalui program Desk Papua. Rumah budaya tersebut berupa penggabungan antara rumah adat Papua dengan Sunda yang akan diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari pelestarian budaya, pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Pembangunan rumah budaya tersebut akan disertai dengan pembangunan tugu perdamaian yang bertujuan sebagai simbol persatuan antar umat beragama di dunia.

Di sisi lain, kerja sama dalam hal ketahanan pangan juga akan dijalin. Kab. Merauke akan membantu suplay pangan berupa hasil pertanian dan peternakan untuk Bandung. “Kita punya kewenangan untuk mengatur sistem ketahanan pangan kita agar tidak dipermainkan oleh calo-calo pasar,” kata Ridwan.

Kerja sama ini disambut baik oleh Frederikus. Ia menyampaikan, “Kalau kita ingin menjadi orang pintar pergilah berguru sampai ke negeri Cina, ternyata tidak perlu. Cukup sampai ke Bandung kita sudah bisa dapat semua ilmu dan pengalamannya,” ucapnya.

Kini Frederik memikirkan bagaimana mengembangkan Merauke menjadi Karpet Merah Putih. Karpetnya yaitu Kawasan Agro Pertanian Ekonomi Terpadu. Tetapi semua itu membutuhkan sumber daya yang benar-benar kompetitif, kerja keras, ulet, dan visioner. Maka Pemerintah Kabupaten Merauke melakukan kerja sama dalam hal teknologi, pertanian, budaya, dan sebagainya.

“Harapannya dengan kerjasama ini anugerah yang telah melalui pikiran-pikiran, talenta kepada Bandung akan selalu bisa dikembangkan dan juga dibagikan ke wilayah timur Indonesia dan juga dapat diintenskan,” tutup Frederik.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

RIDWAN KAMIL HADIRI PERESMIAN BANGUNAN BARU RSKG HABIBIE

BJ Habibie Ridwan Kamil RSKG
Ridwan Kamil, BJ Habibie meresmikan bangunan baru RSKG
PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Bangunan baru Rumah Sakit Khusus Ginjal (RSKG) Ny. R.A. Habibie yang bertempat di Jalan Tubagus Ismail No. 46 Bandung diresmikan langsung oleh Presiden Indonesia Ke-3, Bacharuddin Jusuf Habibie, Senin (08/08/2016). Peresmian gedung rumah sakit 4 lantai ini turut dihadiri pula oleh Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil; Ketua Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda, Sri Sudarsono; Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi; Keluarga Besar Habibie; dan Keluarga Besar Sudarsono.

RSKG Ny. R.A. Habibie merupakan rumah sakit khusus tipe C dengan pelayanan hemodialisis yang dilengkapi 60 mesin dengan kapasitas 360 pasien dan melayani peserta BPJS sekitar 97%. Usai peresmian gedung baru ini, RSKG Ny. R.A. Habibie akan mampu mengoperasikan 100 mesin dengan kapasitas 600 pasien.

“Alhamdulillah ini adalah fasilitas rumah sakit ginjal terbaik di Indonesia itu hadir di Bandung dengan peresmian oleh Presiden Indonesia yang ketiga, Pak Habibie,” ucap Ridwan saat ditemui usai peresmian rumah sakit.

Ia mengapresiasi keluarga besar Habibie yang memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan. “Ini juga sangat luar biasa karena memang keluarga Pak Habibie ini sangat peduli pada bisnis dan kegiatan kemanusiaan, salah satunya adiknya Pak Habibie, Ibu Srie Habibie ini, adalah katua yayasannya di mana pembangunan ini sudah lebih dari 25 tahun dan sekarang ada penambahan fasilitas baru,” tambahnya.

RSKG Ny. R.A. Habibie memang telah dibangun sejak 8 Agustus 1988 di Jl. Aceh, Bandung, atas prakarsa Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda (YPAB) bekerja sama dengan Nefrolog Jawa Barat yang dipimpin oleh Prof. Dr. Enday Sukandar, Sp.PD-KGM. Baru pada tahun 1993, rumah sakit ini berpindah ke lokasi yang sekarang. Rumah sakit ini didirikan atas kolaborasi antara Nederland Batam Foundation (NEBA), Child Support Indonesia Foundation, Ton Donkersloot, dan Dialyse Centrum Groningen.

Selain pelayanan kesehatan, RSKG Ny R.A. Habibie ini juga menjadi pusat riset dan pelatihan teknik dialisis. Pelatihan ditujukan untuk tenaga dokter spesialis penyakit dalam, dokter umum, perawat, dan teknisi.

“Di sini juga tidak hanya rumah sakit tapi juga pusat pendidikan, itu yang luar biasa. Jadi tadi kita lihat semua dokter-dokter dari seluruh Indonesia dilatihnya juga di rumah sakit ini,” terang Ridwan.

Rumah sakit ini menambah daftar rumah sakit spesialis yang ada di Kota Bandung. Ridwan mengatakan, dalam waktu dekat, Kota Bandung juga akan memiliki rumah sakit khusus untuk perawatan dan pusat studi kanker terbesar se-Asia Tenggara.

“Saya menyambut baik, apalagi nanti akan melengkapi rumah sakit-rumah sakit spesialis salah satunya adalah rencana hibah dari Amerika terkait pusat riset kanker se-Asia Tenggara itu juga akan di Bandung,” ujar Ridwan. Dikatakannya, rumah sakit-rumah sakit spesialis yang telah dibangun akan menjadi visi untuk memperbanyak pelayanan kesehatan di Ibu Kota Jawa Barat ini.

Selaku pemerintah daerah, Ridwan mengucapkan banyak terima kasih kepada YPAB dan Keluarga Besar Habibie atas pembangunan rumah sakit tersebut. “Tentunya sebagai Pemerintah Kota Bandung saya menghaturkan terima kasih dan saya doakan Pak Habibie tetap sehat, inspirasi cintanya juga luar biasa, dan tentunya menjadi teladan untuk kita semua,” katanya.

Pelayanan Hemodialisa di Kota Bandung
Pada dasarnya, pelayanan bagi pasien hemodialisa di Kota Bandung dapat dikatakan memadai. Ridwan telah mengunjungi beberapa pasien hemodialisa di beberapa rumah sakit di Kota Bandung, baik negeri maupun swasta. Dari kunjungan tersebut, Ridwan berkesimpulan bahwa pelayanan khusus bagi penderita gagal ginjal sudah baik.

“Kalau Anda lihat ke rumah sakit-rumah sakit baik swasta maupun negeri BPJS, khususnya dialisa ini, sudah terlayani dengan baik. Untuk urusan dialisis baik, alatnya bagus, saya wawancara warga juga alhamdulillah lancar. Jadi ini melengkapi,” papar pria yang karib disapa Kang Emil ini.

Emil pun berpesan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga pola hidup yang sehat. Dirinya tidak ingin hanya meningkatkan fasilitas penunjang kesehatan tetapi juga menghimbau masyarakat untuk turut menjaga kesehatan.

“Saya lebih cenderung ingin mengingatkan warga Indonesia untuk gaya hidupnya jauh dari hal-hal yang membuat penyakit ginjal ini hadir di masyarakat. Jadi jangan selalu meningkatkan fasilitas orang sakit tapi justru memperbaiki kualitas orang-orang supaya hidup sehat,” tuturnya. “Penekanannya tidak hanya urusan infrastruktur rumah sakit tetapi gaya hidup yang lebih baik,” tandas dia.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Friday, August 5, 2016

WALIKOTA BANDUNG TERIMA KAPOLDA JABAR

Ridwan Kamil dan Bambang Waskito
Walikota Bandung M. Ridwan Kamil dan Kapolda Jabar Irjen.Pol.Drs.Bambang Waskito

PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Sistem Smart City yang dimiliki Kota Bandung rupanya juga menarik perhatian kepolisian. Sistem keamanan yang sudah dibangun di Bandung Command Center akan diintegrasikan dengan sistem yang ada di kepolisian, baik di tingkat Polrestabes Bandung maupun di Polda Jabar. Untuk itu, Kapolda Jawa Barat Irjen. Pol. Drs. Bambang Waskito beserta Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Winarto dan jajaran kepolisian mengunjungi Bandung Command Center (BCC) di Balai Kota Bandung, Jumat (05/08/2016). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil.

Ridwan menerangkan cara pengoperasian BCC kepada jajaran kepolisian, terutama dalam hal sistem pelayanan keamanan. Salah satu aplikasi yang diunggulkan Ridwan adalah Panic Button, yakni aplikasi berbasis Android yang berfungsi untuk mengaktivasi aksi tanggap daruat untuk masalah keamanan dan keselamatan. Pengguna aplikasi tersebut cukup menekan tombol melalui ponsel pintar saat kondisi darurat. Dalam hitungan detik, aplikasi tersebut akan terkoneksi dengan sistem di BCC dan langsung mendapatkan tanggapan dari operator. Aplikasi ini dapat digunakan saat keadaan darurat, seperti peristiwa kejahatan, kebakaran, maupun kecelakaan.

“Sebenarnya sistem ini sudah siap diaplikasikan sampai se-Jawa Barat. Jadi tinggal tim dari staf Pak Kapolda dihadirkan di sini, ini sebenarnya sudah bisa langsung jalan. Sehingga mimpi dari kami, semua warga Jawa Barat khususnya di setiap hapenya punya apps ini,” ungkap Ridwan. Ia pun dengan senang hati jika pihak Polda Jabar akan menggunakan sistem ini untuk kepentingan keamanan di Jawa Barat.

Saat ini, penggunaan aplikasi Panic Button memang belum optimal sebab penyinergian sistem dengan kepolisian belum selesai. Koordinasi dengan Polrestabes Bandung sedang dilakukan, terutama masalah kesiapan sumber daya manusia.

“Mudah-mudahan hitungan minggu sudah bisa full. Bahkan sudah latihan di sini sejak tgl 1 Agustus tim polisi dari Polrestabes. Sehingga dengan begitu nanti betul-betul berfungsi sesuai dengan harapan,” kata Ridwan.

Bambang tertarik pada aplikasi asli buatan Bandung itu. Ia mengatakan, sistem tersebut akan sangat mendukung kinerja kepolisian, sebab di kepolisian hal yang terpenting adalah kecepatan respon terhadap masalah keamanan.

“Saya menyambut baik konsep ini. Peralatan seperti ini akan sangat mendukung kinerja polisi. Kinerja polisi itu sebetulnya 80% harus di lapangan, tidak bisa dengan IT. Tapi ini adalah alat bantu untuk mendukung kepolisian,” ujar Bambang.

Bambang menambahkan, kepolisian sebetulnya sudah memiliki sistem serupa namun penggunaannya belum optimal karena berbagai kendala. Oleh karena itu, ia mengunjungi BCC untuk melihat apakah ada sistem yang bisa diintegrasikan dengan perangkat yang sudah ada di kepolisian.

“Saya datang ke sini dengan tim IT saya dan para pejabat utama ini untuk memadukan apa yang sudah ada dimiliki oleh Polri dan apa yang sudah digelar oleh Wali Kota Bandung, khususnya untuk masalah keamanan di Bandung,” katanya.

Aplikasi ini dinilai penting oleh Bambang, terutama karena Bandung merupakan daerah tujuan wisata yang karena melibatkan massa yang banyak sehingga tingkat kemanannya harus lebih dioptimalkan.

“Kita tahu bahwa Kota Bandung ini merupakan tujuan wisata. Ini juga sangat perlu bagi para pendatang atau mungkin untuk warga Bandung sendiri untuk dilayani pengamanannya apabila memang memerlukan itu,” tambah Bambang.

Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota Bandung dan Polrestabes Kota Bandung, dengan bimbingan dari Polda Jabar, akan berkoordinasi terkait teknis pengoperasian BCC untuk urusan keamanan, mulai dari penyiapan SDM hingga regulasi teknisnya. “Kita di sini akan mensinergiskan. Jadi ini datanya sangat lengkap sekali nanti kita akan sinergiskan itu. Memang itu sudah berjalan sebetulnya. Tapi mungkin nanti akan lebih terpadu lagi kalau misalnya nanti ada petugas kepolisian yang piket di sini,” terang Bambang.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

RIDWAN KAMIL TERIMA PENGHARGAAN SEBAGAI TOKOH VISIONER BIDANG PEMERINTAHAN

Ridwan Kamail dan Penghargaan Tokoh Visioner
Ridwan Kamil terima penghargaan sebagai Tokoh Visioner
PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil menerima penghargaan sebagai tokoh visioner di Bidang Pemerintahan dari Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Unisba. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Dekan Fikom Unpad O Hasbiansyah, pada acara prosesi Milad Fikom UNISBA ke-33 dan Launching Asikopti, Jumat (5/8/16).

Usai menerima penghargaan wali kota mengucapkan rasa syukur atas diraihnya apresiasi yang diterimanya tersebut. “Syukur alhamdulillah, apa yang telah dilakukannya mendapatkan apresiasi, meskipun dalam hidup saya bukan mencari pujian atau penghargaan, tetapi apabila ada yang mengapresiasi tentu saja saya bersyukur,” ujarnya.

Ridwan Kamil menambahkan, bahwa yang terpenting dalam hidupnya adalah kebermanfaatan, bukan mencari pujian atau penghargaan.

Lebih lanjut wali kota juga menyampaikan mengenai revolusi komuniasi, saat ini menurutnya tidak ada lagi jarak dan batas yang membatasi cara orang berkomunikasi. “Itu artinya komunikasi harus adaptif terhadap revolusi teknologi yang ada di Indonesia maupun dunia,”jelasnya.

Menurut wali kota dirinya menggunakan seluruh instrumen komunikasi dan pola komunikasi tersebut direvolusikan di sektor pemerintahan. “Kini seluruh kelurahan dan dinas memiliki akun sosial media. saya mewajibkan kelurahan dan dinas memposting satu berita dalam satu hari sebagai akuntabilitas terhadap warga,” ujarnya.

Saat ini di Kota Bandung ada 151 kelurahan, 30 kecamatan, dan lebih 20 dinas, sehingga per hari Pemkot Bandung memproduksi 200 berita kewilayahan. Dengan berita tersebut warga Bandung merasa Pemkot Bandung sangat transparan terhadap informasi. “Secara politik komunikasi yang transparan dan akuntabel ini dapat menjaga integritas,” tutur Ridwan.

Menurut hasil survey, tingkat kepercayaan warga terhadap Pemkot Bandung berada diatas 90%. “Semakin kita transparan, akuntabel, dan pro aktif ternyata kepercayaan atau trust meningkat berbanding lurus,” tutup Ridwan.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

DISKUSI MILLENNIUM CHALLENGE INDONESIA dan RAKORNAS TPID

Ridwan Kamil diskusi Millennium Challenge Indonesia
Ridwan Kamil saat diskusi dengan delegasi MCC

PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil menjadi narasumber diskusi dengan delegasi MCC di Kantor Millennium Challenge Account (MCA) Indonesia, Gedung MR 21 Lantai 11, Jalan Menteng Raya No.21 Jakarta, Kamis (04/08/2016).

Agenda diskusi “Bandung Urban Infrastructure Project” tersebut dihadiri Deputy Vice President Infrastructure, Environment, Private Sector (IEPS) and Acting First Deputy Vice President (Head of Delegation), Jonathan Nash untuk membahas tentang modernisasi sistem pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, serta asistensi skema kerjasama Publik Private Partnership (Kemitraan Pemerintah Swasta).

Millennium Challenge Corporation (MCC) merupakan perwakilan dari Pemerintah Amerika Serikat untuk mengelola dana hibah US$ 600 juta atau setara Rp 5,7 triliun untuk diberikan kepada pemerintah Indonesia melalui berbagai program.

Dikatakan Ridwan urgensi mengadopsi sistem PPP, sistem tersebut sudah dilakukan oleh negara-negara maju, karenanya negara-negara itu pun saat ini sudah berkembang dengan cepat menjadi negara maju, “Pembangunan infrastruktur di semua daerah Indonesia saat ini masih sangat lambat dibandingkan negara-negara lainnya, karena masih menggunakan sistem lama yang konvensional, budget pemerintah kota sangat kecil sekali akan sangat lama untuk membangun kota seperti yang diharapkan,”

Terkait tawaran modernisasi sistem pengadaan barang dan jasa dengan standar internasional kerjasama MCC, Ridwan menyambut baik, “Kita harus memastikan budget yang diberikan dengan yang dibelanjakan harus betul-betul sesuai dengan tujuan dari program pembangunan, tanpa pengadaan yang transparan kita dapati pembangunan tidak progresif tapi uang habis tidak sesuai ekspektasi,

Dengan sistem pengadaan barang dan jasa standar internasional, Ridwan berharap menjadi yang terdepan, reputasi kota yang transparan, reputasi kota yang betul-betul belanjanya sesuai dengan tujuan pembangunan, dengan sistem teknologi ini menjamin keberhasilan pembangunan dengan akselerasi yang cepat,”

RAKORNAS VII TPID

Sebelum acara diskusi tersebut, Ridwan menyempatkan diri untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2016, di Balai Pertemuan Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta.

Rapat Koordinasi dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama Gubernur Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata niaga pangan.

Dibahas dalam rapat koordinasi tersebut dua isu, pertama percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya alam untuk mencapai manusia sejahtera yang inklusif dengan menjaga stabilitas harga dan kedua membangun Indonesia dari daerah berbasis sumber daya manusia (percepatan infrastruktur, perbaikan tata niaga, dan Reformasi Birokrasi).

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Thursday, August 4, 2016

WALIKOTA BANDUNG MELEPAS CALON JAMAAH HAJI KOTA BANDUNG 2016

Ridwan Kamil dan Calon Jamaah Haji 2016
Ridwan Kamil saat Pembekalan dan Pelepasan Calon Jamaah Hhaji 2016
PORTALBANDUNG.COM --  BANDUNG. Bertempat di Masjid Raya Provinsi Jawa Barat Bandung, Rabu (3/8) diadakan pembekalan dan pelepasan calon jamaah haji Kota Bandung oleh Walikota Bandung M. Ridwan Kamil. Pada acara tersebut hadir pula Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial, Kepala Kemenag Kota Bandung Cecep Kosasih, Ketua DKM Masjid Raya Kota Bandung, serta pembimbing dan penanggungjawab rombongan calon jamaah haji.
Dalam sambutannya Cecep menyatakan, “Insya Allah ada 1.731 jamaah yang akan berangkat tahun ini dan terbagi ke 5 kloter,” jelasnya. Gelombang pertama yang akan diberangkatkan adalah kloter 3 dan 6 yang jika tidak ada halangan akan bertolak ke tanah suci pada 9 Agustus mendatang.

Cecep sendiri menuturkan bahwa setiap tahunnya lebih dari 500 jamaah Kota Bandung mendaftarkan diri. Banyak juga jamaah yang berasal dari Kab. Bandung dan kabupaten serta kota sekitar Jawa Barat yang memilih untuk berangkat bersama rombongan Bandung. Namun, Cecep menyatakan bahwa yang menjadi prioritas saat pendaftaran tetap jamaah warga Bandung.

Pada kesempatan yang sama, Ridwan Kamil berpesan pada para calon jamaah untuk selalu bersyukur. Karena kesempatan ini hanya datang pada orang-orang terpilih dan orang-orang beruntung. “Bisa dibilang ibadah haji itu 70% mengandalkan kekuatan fisik. Namun, kekuatan mental juga perlu diperhatikan. Jika mental kuat maka fisikpun mengikuti,” tutur Ridwan.

Ia berpesan agar para calon jamaah tidak perlu banyak khawatir, tetap menjaga ukhuwwah, dan dapat menjadi orang yang bermanfaat selama berada dalam rombongan. Karena ibadah haji memerlukan koordinasi dan fisik yang luar biasa.

Ridwan juga mendoakan semoga para calon jamaah dapat melaksanakan seluruh syari’at haji agar mendapatkan kesempurnaan ibadah haji atau haji mabrur. “Perkuat niat, jaga fisik, fokus ibadah. Disini kami Pemkot Bandung juga memastikan komunikasi dengan 25 petugas pengurus rombongan selalu lancar,” ucap Ridwan.

Menurut survey, Bandung merupakan kota paling islami di Indonesia. Akan hal ini Ridwan berharap semoga Bandung dapat menjadi percontohan.

Sumber : Humas Pemkot BandungSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave

Rakor WALIKOTA BANDUNG dan PT KAI terkait PENATAAN WILAYAH JALAN STASIUN BARAT

Ridwan Kamil PT KAI
Rakor Pemkot Bandung - PT KAI terkait penataan jl Stasiun Barat

PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) akan menindaklanjuti permohonan dari Pemerintah Kota Bandung terkait penataan wilayah di Jalan Stasiun Barat, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir. Para penduduk yang terkena dampak dari penataan bangunan di kawasan tersebut, terutama yang memiliki unit usaha, akan diupayakan lokasi usaha baru sementara. Sebanyak 30 unit usaha akan difasilitasi tempat oleh PT. KAI (Persero).

Keputusan tersebut hadir usai rapat koordinasi antara Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil dengan pihak PT. KAI di ruang rapat Bandung Command Center, Rabu (03/08/2016). Keduanya sepakat untuk memberikan solusi yang sebaik-baiknya bagi kedua belah pihak.
“Untuk tempat tinggal, kita upayakan relokasi ke Apartemen Rakyat di Sadang Serang dan Rancacili. Sedangkan untuk tempat usaha, kita upayakan ada tempat sementara di sekitar stasiun,” ungkap Ridwan.

Sebanyak 53 kepala keluarga ber-KTP Kota Bandung akan ditempatkan di Apartemen Rakyat di Sadang Serang dan Rancacili. Jumlah tersebut belum termasuk penduduk yang ber-KTP di luar Bandung. Namun Ridwan ingin memprioritaskan warga bandung untuk diberi pelayanan lebih dahulu.

“Kita prioritaskan dulu yang KTP Kota Bandung. Saya minta ke Distarcip (Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya-red) untuk mengkaji proporsi pembagian tempatnya, berapa yang ke Sadang Serang, berapa yang ke Rancacili,” tutur Ridwan.

Sementara itu, proyek penataan akan terus dilakukan oleh PT. KAI. Program terdekat adalah penataan ruas jalan di bagian belakang stasiun. Namun, proyek itu baru akan dilanjutkan usai permasalahan dengan warga selesai. “Saya minta kalau bisa PT. KAI jangan jalan dulu sebelum urusan ini selesai,” kata Ridwan yang disetujui oleh jajaran PT. KAI. Penyelesaian urusan penataan dengan penduduk sekitar ditargetkan selesai dalam waktu satu pekan.

Sumber : Humas Pemkot BandungSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave

Saturday, July 30, 2016

RIDWAN KAMIL TINJAU LOKASI PEMBONGKARAN PASAR STASIUN BARAT

Ridwan Kamil tinjau warga korban pembongkaran
Ridwan Kamil saat tinjau warga korban pembongkaran bangunan jl. Stasiun Barat

PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil meninjau lokasi pembongkaran bangunan di RT 3 RW 2 Kel. Babakan Jeruk, Kec. Andir. Ia juga menemui warga untuk memberikan motivasi dan bantuan darurat berupa pakaian dan kebutuhan primer lainnya.

“Hari ini menindaklanjuti kesepakatan dan yang sudah kita lakukan di Pendopo. Ternyata banyak kebutuhan teknis, ya,” ujar Ridwan saat ditemui usai peninjauan.
(Baca: PASCA PEMBONGKARAN PASAR STASIUN BARAT, RIDWAN KAMIL SOLUSIKAN 4 HAL)

Pada kesempatan tersebut warga meminta bantuan berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti keperluan bayi, alat ibadah, serta keperluan sekolah untuk anak-anak. Diketahui, seluruh anak usia sekolah hingga hari ini tidak dapat bersekolah karena buku dan seragam tidak dapat terselamatkan. Oleh karena itu, Ridwan memprioritaskan hal-hal tersebut untuk dibantu pihak Pemkot Bandung.

“Tadi saya sudah siapkan hari ini, pertama belanja baju-baju, peralatan sekolah,” katanya. Pemkot Bandung akan memberikan voucher yang dapat digunakan untuk membeli barang-barang yang diperlukan. “Beli seperlunya, nanti toko yang menagihkan ke kita,” tambahnya.

Persoalan lainnya, seperti tempat tinggal dan perbaikan mata pencaharian penduduk juga tengah diupayakan. Prioritas utama diberikan kepada warga yang sama sekali tidak memiliki tempat tinggal dan tempat usaha.

“Itu sedang kita pastikan pendataannya selesai hari ini sehingga hari Senin lusa sudah ada keputusan siapa yang bisa kita bantu di Apartemen Rakyat, kalau nggak di Sadang Serang, di Rancacili,” tutur Ridwan.

Bagi warga yang kehilangan tempat untuk melakukan usaha, Pemkot Bandung juga memberikan bantuan melalui program Kredit Melati. Hal tersebut dilakukan karena sebagian besar warga adalah wiraswasta di bidang transportasi logistik dan rumah makan.

“Kita ada spesial, nanti diurus khusus, kita kasih modal sampai 30 juta lewat Kredit Melati. Selama dia punya KTP Bandung,” katanya.

Selama peninjauan lokasi, Ridwan juga berkeliling wilayah pemukiman di sekitar stasiun. Ia menemukan ada ruang-ruang yang dapat ditata untuk tempat warga membuka usaha. “Akan saya upayakan ke PT. KAI untuk memberikan ruang-ruang yang cukup untuk mereka berusaha juga di tempat yang masih di area sini lah,” ucapnya.

Ridwan menargetkan penyelesaian persoalan di Kel. Babakan Jeruk ini dapat dilakukan maksimal tujuh hari. Ia pun turun tangan langsung untuk memastikan tidak ada jeda waktu yang terlalu lama.

“Harusnya dengan upaya-upaya teknis itu masalah bisa cepat selesai,” pungkasnya. Warga pun mengapresiasi upaya Pemkot Bandung untuk membantu persoalan mereka.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

PASCA PEMBONGKARAN PASAR JL.STASIUN BARAT, RIDWAN KAMIL SOLUSIKAN 4 HAL

Ridwan Kamil dan Warga Pasar Stasiun Barat
Ridwan Kamil dan Warga Pasar Stasiun Barat
PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Pasca pembongkaran bangunan warga RW 02 dan RW 03 Kel. Babakan Jeruk, Kec. Andir, Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil menggelar pertemuan dengan warga setempat di Ruang Rapat Pendopo Kota Bandung, Jumat (29/07/2016). Pertemuan tersebut membahas solusi atas dampak pembongkaran terhadap situasi sosial dan perekonomian warga. “Tadi rapat bersama seluruh warga dan perwakilan mencoba mencari solusi,” ungkap Wali Kota usai pertemuan.

Ia menerangkan bahwa Pemerintah Kota Bandung menawarkan empat solusi kepada warga. Pertama, Pemkot Bandung akan memberikan bantuan hukum kepada warga untuk mengawal penyelesaian sengketa tanah. Sebab menurut warga, PT. KAI belum bisa membuktikan status kepemilikan tanahnya.

“Yang pertama adalah akan memberi bantuan hukum kepada warga untuk melakukan upaya-upaya koridor hukum terkait masalah tanah disana, yang meskipun sudah dibongkar, menurut warga, PT. KAI belum bisa membuktikan status kepemilikan tanahnya,” terang Ridwan. Ia juga akan mengerahkan Bagian Hukum Pemkot Bandung untuk turut serta menyusuri status hukum dari kasus ini.

Kedua, yakni solusi tempat tinggal bagi warga. Terkait hal tersebut, Ridwan memerintahkan Camat Andir, Nofidi H. Ekaputra untuk memetakan status kependudukan warga yang ada di wilayah tersebut. “Warga itu ada dua tipe, ada yang betul-betul tinggal disana, ada yang rumahnya tidak disana tapi usahanya disana,” jelas Ridwan.

Ia ingin memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan dan status kependudukan tersebut. “Kepada yang betul-betul tinggal disana, dan tidak punya hunian, kita akan bantu ke Apartemen Rakyat, antara lain, sedang diteliti, di Sadang Serang atau di Rancacili,” kata Ridwan. Proses tersebut masih dikaji kemungkinan solusi alternatif lainnya.

Lain halnya dengan bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak tinggal disana tetapi menjalankan usaha di wilayah tersebut. Untuk solusinya yang ketiga, Ridwan akan menyampaikan aspirasi kepada PT. KAI agar memberikan ruang bagi warga untuk tetap bisa melakukan usaha perekonomian.

“Karena bagaimanapun selama ini, puluhan tahun, bisnis mereka hubungannya dengan bisnis yang terjadi keramaian warga dan penumpang kereta,” tambahnya. Aspirasi tersebut akan segera disampaikan usai menerima data kependudukan lengkap dari Camat Andir dalam 1×24 jam.

Sebagian besar warga, selain kehilangan tempat tinggal, juga kehilangan mata pencaharian. Mereka yang sebagian besar berusaha di bidang logistik, transportasi, dan rumah makan, kini tidak bisa lagi menjalankan bisnisnya. Bagi mereka, Ridwan menawarkan solusi keempat, yakni program Kredit Melati. Upaya tersebut akan dikoordinasikan dalam waktu seminggu ini.

“Selama mereka punya KTP Bandung tidak masalah. Tidak punya apa-apa pun kita akan bantu agar mereka bisa langsung berjualan, berusaha lagi dalam waktu secepat-cepatnya,” ucap Ridwan.

Upaya yang dilakukan Ridwan untuk mengantisipasi dampak sosial lainnya adalah dengan menginstruksikan Dinas Sosial (Dinsos) untuk memastikan agar seluruh anak di wilayah tersebut tetap bisa bersekolah.

“Selama proses emergency ini, saya minta Dinsos untuk membantu, anak-anak tidak boleh tidak sekolah,” tuturnya. Ia meminta agar kebutuhan, baik berupa makanan, seragam, hingga air bersih bisa dipenuhi. “Sehingga warga bisa melaksanakan transisi ini tanpa masalah,” imbuhnya.

Usai melaksanakan pertemuan dengan Wali Kota, warga merasa puas. Semuanya mengapresiasi bantuan dari Pemkot Bandung. Pertemuan diakhiri dengan berfoto bersama.

Wali Kota Sesalkan Pembongkaran

Terkait dengan pembongkaran bangunan di wilayah PT. KAI, Ridwan mengaku sangat menyesali proses tersebut. Ia tidak merasa dilapori akan adanya pembongkaran. Ridwan baru mengetahui melalui ajudannya saat dirinya sudah berada di Jambi untuk menghadiri pertemuan APEKSI se-Indonesia.

“Saya pribadi tidak tahu. Kalau tahu pasti kan saya melakukan upaya-upaya ekstra,” tuturnya. Usai menerima laporan tersebut, Ridwan hanya bisa berkoordinasi melalui telepon.

Ridwan pun berencana menemui pihak PT. KAI untuk meluruskan permasalahan ini dalam waktu dekat. Ia menunggu laporan dari camatnya terkait data kependudukan dan dokumen lain yang diperlukan. Sementara ini, ia baru bisa memantau situasi di lapangan dan melakukan tindakan jangka pendek. Namun demikian, ia akan berusaha agar warga dapat kembali melangsungkan kehidupannya seperti sedia kala. “Mau bagaimanapun, mereka yang KTP Bandung kan warga saya. Nggak mungkin mereka menggelandang, terus saya biarkan,” tegasnya.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Friday, July 29, 2016

RIDWAN KAMIL TEKEN KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN

Ridwan Kamil Munas APEKSI 2016
Ridwan Kamil Munas APEKSI 2016

PORTALBANDUNG.COM -- Jambi. Setelah sehari sebelumnya Pemerintah Kota Bandung melakukan MoU mengenai Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dengan Kota Palangkaraya. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang di gelar di Abadi Convention Centre, Kota Jambi, Kamis, 28 Juli 2016, Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penandatanganan MoU dengan 7 Pemerintah Kota lainnya mengenai Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan.

7 Kota yang bekerja sama dengan Kota Bandung yakni Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Yogyakarta, Kota Makasar dan Kota Manado. Sehari sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung juga telah menandatangani kerjasama serupa dengan Kota Palangkaraya. Dalam kesepakatan kerjasama, Pemerintah Kota Bandung akan menghibahkan sebagian piranti-piranti lunak (software) dari 300-an software milik Kota Bandung yang diklaim mampu mewujudkan kota pintar melalui pelayanan publik berbasis online.

Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil usai penandatangan mengatakan, MoU yang dilakukan di luar Kota Bandung tersebut menunjukkan kerjasama antar kota bisa dilakukan tanpa harus berbelit-belit dan dibuat terlalu meriah. “Saya MoU dengan tujuh kota. Ini bukti bahwa dimana ada program positif tidak menunggu seremoni, langsung saja dikerjakan,” ujarnya. Wali Kota juga berharap hal tersebut bisa menjadi penyemangat. Sehingga nantinya Bandung selain menghibahkan smart city juga dalam bentuk-bentuk lain yang sifatnya strategis untuk kota-kota,” ujar wali kota.

Ke depan, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan melanjutkan kerjasama dengan 7 kota tersebut serta kota-kota lainnya yang tergabung dalam Apeksi di sektor pembangunan infrastruktur perkotaan melalui sistem kerjasama public private partnership (PPP). “Bandung akan jadi percontohan PPP,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Manado Vicki Lumentut sangat bersyukur dengan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung. “Terima kasih. Kami melakukan MoU dalam rangka smart city. Segera mungkin akan segera difolow up untuk diadopsi mana yang cocok untuk kota Manado,” ujar Vicki. Vicki menambahkan, Kota Manado sangat membutuhkan piranti lunak milik Kota Bandung yang berhubungan dengan pelayanan publik. “Kita mau onlinekan semua perizinan, kemudian e-budgeting, e-goverment dan lain-lain,” tuturnya.

Vicki memastikan, Pemkot Manado sudah siap dengan segala macam infrastruktur untuk menunjang misi menjadi kota pintar. “Tinggal kita menyiapkan perangkat-perangkat tertentu yang sejalan dengan apa yang kita lakukan. SDM juga akan kita kursuskan,” pungkasnya.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

KOTA BANDUNG TERIMA PENGHARGAAN MANGGALA KARYA KENCANA

Atalia Kamil - Siti Mumtamah Oded - Entin Kartini
Entin Kartini - Atalia Kamil - Siti Mumtamah Oded

PORTALBANDUNG.COM -- Kupang. Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil diberikan penghargaan Manggala Karya Kencana saat puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIII di Hotel Aston, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (28/7/2016) malam.

Penghargaan kepada Wali Kota Bandung tersebut merupakan penghargaan yang tertinggi dari pemerintah pusat melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKBN) kepada sosok yang dinilai memiliki dedikasi tinggi terhadap program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Penyerahan penghargaan tersebut disematkan langsung oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia, Surya Candra Surapaty kepada 29 orang penerima penghargaan Manggala Karya Kencana.

Dalam acara tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung Atalia Praratya Kamil hadir untuk mewakili Walikota Bandung, juga hadir pula Wakil Ketua I TPPKK Kota Bandung, Siti Muntamah beserta Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung, Entin Kartini.

Dikatakan Entin Kartini, “Bapak Ridwan Kamil mempunyai andil dan menjadi contoh panutan dalam pembangunan kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, juga berperan besar dalam menggerakan seluruh sektor mulai dari infrastruktur, sosial budaya sampai peningkatan ekonomi masyarakat dalam membangun kampung KB di Situsaeur,” terangnya

Ridwan Kamil diberikan penghargaan berdasarkan hasil penilaian kuantitatif bahwa Kota Bandung telah berhasil memberikan pelayanan KB baru melebihi target yang diberikan, yaitu telah tercapainya perserta KB baru sebanyak 45.064 Akseptor atau 103,94% dari 43.356 Pasangan Usia Subur (PUS) dan mampu mempertahankan prevelansi peserta KB aktif sebesar 72,57%

Dengan pencapaian tersebut, Kota Bandung telah mampu mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebanyak 1,5% dan mampu mempertahankan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 1,98 serta meningkatnya partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan seperti Bina Usaha Balita (BKB), Bina Usaha Remaja (BKR) dan Bina Usaha Lansia (BKL) serta Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (KUPPKS).

Secara Kualitatif Komitmen Wali Kota Bandung dalam melanjutkan kesinambungan program KB sangat tinggi yang tercermin dari dukungan mulai dari perencanaan, koordinasi, pergerakan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program KB sebagai salah satu sektor pembangunan Sumber Daya Manusia di Kota Bandung

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran Pemerintah Kota Bandung pada program KB yang setiap tahunnya meningkat, salah satunya pada Program Inovatif Percepatan Pembangunan Kelurahan (PIPPK) sehingga semua institusi bergerak mulai dari LPM, PKK, Karang Taruna, RW, sampai Posyandu dan kelompok bina-bina usaha keluarga.

Juga peran pembentukan Kampung KB yang dipilih dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Bandung yang didukung oleh lintas sektor dan seluruh SKPD Pemerintah Kota Bandung sehingga Kampung KB tersebut tidak hanya membangun program PKBPK juga berbagai fasilitas mulai dari jalan, rutilahu, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lainnya.

Dikatakan Entin, model penggarapan Kampung KB di RW 07 Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul tersebut akan dijadikan contoh secara nasional oleh BKKBN, “Pembangunan yang terintegrasi dari seluruh sektor yang tidak hanya difokuskan pada KB-nya saja sehingga di apresiasi pemerintah pusat,” ucapnya.

Selama dua tahun terakhir dalam kepemimpinan Wali Kota Bandung berbagai prestasi telah diraih dalam program KB, diantaranya di Tingkat Nasional tahun 2014 meraih MDGs Award, Juara 1 lomba RAP KB, prestasi FOKAB Duta anak dan penghargaan APE tingkat Madya tahun 2013 dan 2014, serta juara berbagai lomba di Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Sumber: Humas Pemkot Bandung