-->
gedung sate bandung photo gedung sate_zpsyeqxzepj.jpg

mesjid raya bandung photo mesjid agung bandung_zpsnvyfrkpn.jpg

jembatan pasopati bandung photo jembatan pasopati bandung_zpsj0ezk3nl.jpg

saung angklung udjo photo saung angklung udjo_zpsewlfdc6g.jpg

Sunday, November 20, 2016

ZENG WEI JIAN SETUJU DENGAN PROF MAHFUD MD BAHWA AHOK HARUS DITAHAN.

Aktivis Tionghoa, ZENG WEI JIAN
Aktivis Tionghoa, ZENG WEI JIAN
PORTALBANDUNG.COM -- JAKARTA. Menyusul luasnya pemberitaan terkait fitnah Ahok kepada peserta Aksi 411 yang dimuat oleh kantor berita Australia ABC, seorang aktivis 98 yang juga turut dalam Aksi 411, Zeng Wei Jian mengatakan bahwa Ahok sebaiknya ditahan.

Zeng Wei Jian menegaskan polisi tidak menahan Ahok karena tiga alasan berikut: Mereka yakin Ahok tidak akan menghilangkan barang bukti, Ahok dinilai tidak akan mengulangi oerbuatan yang sama, Ahok tidak akan melarikan diri.

"Tapi kalau kita lihat perkembangan hari ini yang dia bilang demo 411 itu dibayar 500 ribu dan menimbulkan reaksi juga, saya kira saya setuju dengan Profesor Mahfud yang bilang bahwa Ahok harus ditahanlah," ungkap Zeng Wei Jian, Kamis 17 November 2016.

Mengenai Aksi Damai III akan diselenggarakan 25 November 2016, Zeng Wei Jian menyerahkan sepenuhnya pada para ulama.

"Kalau saya pribadi, saya menunggu instruksi dari ulama. Saya kira spiritnya akan terus berusaha atau berjuang menegakkan keadilan dan hukum," tambah Zeng Wei Jian.

Terkait tudingan mengenai FPI dan sosok Habib Rizieq yang dituding sebagai kelompok Islam garis keras.

"Saya sadar juga banyak provokasi, banyak fitnah terhadap FPI maupun Habib Rizieq. Tapi dari interaksi pribadi dengan teman-teman di FPI maupun dengan Pak Habib Rizieq, orangnya sangat nice, sangat santun, sangat humanis, sanagt cerdas. Saya nggak merasa ada sedikitpun kekerasan, keberingasan, seperti yang dibesarkan media-media di luar," pungkasnya.

Berikut Video pernyataan Zeng Wei Jian selengkapnya:


Pemuda PERSIS Minta Kasus Rohingya Diseret ke Mahkamah Internasional

Aksi unjuk rasa memprotes penindasan warga Muslim Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar
Aksi unjuk rasa memprotes penindasan warga Muslim Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar
PORTALBANDUNG.COM -- JAKARTA. Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Persatuan Islam (Persis) mengimbau Pemerintah Indonesia untuk segera menekan Pemerintah Myanmar guna menghentikan pembantaian Muslim Rohingya. Ketua Umum PP Pemuda Persis, Ustaz Eka Permana Habibillah mengatakan, Pemerintah Indonesia yang memiliki umat Muslim terbanyak wajib menekan Pemerintahan Myanmar. Hal tersebut sebagai upaya untuk menghentikan dan menghukum perbuatan zhalim dan bar-bar di sana.

"Bahkan bila perlu menyeret kondisi tersebut ke Mahkamah Internasional dan memecat (Myanmar) dari keanggotaan AEAB," kata Ustaz Eka kepada Republika, Sabtu (19/11).

Ia menerangkan, posisi Indonesia yang strategis sebagai pemimpin negara-negara Asean saat ini dapat membuat langkah-langkah untuk menolong Muslim Rohingya. Bila perlu, Kedutaan Myanmar di Indonesia didatangi.

Pemuda Persis juga turut berduka terhadap kondisi yang menimpa umat Islam di Myanmar. Ia menegaskan, masalah yang menimpa Muslim Rohingya jelas adalah kejahatan hak asasi manusia (HAM) secara besar-besaran. Meski oleh media Internasional dikerdilkan. Parahnya, kejahatan HAM tersebut seperti dilakukan pemerintahan Myanmar.

"Bahkan negara-negara pengagung HAM menutup mata atas pembantaian tersebut," tegas Ustaz Eka.

Menurutnya, masalah yang terjadi di Myanmar sangat berbahaya untuk keamanan dan kenyamanan kehidupan di dunia. Ia mengatakan, tidak mustahil kasus pembantaian Muslim Rohingya akan menyulut kemarahan dan melegalkan penzhaliman atas nama SARA.

Sumber: ROL

Friday, November 18, 2016

TUDINGAN AHOK DEMO DIBAYAR DINILAI SEBAGAI PELANGGARAN UU ITE

Demo Bela Islam 411
Demo Bela Islam 411
PORTALBANDUNG.COM -- JAKARTA. Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Puyuono mengatakan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pendemo Aksi Bela Islam II dibayar dapat kembali dijerat Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Karena pernyataan tersebut, menurut Arief, tanpa bukti yang konkrit.

"Ya, ini kan fitnah yang dilakukan Ahok tanpa bukti yang konkrit mengatakan demo 411 itu pesertanya dibayar dengan tendensi yang negatif yang dibuat di media dalam bahasa Inggris yang mana Ahok bisa dijerat dengan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE," katanya, Jumat, (18/11).

Arief mendukung pelaporan ke Bareskrim oleh peserta aksi 411 terhadap Ahok. Karena artinya, kata Arief, peserta aksi 411 sebenarnya ingin semua berjalan sesuai hukum yang berlaku terkait pernyataan tersebut.

"Justru yang saya takutkan akibat statement-statement Ahok mulai dari nyerang orang yang ngomong lebaran Kuda, dan peserta aksi 411 dibayar, bisa memicu masyarakat marah dan main hakim sendiri terhadap Ahok," tambahnya.

Arief menambahkan hal ini sudah terlihat ketika masyarakat Jakarta sudah antipasti kedatangan Ahok dengan mengusirnya saat untuk berkampanye ke pelosok Jakarta. Arief tidak setuju jika hal ini disebut menambah kegaduhan baru.

"Enggaklah, biar aja namanya juga Ahok sudah pusing dan kecewa sampai bisa jadi tersangka kasus Al Maidah, saya sih biar ajalah ya Ahok mau ngomong apa aja jadi enggak akan gaduh," katanya.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/18/ogtug9301-pernyataan-ahok-peserta-demo-aksi-bela-damai-ii-dibayar-dinilai-sebagai-pencemaran-nama-baik

LIHAT VIDEONYA:

SaveSave

BANDUNG RAWAN BEGAL, LIMA SISWA SMPN 2 BANDUNG DIBEGAL DI ANGKOT

Ilustrasi BEGAL
Ilustrasi BEGAL
PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Rasa aman masyarakat Kota Bandung, kitan terusik. Pasalnya, aksi begal kini tak hanya dilakukan pada tempat-tempat sepi, tapi di dalam angkutan kota (angkot) pun bisa terjadi. Itu yang dialami lima siswa SMPN 2, Kota Bandung yang menjadi korban begal pada Kamis (17/11). Aparat kepolisian masih memburu para pelakunya.

Polrestabes Bandung kini tengah mendalami peristiwa penodongan yang terjadi pada Kamis (17/11) yang dialami oleh lima siswa SMPN 2 Bandung yang menjadi korban di angkot jurusan Dago-Kebon Kelapa, saat pulang sekolah. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Winarto mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan serta memeriksa saksi-saksi yang terkait dalam kejadian peristiwa tersebut kemarin. Serta mencari keterangan dan alat bukti.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada titik terang," ujarnya, Jumat (18/11).

Menurutnya, kepolisian juga akan membentuk tim khusus untuk mencari pelaku. Bahkan, jika membahayakan warga maka bisa ditembak mati termasuk untuk pelaku kejahatan lainnya.

Beredar di media sosial, Kamis (17/11) sekitar pukul 15.00 WIB tentang lima siswa SMPN 2 Negeri yang ditodong di angkutan umum jurusan Dago-Kebon Kalapa via Aceh. Empat siswa berhasil melarikan diri, namun saat kejadian salah seorang masih berada di angkot bersama penodongnya.

Disebutkan, dua orang anak berhasil keluar dan dua orang anak loncat sehingga mengakibatkan satu orang anak terkilir dan satu orang anak terluka karena senjata tajam. Sementara, satu orang anak lagi masih bersama pelaku namun ditengah jalan diturunkan.

Sumber: ROL

CIRI2 BEGAL YANG BERAKSI DI BELAKANG RUMAH DINAS RIDWAN KAMIL

oni Fernandi (kiri) bersama rekan2 band The Old Coffe
Toni Fernandi (kiri) bersama rekan2 band The Old Coffe
PORTALBANDUNG.COM -- Bandung. Toni Fernandi (22), pembetot bass band indie The Old Coffe, menjadi korban kebrutalan kawanan begal di Jalan Balonggede atau tepatnya belakang Pendopo yang merupakan rumah dinas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Begal bersenjata tajam (sajam) itu gagal merampas barang berharga milik Toni dan adik kandungnya, Olivia Oktaviani (19). Toni bertarung melawan pelaku meski harus terluka akibat sabetan sajam. Seperti apa ciri-ciri pelaku?

"Pelakunya berjumlah empat orang. Mereka berboncengan menggunakan dua sepeda motor," ujar Toni kepada detikcom di rumahnya, Jalan Pasundan, Kota Bandung, Kamis (17/11/2016).

Aksi percobaan pembegalan yang menimpa pemuda tersebut terjadi pada dini hari tadi atau sekitar pukul 02.00 WIB. Suasana di tempat kejadian sepi dan gelap sewaktu pelaku tiba-tiba mendekati Toni dan Olivia yang berjalan kaki menuju pulang ke rumahnya.

"Semua pelaku pakai helm half face. Seingat saya, dua pelaku yang motornya di depan menggunakan masker. Satu pakai jaket parasit hitam dan satu lagi sweater abu-abu. Motornya jenis bebek bercat hitam," ucap Toni.

Dua pelaku lainnya, sambung Toni, menunggangi sepeda motor jenis matic warna merah putih. Mereka diduga berperan mengamati situasi serta mengalihkan perhatian dan berupaya merampas tas milik Olivia. "Kalau dua pelaku lainnya itu hanya menghalangi adik saya," ujar Toni.

Toni melakukan perlawanan saat seorang pelaku mencoba menyasar Olivia yang waktu kejadian mengalungkan tas kecil pada tangan kiri dan mengenggam telepon genggam pada tangan kanan. Namun tak disangka, pelaku menyabetkan sajam ke bagian dada kiri dan dagu Toni.

"Ini luka sobek dari dagu ke pipi kiri, panjangnya 15 sentimeter. Kalau dada kiri kena sabetan cutter," ucap Toni.

Pelaku tancap gas setelah sejumlah warga setempat mendatangi sumber kegaduhan. "Pelaku kabur ke arah Jalan Dewi Sartika," ujar Toni.

BACA JUGA: BANDUNG RAWAN BEGAL, LIMA SISWA SMPN 2 BANDUNG DIBEGAL DI ANGKOT

Sumber: http://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3348112/ini-ciri-begal-yang-beraksi-di-belakang-rumah-dinas-ridwan-kamil

Thursday, November 17, 2016

KEPADA TV ABC, AHOK: SEBAGIAN BESAR DEMONSTRAN DIBAYAR 500.000/ORANG




PORTALBANDUNG.COM -- JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah berstatus tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Nah, kini Ahok bakal menghadapi satu kasus baru. Pelapornya adalah salah satu peserta Aksi Damai 4 November, Herdiansyah.

Dia melaporkan Ahok atas pernyataannya di laman berita online internasional yang menyebut peserta aksi 411 adalah massa yang dibayar.

"Kami melaporkan Ahok ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana fitnah dan penghinaan bahwa sebagian besar Demonstran 411 dibayar Rp 500.000," ujar pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman saat mendampingi Herdiansyah di Bareskrim Polri di Kantor KKP, Jalan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (17/11).

Pernyataan Ahok tersebut termuat di laman berita mobile.abc.net.au dengan judul berita 'Jakarta Governor Ahok Suspect in Blasphemy Case, Indonesian Police Say'.

Dalam berita ini juga terdapat rekaman video pernyataan langsung Ahok.

"Ahok yang secara garis besar mengatakan 'It's not easy, you send more than 100.000 people, most of them if you look at the news, said they got the money 500.000 rupiahs'," ujar Habiburokhman, seperti diberitakan RMOL.

Sementara Herdiansyah membantah telah menerima bayaran saat Aksi 411.

Atas alasan itu, Herdiansyah meminta Ahok untuk menyebutkan nama oknum yang menerima bayaran Rp 500 ribu pada saat aksi.

"Saya sama sekali tidak menerima dibilang dibayar. Saya sakit hati difitnah menerima bayaran. Kalau Ahok memang tahu, sebutkan saja siapa," pungkasnya.

Sumber: JPNN

AHOK JADI TERSANGKA, GNPF: KASUS INI HARUS DIKAWAL SAMPAI TUNTAS

Konferensi Pers GNPF-MUI
Konferensi Pers GNPF-MUI
POTALBANDUNG.COM -- JAKARTA. Penetapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama dengan tuduhan melecehkan kitab suci Al-Quran, telah diumumkan Mabes Polri pada siang, (16/11/2016) ini.

Kendati demikian, umat Islam dihimbau untuk tetap mengawal kasus Ahok. Pasalnya, masih ada beberapa tahapan sebelum mantan bupati Belitung Timur itu divonis bersalah oleh pengadilan.

Panjangnya proses hukum di Indonesia tidak menutup kemungkinan penetapan tersangka oleh kepolisian bisa saja dianulir.

Waki Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, KH Muhammad Zaitun Rasmin, mengatakan perjuangan harus tetap dilanjutkan dan tetap perlu kewaspadaan dalam mengawal kasus Ahok.

“Kasus ini harus tetap dikawal sampai tuntas ke pengadilan sampai (Ahok dijatuhi) hukuman maksimal,” ujarnya kepada JITU News Agency (JNA) pada Rabu, (16/11/2016).

Adapun terkait rencana aksi unjuk rasa membela kitab suci Alqur’an berikutnya, Ustad Zaitun menuturkan, pihak GNPF-MUI akan memberikan kepastian paling lambat hari Jumat (18/11/2016).

“Keputusannya paling lambat Jumat, 18 November, insya Allah,” ketua umum Wahdah Islamiyah itu menambahkan.

Rabu sore ini, rencananya tim Advokasi Al-Quran & NKRI akan menggelar rapat internal serta menemui pakar hukum tata negara Profesor Yusril Ihza Mahendera guna meminta pendapat soal langkah selanjutnya pasca penetapan Ahok sebagai tersangka.

Ismar Syafruddin, anggota tim advokasi tersebut, menuturkan seperti yang terjadi dalam kasus penistaan agama lainnya, semestinya Ahok langsung ditahan.

Namun, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dalam penjelasannya saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya siang tadi, memastikan Ahok hanya diberlakukan status cegah ke luar negeri dan tidak ditahan lantaran dianggap kooperatif.

Sumber: ISLAMPOS

KABARESKRIM: AHOK TERSANGKA KASUS PENISTAAN AGAMA

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok
PORTALBANDUNG.COM -- JAKARTA. Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Ari Dono Sukamto mengumumkan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama. Pengumuman itu disampaikan di Rupatama Mabes Polri.

"Meningkatkan status Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama," katanya, Rabu (16/11).

Setelah penetapan status Ahok sebagai tersangka, Polri selanjutnya meningkatkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Kabareskrim juga mengatakan bahwa Ahok akan dicegah pergi ke luar negeri demi kepentingan penyidikan.

Kemarin, Selasa (15/11), gelar perkara menghadirkan 20 saksi ahli dari kepolisian, pelapor, dan terlapor, ketua Front Pembela Islam Rizieq Shihab, mantan pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi Indrianto Seno Adji, Neno Warisman dan saksi ahli lainnya.

Baca juga: AHOK JADI TERSANGKA, GNPF: KASUS INI HARUS TERUS DIKAWAL SAMPAI TUNTAS

Sumber: ROL dan ISLAMPOS

Saturday, November 12, 2016

Opini Rizal Ramli Soal Aksi Damai dan Ahok di ‘The Wall Street Journal’

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Rizal Ramli
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Rizal Ramli. Foto Republika
PORTALBANDUNG.COM -- JAKARTA. Setelah beberapa pekan terakhir tak terlacak sikapnya Mantan Menko Maritim Rizal Ramli kembali mengeluarkan unek-uneknya dalam menyikapi perkembangan politik kenegaraan terakhir. Namun, jejak pemikiran Rizal itu tidak terlacak di media massa dalam negeri, melainkan dituangkan dan dimuat dalam media ekonomi ternama di dunia yang terbit di New York, Amerika Serikat: The Wall Street Journal edisi 9 November 2016.

Tulisan Rizal terasa istimewa karena ternyata baru pertama kali ada ekonom Indonesia yang mampu menuangkan gagasannya di media ekonomi tersebut. Dalam opini ini Rizal menyoroto peristiwa seputar Aksi Damai Umat Islam pada 4 November 2016, kasus penistaan ajaran Islam, dan tak lupa menyoroti soal gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thaja Purnama (Ahok).

Rizal menulis opini di media itu dengan judul : 'Jakarta's Governor Gave Indonesian Islamists an Opening'.

Dan untuk menulis kembali Republika.co.id meminta izin kepada Rizal Ramli melalui juru bicaranya, Adi Masardi.'

'Bang Rizal mengatakan silahkan saja dimuat dan diterjemahkan asalkan masih tetap menyertakan keterangan bahwa tulisan itu berasal dari The Wall Street Journal,'' kata Adi Masardi ketika menjawab permohonan pemuatan kembali tulisan tersebut.

Berikut isi opini Rizal yang terbit pada Kamis lalu:

Aksi protes yang digelar di Jakarta pada Jumat (4/11) mungkin terlihat sangat mencengangkan bagi warga di Ibu Kota. Lebih dari 200 ribu orang memenuhi sepanjang jalan utama. 

Hingga sore hari, aksi unjuk rasa menuntut agar proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dinilai melakukan penistaan agama berlangsung damai.

Hingga malam hari, sekitar pukul 19.00 WIB, terjadi kericuhan yang diduga dipelopori oleh seorang oknum. 

Bahkan, rencanya aksi serupa akan kembali digelar jika tuntuntan mereka tak kunjung dipenuhi.

Bagi orang-orang yang berada di luar Indonesia, Basuki atau akrab disapa Ahok memiliki posisi sulit sebagai politisi dengan etnis Cina dan beragama Kristen. Ia memimpin Ibu Kota di negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Banyak dari orang di negara lain yang berpikir bahwa Indonesia adalah contoh negara dengan penduduk Muslim tidak toleran. Namun, mereka nampaknya tidak melihat dari gaya kepemimpinan Ahok di tengah mayoritas warga moderat di Tanah Air.

Gaya kepemimpinan yang Ahok miliki selama ini dinilai cukup kontroversial. Belum lagi dengan tindakan penggusuran yang dilakukan terhadap orang-orang miskin di berbagai tempat yang dianggap ilegal, tanpa kompensasi yang memadai. 


Ahok gusur pemukiman Bukit Duri
Puluhan warga menyaksikan penggusuran di pemukiman yang terkena proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Rabu (28/9)
Selama masa jabatannya sebagai menteri dalam kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak orang yang menjadi korban penggusuran datang memberi aduan. Mereka menceritakan kisah bagaimana pengusiran dilakukan dengan diertai kekerasan. Hal ini, terasa seperti cerita penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin seperti Indonesia di jaman Orde Baru.

Ahok memenangkan dukungan banyak orang dari kelas kaya dan menengah. Ia juga dinilai menguntungkan para pengembang properti dengan kebijakan yang diberlakukannya. Mereka disebut sebagai pihak utama yang membiayai kampanye agar Ahok kembali menjadi Gubernur pada 2017.

Tidak hanya kasus dugaan penistaan agama, penggsuran paksa, Ahok juga memiliki catatan terkait skandal keuangan. Salah satunya dalam masalah pembelian tanah untuk rumah sakit Sumber Waras dengan aliran dana mencapai 35 juta dolar AS.

Karakter dari pria berusia 50 itu juga terlihat emosional karena tidak menyukai pengunjuk rasa yang menentangnya. Alih-alih mencari solusi melalui dialog, Ahok sering kali mengejek demonstran dan mengancam untuk membakar mereka dengan meriam bensin.

Sementara itu, Presiden Jokowi berjanji untuk menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok dengan cepat dan transparan. Nantinya, dapat diputuskan apakah ia terbukti atau tidak melakukan hal itu, yang di mana hasil putusan ini mempengaruhi pencalonan Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017.

Keputusan dalam kasus Ahok dinilai sangat pengaruh untuk kepresidenan Jokowi. Jika Ahok diputuskan tidak bersalah seperti yang disebutkan dan ditunjukkan dalam berbagai bukti, bukan tidak mungkin demonstrasi lebih besar kembali terjadi.

Belum lagi, aksi unjuk rasa yang disertai kekerasan. Hak fundamentalis dari pihak-pihak tertentu meluap dan mengeksploitasi situasi untuk memperkuat cengkraman mereka dalam politik Indonesia. Hal ini, dapat menyebabkan perekonomian negara menjadi buruk.

Skenario terbaik, adalah agar Ahok mengakui kesalahan yang dilakukannya. Ia juga harus mundur dari pemilihan gubernur Ibu Kota 2017. Setidaknya, Presiden Jokowi harus melakukan apa yang terbaik bagi Indonesia dengan menarik temannya itu.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/11/12/oghai0385-opini-rizal-ramli-soal-aksi-damai-dan-ahok-di-the-wall-street-journal
SaveSave

BERITA HANGAT! Bawaslu: Kami tidak Bisa Tindak Warga yang Tolak Kampanye Ahok

Warga menolak kehadiran Ahok/Djarot di wilayahnya
Warga menolak kehadiran Ahok/Djarot di wilayahnya
PORTALBANDUNG.COM -- JAKARTA . Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan tidak bisa menindak warga yang menolak kampanye pasangan Cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Cawagub Djarot Saiful Hidayat. Sebab Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengatur masalah penolakan tersebut.

Komisioner Bawaslu RI Nelson Simanjuntak menjelaskan, undang-undang tersebut hanya mengatur soal pelanggaran atau keributan yang dilakukan oleh tim kampanye paslon. Sedangkan soal pelanggaran yang dilakukan warga dengan menghalang-halangi paslon berkampanye, itu memang tidak diatur.

"Ya kita tidak bisa (menindak) karena itu tidak diatur dalam undang-undang pemilu. Apalagi ini memang hal baru, karena selama ini diperkirakan tidak ada orang yang mengganggu orang yang berkampanye," katanya kepada Republika.co.id, Jumat (11/11).

Nelson melanjutkan, saat ini yang bisa menindak pihak yang menghalang-halangi paslon berkampanye, adalah kepolisian, yaitu dengan menggunakan tindak pidana umum. Apalagi, berkampanye termasuk kegiatan kenegaraan yang resmi, sehingga harus mendapat perlindungan dan pengamanan.

"Polisi juga bertanggung jawab untuk membuat tenang. Polisi juga diberikan anggaran untuk melakukan pengamanan. Pengamanan itu bagian dari ketertiban umum di luar penegakan hukum Pemilunya," ujarnya,

Pihak paslon yang merasa terhalangi saat hendak berkampanye, ungkap Nelson, pun bisa langsung melapor kepada kepolisian. Misalnya, karena sudah mengeluarkan dana yang besar dalam berkampanye tapi kemudian gagal karena ada penolakan warga, Paslon terkait bisa menggugat secara perdata.

"Mereka bisa melapor kalau merasa dirugikan secara perdata," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie juga mengakui peristiwa penolakan kampanye yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta di luar aturan pilkada. Namun, yang terpenting bagi dia, penolakan tersebut tidak datang dari Paslon lain.

"Itu di luar aturan Pilkada. Asalkan bukan digerakkan oleh Paslon yang lain, maka gelombang penolakan itu merupakan tanggung jawab paslon yang bersangkutan itu sendiri. Yang penting sesama Paslon tidak saling jegal-menjegal," kata dia.

Seperti diketahui, paslon Ahok-Djarot sudah beberapa kali mendapat penolakan warga ketika hendak berkampanye ke salah satu daerah di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kejadian itu kemudian membuat kampanye mereka dikawal ketat oleh kepolisian.

Sumber: ROL

Pelantikan Direktur Umum Dan Direktur Air Limbah PDAM Tirtawening Kota Bandung

Walikota Bandung Ridwan Kamil melantik Dirum dan Direktur Air Limbah PDAM Tirtawening
Walikota Bandung Ridwan Kamil melantik Dirum dan Direktur Air Limbah PDAM Tirtawening
PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung memiliki dua direktur baru untuk periode 2016-2019, yakni Direktur Umum yang dijabat oleh Trisna Gumilar dan Direktur Air Limbah yang dijabat oleh Novera Deliyasma. Keduanya dilantik oleh Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil di Kantor PDAM Tirtawening Kota Bandung, Jalan Badak Singa No. 10 Bandung, Jumat, (11/11/2016).

Jabatan tersebut merupakan hasil seleksi terbuka secara nasional yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Direksi PDAM Tirtawening Kota Bandung. Setelah melalui seleksi yang ketat, kedua direktur yang berasal dari jajaran PDAM Tirtawening ini terpilih berdasarkan nilai tertinggi.

“(Keputusan) ini hasil dari seleksi nasional transparan, diseleksi oleh sekitar 6 penguji dan terpilih ternyata datang dari lingkungan PDAM sendiri. Jadi alhamdulillah berarti kaderisasi sangat baik dan memang bersaing. Tidak ada macem-macem. Memang kualitasnya ketika wawancara juga baik,” ucap Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil usai pelantikan.

Pada posisi sebelumnya, Trisna Gumilar menjabat sebagai Kepala Bagian Pencatatan Meter. Sedangkan Novera Deliyasma menjabat sebagai staf bagian Air Limbah di PDAM Tirtawening Kota Bandung. Wali Kota pun mengucapkan terima kasih kepada pejabat Direktur Air Limbah sebelumnya, Boy Tagajagawani.

“Tentunya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Direktur Air Limbah yang terdahulu, Pak Boy, yang sudah melaksanakan kinerjanya dengan baik, dilanjutkan dengan dua direksi baru ini,” ucap Ridwan.

Kepada pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Bandung menitipkan agar pelayanan PDAM Tirtawening semakin ditingkatkan. Selain itu, ia menginginkan agar pegawai PDAM Tirtawening harus lebih disiplin sehingga mampu mewujudkan pelayanan dengan prinsip zero complain sebagaimana yang dijanjikan para direktur pada saat wawancara.

Ridwan Kamil juga menekankan agar pengelolaan air limbah bisa menjadi salah satu sumber pendapatan utama di samping air minum.

“Sekarang (air limbah) ini masih dinomorduakan. Nanti satu akses minum ke satu rumah berbarengan dengan satu akses air limbah sebagai satu paket pelayanan. Itu yang menjadi target,” ujar Ridwan.

Ia lantas mendorong agar para direktur dapat berinovasi dalam berkinerja. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengupayakan agar pelayanan PDAM Tirtawening semakin meluas di masyarakat Kota Bandung.

Direktur Utama PDAM Tirtawening, Sonny Salimi berharap agar para direktur yang baru dapat mengimplementasikan gagasan-gagasan yang dipresentasikan di saat wawancara.

“Mimpi-mimpi yang pernah dia tawarkan dalam proposal fit and proper test bukan hanya sekadar mimpi. Nanti harus diwujudkan dan diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari,” ujar Sonny.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Wakil Walikota Bandung Oded M. Danial saat sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Wakil Walikota Bandung Oded M. Danial saat sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Kesehatan adalah hak dasar bagi setiap manusia, sehingga harus terus diperjuangkan peningkatan kualitasnya.

“Hal demikian di Kota Bandung merupakan modal dasar dalam membangun SDM masyarakat yang kreatif dan inovatif serta mampu menjadi penguatan peran kota sebagai smart city,”ujar Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial saat menyampaikan sambutan dalam acara Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) ,bertempat di Aula Gedung Graha Binangkit PKK Kota Bandung, Jumat (11/11/2016).

Lanjut Oded menyampaikan, sebagaimana yang dimaklumi bersama bahwa kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan, maka dari itu tinggi rendahnya derajat kesehatan menjadi cermin dari tingkat kesejahteraan masyarakat,

“Nah kedepannya bagaimana kita meningkatkan pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh kendala distribusi tenaga kesehatan, terbatasnya peralatan, logistik dsn biaya operasional. Apabila hal itu tidak diantisipasi dengan baik dikhawatirkan menghambat program yang telah di tetapkan,”jelasnya.

Lanjut ia menambahkan, maka dari itu kita perlu memastikan seluruh anggota masyarakat masuk dalam kepesertaan seperti bpjs,

“Hal tersebut memudahkan akses bagi warga kurang mampu memperoleh pelayanan dan fasilitas kesehatan yang layak,”jelasnya.

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi hari ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong terciptanya pribadi dan lingkungan yang sehat,

“Dengan kegiatan ini juga perlu diarahkan pada penguatan peran sert partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan,”ujarnya.

Oded berharap dengan diselenggarakannya acara sosialisasi Germas ini bisa memberikan informasi yang jelas dan akurat khusunya di kota bandung,

“Mudah mudahan tingkat kesehatan di kota bandung juga lebih meningkat setelah adanya sosialisasi ini,”pungkas Oded.

Lanjut Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung Nina Manarosana menyampaikan dalam laporannya, kecenderungan kesakitan dan kematian serta permintaan pelayanan kesehatan akan terus meningkat disebabkan kurangnya upaya yang signifikan,

“Oleh karena itu perlunya dorongan untuk perubahan pola hidup di masyarakat. Seperti makan buah buahan, sayuran serta tidak mengkonsumsi rokok dan alkohol,”tuturnya.

Lanjut Nina menyampaikan, dengan demikian tujuan khusus dari sosialisasi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat serta menurunkan faktor resiko utama penyakit menular,” jelasnya.

Ia berharap dengan acara sosialisasi ini masyarakat dapat lebih memahami perlunya hidup sehat,

“Insya Allah sosialisasi hari ini menghasilkan manfaat yang baik untuk hidup sehat ke depannya,”pungkas Nina.

Setelah sambutan, dilanjut dengan Penyerahan secara simbolis Pos Bindu (Pembinaan Terpadu) PTM (Penyakit Tidak Menular) Kit, dari anggota komisi IX DPR RI Ketut Sustiawan kepada Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Penandatanganan Kesepahaman Bersama Tentang Penanganan Banjir Di Cekungan Bandung Raya

Ridwan Kamil_Deddy Mizwar_penanganan banjir Bandung Raya
Walikota Bandung Ridwan Kamil bersama Wakil Gubernur JAbar Deddy Mizwar dan 4 pimpinan daerah
PORTALBANDUNG.COM --  BANDUNG. Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil beserta 4 pimpinan daerah se-Bandung Raya lainnya menandatangani Kesepahaman Bersama tentang penanganan banjir di cekungan Bandung Raya. PLH Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar juga turut menandatangani kesepahaman tersebut. Penandatanganan dilakukan di Aula Barat Gedung Sate, Kamis (10/11/2016).

Ridwan Kamil menyambut gembira adanya komitmen tersebut. Menurutnya, hal ini akan dapat memudahkan koordinasi antar daerah sebab urusan banjir ini bersifat multisektoral.

“Saya sangat gembira karena ini yang ditunggu-tunggu, bahwa urusan banjir itu ada di lima kota/kabupaten. Masing-masing kami nggak bisa melewati batas kecuali dikoordinasikan oleh provinsi. Dengan lahirnya badan koordinasi ini tentunya kami enak,” ujar Ridwan saat ditemui usai penandatanganan.

Selama ini, Ridwan menambahkan, koordinasi antar wilayah di Bandung Raya ini kurang begitu baik sebab tiap-tiap pimpinan daerah perlu menghormati batas-batas wilayah masing-masing. Kini dengan koordinasi yang telah terbentuk, Ridwan akan menyinkronkan program-program yang dimilikinya dengan wilayah terkait.

“Kemarin karena nggak ada ini, kan kita mencari solusi versi sendiri-sendiri. Termasuk kayak urusan-urusan inovasi tol air dan lain-lain nanti kita sinkronkan juga,” ucapnya.

Salah satu isi dari kesepahaman tersebut adalah mengoptimalkan penanganan banjir Bandung Raya yang dilaksanakan secara komprehensif multipihak berdasarkan pemodelan numerik DAS Citarum Hulu. Pemodelan numerik ini adalah sistem penanganan banjir hasil kajian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain itu, tiap-tiap daerah akan membagi peran dalam format Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM IP) untuk pengurangan genangan banjir di Cekungan Bandung Raya yang terbagi menjadi penanganan struktural, non struktural, dan kultural.

Di samping itu, kota/kabupaten di Bandung Raya akan pula mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah kabupaten/kota beserta pemangku kepentingan di kawasan Bandung Raya sesuai dengan kewenangannya.

Khusus Kota Bandung, Ridwan akan menjalankan perannya dalam mengurangi genangan banjir ini dalam bentuk pembuatan danau retensi, perbaikan gorong-gorong, dan pencanangan program Satu Rumah Satu Sumur Resapan.

“Ini bagian yang bisa kami lakukan dalam imajinasi kami,” tandasnya. Hal ini juga merupakan rekomendasi hasil kajian dari Puslitbang SDA Kementerian PUPR.

Selain Ridwan Kamil, kesepahaman bersama ini ditandatangani pula oleh Bupati Bandung, Dadang M. Naser; Wakil Wali Kota Cimahi, Sudiarto; Bupati Sumedang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Zaenal Alimin; serta Bupati Bandung Barat yang diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin.

Selain kepala daerah, turut menandatangani pula pihak-pihak pemangku kebijakan terkait pengelolaan sumber daya air di wilayah Bandung Raya, yakni Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Yudha Mediawan; Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang diwakili oleh Kepala Stasiun BMKG Bandung, Rifwar Kamin; serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Kepala Puslitbang Sumber Daya Air, William M. Putuhena.

Sumber : Humas Pemkot Bandung

DITUANGKAN DALAM BENTUK PERDA, KOTA BANDUNG RESMI MEMBENTUK BUMD INFRA INVESTAMA

Ridwan Kamil Oded M Danial Isa Subagja
Walikota Bandung Ridwan Kamil didampingi Wawalkot Oded M. Danial dan Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja menandatangani Raperda Kota Bandung tentang BUMD Infra Investama
PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Pemerintah kota bandung mempunyai perda yang akan melahirkan satu unit kerja yang di tunggu-tunggu, “Yaitu perusahaan daerah bandung infra investama yang akan mengelola semua aset aset yang dikembangkan menjadi properti, seperti apartemen rakyat. Sehingga dengan gesit bisa bergerak mencari pinjaman serta upaya dan sebagainya,” jelas Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD terkait Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (10/11/2016).

Lanjut ia menambahkan, khusus untuk bidang transportasi membantu di bidang cable car dan LRT, “Sehingga di bidang ini perda sangat membantu sekali, mudah mudahan apa rencana yang kita buat menjadi bermanfaat,”ujarnya.

Ridwan menambahkan, untuk bidang infrastruktur khusunya yaitu telekomunikasi, “Mudah-mudahan tiga sektor yang selama ini tersendat-sendat seperti APBD kurang dan infrastruktur dalam kerjasama pemkot juga memakan waktu terlalu lama. Insya Allah dengan adanya ini lebih baik dan ujungnya pelayanan kepada mssyatakat bisa lebih cepat dan merata,”jelasnya.

Ridwan menambahkan, bentuk kerjasama dengan perusahaan lain contohnya seperti Pasar Baru, “Antara PD Pasar mengelola aset, kerjasama dengan swasta dan hasilnya bikin bangunan seperti pasar baru. Nah bedanya ini bukan pasar, kita kelola seperti apartemen rakyat, pinjam uang ke bank untuk membangun sesuatu dan sebagainya. Jadi pola polanya bisa langsung di lakukan,”jelas Ridwan.

Lanjut ia menyampaikan, dalam waktu dekat ini pembangunan infrastruktur yang akan di garap seperti apartemen rakyat dan proyek fly over terus di kerjakan, “Insya Allah pembangunan dengan adanya pintu ini yaitu perda, pembangunan akan lebih cepat,”pungkas Ridwan.



Sumber: Humas Pemkot Bandung

Arahan Wawalkot Dalam Rakor Pengembangan Usaha Ekonomi Bagi Pengurus LPM Kecamatan Dan Kelurahan Se-Kota Bandung

Wakil Walikota Bandung, Oded M.Danial
Wakil Walikota Bandung, Oded M. Danial
PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Dari berbagai evaluasi yang muncul dan di hadapi hari ini memang beragam, Sangat paham jika pelaksanaan inovasi di kewilayahan ini khususnya PIPPK bukan hanya sederhana dikatakan,

“Banyak aspek yang harus dibenahi, dari mulai merubah mindset. Mulai dari aparat kewilayahan, LPM, RT, RW ini belum sama. Oleh karena itu saya dan pak wali waktu tahun 2015, targetnya penyerapan yang bagus. Tentu 2016 ini diharapkan bukan hanya penyerapannya saja harus diperhatikan, tapi manfaat pelaksanaannya harus tepat sasaran,” jelas Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial memberikan sambutan dan arahan pada rapat koordinasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat kelurahan bagi para pengurus LPM kecamatan dan LPM kelurahan se kota Bandung, bertempat di gedung Korpri Provinsi Jawa Barat, Jalan Turangga No. 25, Kamis (10/11/2016).

Lanjut ia menyampaikan, pemerintahan umum sebagai leading sector dipercayai oleh kewilayahan untuk memberikan pengembangan yang signifikan, “Oleh karena itu pak Andri sebagai kabag Pemum, saya memberikan arahan ini agar antara pemerintah dengan kewilayahan menjadi seimbang,” ujarnya.

Sehingga kegiatan ini jadikan sebuah bahan evaluasi ke depan. khusus urusan honor di kewilayahan jangan sampai tidak ada. “Mengapa saya berkata demikian, karena dalam islam mengatakan, Berikanlah Upah Sebelum Keringatnya Kering. Artinya menunjukan betapa pentingnya kita menghargai kinerja seseorang,” tuturnya.

Lanjut Oded menyoroti persoalan global, ketika program PIPPK ini di glontorkan, “Sesungguhnya persoalan di kemasyarakatan itu merupakan persoalan yang krusial, kadang kadang pak RW itu sebagai ujung tombak dan ujung tombok. Maka saya dan pak wali menghadirkan PIPPK ini untuk kesejahteraan di kewilayah. Dengan mengglontorkan anggaran hampir di atas 2 milyar pertahun, ternyata pelaksanaan tidak sederhana, harus diatur serinci mungkin untuk hasil yang baik,”ujarnya.

Oded berpesan, LPM ini merupakan tokoh masyarakat sebagai informaleader yang ada di wilayahnya masing masing serta lurah dam camatnya camatnya sebagai formaleader, “Maka dari itu, baik informa ataupun formaleader saya pikir itu sama saja, yaitu menjadi pemimpin di kewilayahan yang fungsinya memberikan masukan, arahan dan turun langsung ke lokasi untuk menghasilkan sebuah inovasi. Mudah-mudahan LPM seluruh Kota Bandung bisa memberikan kontribusi yang baik untuk wilayahnya,”pungkas Oded.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Wednesday, November 9, 2016

ZENG WEI JIAN: RENDEZVOUS 4 NOVEMBER (Part 2)

Zeng Wei Jian
Zeng Wei Jian
by Zeng Wei Jian

PART II

Jelang sholat Jum'at, Sarinah dan Patung Kuda sudah penuh massa. Ada rombongan aktifis Indonesia Bergerak, Perempuan NKRI, Warga Aquarium, Punk Muslim, Irena Center dan Mualaf, ILUNI, GPMI, Forkabi, PERSIS, FPI, Hamas, Anshorusyariah dan ratusan ribu mujahid yang datang dari seluruh penjuru Indonesia seperti Aceh, Sumbar, Medan, Palembang, Kalimantan, Madura, Makasar, Jawa Tengah, Tanjung Balai dan sebagainya.

Neno Warisman datang bersama Tim "Anak Sungai Jakarta" di sana. Mereka adalah warga korban penggusuran Ahok dari Kampung Kendi dan wilayah bantaran sungai. Mereka bawa sapu untuk membersihkan area unras dan sebagai bahasa simbol "warga Jakarta sapu Ahok".

Di sisi lain, para mujahid juga berkumpul di Masjid Istiqlal.

Di sana, sejak jam 10 pagi pimpinan GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI seperti Habib Rizieq, Ust Bachtiar Nasir, Ust Zaitun Rasmin, Ust Abdullah Syafii dsb memberikan pengarahan terbatas. Ust Arifin Ilham dan Aa Gym juga ada di sana. Pesan mereka: ini AKSI DAMAI dan harus menunjukkan akhlaqul karimah.

Selepas sholat Jumat, para mujahid mulai bergerak. Bunderan HI sampai Merdeka Barat dipadati satu juta pejuang. Laki dan perempuan. Masjid Istiqlal baru kosong di atas jam 3 sore. Diperkirakan, ada 200 ribu mujahid di Masjid Istiqlal saja. Jumlah total massa yang menyatu dalam ghirah mencapai 2,3 juta mujahid.

Di antara jutaan mujahid itu ada seorang kakek yang datang dari Malang menggunakan sepeda motor. Ada juga mujahid yang khusus datang mengikut aksi akbar ini dari Australia. Seorang mujahid Aceh menunda rencana pernikahan dan menggunakan dananya sebagai ongkos datang ke Jakarta, bergabung dalam barisan Umat Islam.

Imam Besar Masjid New York, Ust Shamsi Ali terbang dari Amerika dan ada di antara para pejuang muslim menuntut keadilan.

Gubernur NTB, Bpk Zainul Majdi memimpin mujahid Nusa Tenggara bergabung dalam aksi ini.

Selain tokoh seperti KH. Maaruf Amin, Prof Didin Hatidhuddin, Ust. Abu Jibril, Ust Bobby, Prof Nazaruddin Umar, Ust Ahmad Lutfi Fathullah, Ust. Tony Rosyid, Ust Haikal Hassan, Ust Erick Yusuf, Ust Fadlan Garamatan, Ribuan Ulama lain dan Jihadis, tampak pula figur nasional seperti Rahmawati Sukarnoputeri, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Kiwil, Lucky Hakim dll. Aksi ini juga diikuti sekelompok mujahid tunanetra. Mereka saling berpegang pundak di tengah barisan mujahid.

Makanan dan minuman berlimpah. Semua orang saling bantu. Seorang pedagang lontong sayur menggratiskan dagangannya untuk para mujahid. Artis Peggy Melati Sukma menyumbang 2500 bungkus konsumsi. Jaya Suprana memberi sumbangan air minum. Selain begitu banyak pengusaha muslim ikut memberi bantuan konsumsi. Semuanya menyatu dalam satu spirit ghirah.

Jadi, bila KPK mengaudit aliran dana aksi ini sesuai arahan Pdt. Gilbert maka hasilnya pasti nihil. Sebelum aksi ini digelar, Pdt Gilbert menyebut dugaan adanya aliran dana 100 Milyar. Saya kira itu tidak benar.

Hari ini udara cerah. Normal. Terik. Sumpah serapah Ahoker yang memohon agar Jakarta diguyur hujan badai hari ini tidak terkabul. Kabarnya, pihak istana menugasi 12 dukun untuk menurunkan hujan badai. BMKG sudah meramalkan Jakarta akan hujan. Nyatanya, alam berkehendak lain.

Saya dan rombongan kecil etnis Tionghoa mulai bergerak di waktu yang sama. Naik busway menuju patung kuda.

Busway bergerak pelan. Jalan Hayam Wuruk mulai dipenuhi mujahid. Iring-iringan warga dan Laskar Luar Batang bergerak lebih cepat. Mereka baru saja mendatangi kompleks rumah Ahok di Pantai Mutiara. Seratus anggota Brimob bersenjata menghadang mereka.

Dari arah Jln Gajahmada, rombongan umat juga mulai menyemut. Dari Jln Kejayaan, Ketapang dan sekitarnya. Mereka membawa bendera Merah-Putih. Banyak sekali. Mujahid dari Masjid Kebon Jeruk dan pendekar Betawi dari Kartini juga tampak.

Jl. Majapahit ditutup. Kita turun di Harmoni dan belok kiri. Anak-anak GEMAHBUDI menggelar aksi pungut sampah. Diikuti sejumlah Mujahid. Rombongan Mujahid terhenti di sepanjang Jl. Juanda. Ada Laskar Luar Batang dan HMI di sana. Rupanya Jl. Veteran III diblokade aparat. Ditutup benteng tameng.

Saya dan Lieus Sungkharisma berinisiatif mendatangi petugas. Saya sempat teriak, "Rakyat hendak lewat, harap polisi tidak menghalangi".

Sontak sejumlah mujahid merapat dan berkerumun di belakang. Ada yang berteriak "Allahuakbar...!"

Lieus Sungkharisma minta izin agar blokade tameng dibuka. Komandan jaga terbatah-batah. Dia bilang dia hanya jalankan instruksi. Dia diberi tugas mengalihkan arus massa agar berputar lewat Jl. Veteran II.

Tiba-tiba Kapolda dan Pangdam muncul. Rupanya kedua pucuk pimpinan ada di lokasi ini. Sontak kami terkejut dengan kemunculan kedua komandan ini. Air muka mereka tegang, kikuk sekalipun sangat simpatik dan ramah.

Saya bisa memahami bila kedua komandan ini dalam kondisi sangat cemas.

Mereka menghadapi situasi genting. Salah langkah atau meleset sedikit bisa bikin republik berdarah-darah dan bubar. Ini pengumpulan massa terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Lebih besar dari rapat raksasa di Lapangan Ikada (19 September 1945) yang dihadiri 300 ribu orang.

Penistaan Surat Al Maidah dan proses hukum tidak jelas memicu aksi besar ini. Bila situasi tak terkendali dan meletus huru-hara, maka Ahok dan Presiden Jokowi adalah pihak yang paling bertanggung-jawab.

Lin Che Wei diharuskan berjalan kaki dari Kantor Kemenko Perekonomian. Akibat ruas jalan sekitar Lapangan Banteng ditutup dan lautan manusia. Lin menggambarkan, tidak ada slogan politik dan suasana rasial anti ras dan agama. Dia puji aksi akbar ini. Komnas HAM menyebut aksi GNPF MUI ini sebagai aksi paling beradab. Laskar FPI menjaga taman secara ketat. Sehingga tidak ada taman rusak yang bisa dijadikan bahan fitnah oleh Ahoker. Mujahid dari Bandung membawa tanaman dan diberikan kepada Pemda DKI Jakarta.

Ternyata, di sela-sela aksi jutaan umat Islam, ada sepasang pengantin yang sudah menjadwalkan upacara pemberkatan tanggal 4 November di Gereja Katedral.

Para peserta aksi membuka jalan untuk pasangan pengantin ini. Kemungkinan besar, mereka adalah Ahoker. Mereka dilindungi. Tidak diusik.

Hanya wartawan media Metrotivi dan Kompas saja yang diusir.

PART III

AM Fatwa, seorang demonstran, bilang aksi damai 4 November adalah pengumpulan massa terbesar. Tidak pernah terjadi di kemelut politik tahun 1966, 1978, 1998.

Tidak ada partai di Indonesia sanggup memobilisasi massa sebanyak aksi damai 4 November. Tidak PNI, PKI, Golkar, PDI-P. Apalagi partai gurem macam Nasdem. Hanya ghirah Islam yang sanggup menyatukan sedemikian banyak manusia.

Kerapatan massa membatasi jarak pandang. Saking asik membersihkan sampah, anak-anak GEMAHBUDI raib.

Kedua ruas Jalan Medan Merdeka Utara penuh sesak mujahid. Akses menuju istana diblokade tameng dan gulungan razor wire. Ada mobil water canon. Sejumlah ustad dan ulama berorasi di atas dua unit mobil komando. Suara loudspeakernya terlalu lemah.

Rombongan utama ada di sisi Medan Merdeka Barat. Di sana, para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat berorasi.

Negosiasi pertama diwakili 2 orang Juru Runding GNPF MUI yaitu; KH. Bachtiar Nasir, dan KH. M. Zaitun Razmin. Istana menugasi Menkopolhukam Wiranto menerima delegasi umat. Para mujahid meminta bertemu Presiden Jokowi. Perundingan pertama deadlock.

Beberapa hari sebelum aksi digelar, Presiden Jokowi sudah memberi sinyal tidak akan menemui para mujahid. Kali ini dia blusukan ke Bandara Soetta. Mendadak. Sepi manusia. Dia meninjau proyek kereta bandara.

Ahmad Dhani merasa Jokowi tidak menghargai para ulama dan habaib yang meminta audiensi. Bagi Dhani, para ulama adalah penerus Rasululloh. Saking marahnya, Dhani menyebut "Jokowi Anjing. Tapi tidak boleh".

Juru Runding kembali mendatangi istana. Pihak istana kekeuh menawarkan Menko Polhukam. Negosiasi kedua pun deadlock. Jokowi tidak memberi sinyal akan kembali ke istana.

Seorang kawan yang berada di sisi Medan Barat mengirim foto-foto sniper yang katanya ditempatkan di atas gedung RRI. Ada beberapa jendela terbuka di Gedung Mahkamah Agung (MA).

Saya perlihatkan foto-foto sniper itu kepada beberapa mujahid, sambil menunjuk ke arah daun jendela yang terbuka. Kami pun tertawa. Para mujahid tampak rilex. Sekali pun kemungkinan bahaya terburuk selalu ada di depan mata. Kita tidak pernah tau, bagaimana reaksi aparat dan istana beberapa jam yang akan datang.

Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya mendatangi mobil barisan aksi di Medan Barat. Mereka datang menemui Habib Rizieq, menawarkan dialog dengan Wapres Jusuf Kalla.

Habib Rizieq Syihab bersedia memenuhi tawaran tersebut dengan "jaminan" agar Wapres JK bersedia memerintahkan Kapolri untuk menangkap Ahok hari ini juga.

Dialog juru runding dan Wapres JK berlangsung alot. Kali ini, KH Misbahul Anam ikut dalam rombongan juru runding.

Pertemuan selesai sekitar waktu magrib. Wapres JK menyatakan akan memproses Ahok secara cepat, tegas dan transparan. Dua minggu, kasus ini akan dituntaskan. Demikian kata Wapres JK.

Para mujahid tidak menerima hasil tersebut. Teriakan anti jokowi terdengar. Mereka sepakat bermalam di depan istana. Mujahid perempuan bergerak meninggalkan lokasi. Situasi mulai tegang. Wiranto sudah memberi warning batas waktu aksi sampai jam 6 petang.

Masjid MA dan tamannya dijadikan tempat sholat berjamaah. Mujahid berbaris rapih, tenang, antri air untuk berwudhu.

KH Arifin Ilham berinisiatif bernegosiasi langsung dengan Wapres JK.

MEMASUKI bad'ah Isya, suara ledakan mulai terdengar di sisi Medan Barat. Seorang pemuda mujahid bilang itu petasan. Beberapa mujahid berseru "hati-hati provokasi".

Suara letupan terdengar lagi. Semakin lama suaranya semakin sering. Ruas jalan dibuka. Laskar FPI menerobos menuju ke depan barisan. Kami tau, kawan-kawan di sisi Medan Barat sedang ditembaki aparat. Suara dentumannya semakin keras dan semakin banyak.

Setiap kali dentuman keras terdengar, mujahid serempak berteriak "Allahuakbar".

Sekali lagi ruas jalan dibuka. Laskar FPI lain berlari merobos ke depan. Mata mulai terasa perih. Sekarang, semua orang telah membalurkan pasta gigi di bawah mata.

Seorang mujahid berkata, "Masa kita harus berkelahi dengan polisi. Mereka juga saudara-saudara kita. Hanya karena seorang Ahok."

Suara letupan keras terdengar lagi. "Allahuakbar" bergema. Kali ini, barisan serempak maju ke depan. Namun tertahan kembali. Ada suara-suara, "satu komando", "Tenang-tenang".

Saya tau teman-teman sedang ditembaki di sisi lain. Namun ini aksi damai. Para Ulama dan Habaib belum memberi instruksi ofensif. Semua orang menahan diri. Ust Arifin Ilham tertembak. Kami yang berada di sisi Utara menunggu giliran.

Sebuah peluru gas air mata tiba-tiba terjun bebas. Barisan mundur tiga langkah pelan. Tiba-tiba, kami diberondong gas air mata.

Saya ikut arus masuk halaman gedung MA. Bagian terbesar mundur ke belakang. Hujan gas air mata terus menerjang. Saya dan sejumlah mujahid berlindung di dalam pos satpam.

Gas air mata terus dilontarkan. Jumlahnya semakin banyak. Sebagian masuk ke halaman MA. Mata semakin perih, hidung terasa pedas dan dada mulai sakit. Sampai akhirnya, saya bilang kita harus keluar dari pos kecil itu. Entah, berapa puluh kali kami ditembaki gas air mata.

Saya masuk ke dalam ruang kerja komandan jaga MA. Lieus Sunghkarisma dan seorang pimpinan mujahid dari Kapuk sudah di sana.

Sejumlah kawan mengirim pesan WA. Rupa-rupanya, serangan gas air mata disiarkan di TV One. Kepanikan merebak.

PART IV

Sisi Medan Utara dibombardir, setelah sisi Medan Barat berhasil dipukul mundur dengan puluhan tembakan gas air mata. Sekitar 150 mujahid terluka. Bpk Syahrie Oemar Yunan tewas di rumah sakit akibat sesak nafas diserang gas air mata.

WA messenger kerap berbunyi. Sejumlah teman bertanya soal kondisi lapangan. Ada yang ngabarin kepanikan saudaranya yang tinggal di Pluit. Warga Tionghoa dihantui kecemasan. Mereka takut serangan keras pemerintah terhadap para mujahid meluas menjadi chaoz massal.

Saya berada di salah satu ruang kerja staf Mahkamah Agung. Di sana, kami diskusi, mengavaluasi dan membahas kemungkinan dampak dari pembubaran paksa tersebut.

Sebagian besar mujahid bergerak mundur menuju Gedung DPR. Sebagian lagi mundur ke Masjid Istiqlal. Bila ulama menginstruksikan mujahid kembali ke istana, maka show down belum berakhir.

TV One menayangkan slide tiga mobil terbakar, konferensi pers Wapres, interview Wiranto, dan arus massa di Bunderan HI.

Ada gambar Habib Rizieq di atas mobil komando yang bergerak mundur. Air mukanya sangat tenang menghadapi krisis. Tiada rasa ketakutan tergores di matanya. Sosoknya jadi sedemikian sejuk di tengah kemelut.

Saya kira, bila saat itu Habib Rizieq dan para ulama memberi instruksi agar mujahid kembali ke istana, maka the state of war tak terelakan. Harganya tinggi sekali. Jokowi bisa jatuh.

Saya lihat, sejuta mujahid yang menyemut di sekitar istana tidak gentar. Mereka tidak kembali karena patuh perintah ulama.

Ketika kondisi genting, Laskar FPI justru berlari ke depan. Menerobos barisan umat. Saya kira mereka siyap menjadi benteng hidup melindungi mujahid tak terlatih.

Edot mengirim pesan WA. Penjaringan rusuh. Ada gerakan "sweeping mobil". Sasarannya etnis Tionghoa. Sebuah mini market dijarah massa. Elshinta mengabarkan ada lima toko dirusak. Polisi kabur.

Ketua Pengurus Masjid Keramat Luar Batang, Bang Faisal, menginstruksikan warganya agar tidak keluar kampung dan ikut gerakan anarkis.

Saya dan Lieus Sungkharisma baru keluar gedung MA setelah dapet kepastian kabar dari Istiqlal. Ulama memberi instruksi aksi selesai untuk malam ini. Para mujahid diminta beristirahat.

Suasana di luar Gedung MA mencekam. Berantakan. Bau gas air mata samar-samar masih tercium. Sejumlah tentara dan polisi duduk beristirahat. Sebagian terkapar seperti orang-mati, akibat kelelahan.

Rombongan mujahid dan ulama diterima Komisi III dan Ketua MKD DPR-RI, Bpk Sufmi Dasco. Mereka berdialog sampai jam tiga pagi.

Supir taxi mengabarkan bahwa ada pengumpulan massa di sekitar Tanjung Duren. Dia marah melihat perilaku Ahok. Baginya, Ahok bisa memicu kerusuhan massal.

Polisi menutup akses Jl. Gajahmada menuju Pasar Ikan. Kami harus berputar masuk Jl. Ketapang. Akses jalan utama sekitar Glodok ditutup warga dan hansip. Mereka bilang, "Pasar Ikan rusuh".

Menurut Dharma Diani, warga Luar Batang, suara tembakan berlangsung sampai subuh. Polisi berhasil menangkap 15 orang penjarah. Bareskrim menyatakan aksi anarkis di Penjaringan tidak berkaitan dengan unras di istana.

Saya kira komunitas Tionghoa dan Nasrani perlu mengevaluasi keberpihakannya terhadap Ahok yang minim prestasi, arogan, bermulut kasar, dan memicu unras besar umat Islam. Kemelut ini tidak akan berakhir sebelum hukum dan keadilan ditegakan.

THE END

Baca sebelumnya: PART 1

ZENG WEI JIAN: RENDEZVOUS 4 NOVEMBER (Part 1)

Zeng Wei Jian
Zeng Wei Jian

by Zeng Wei Jian

PART I

Tanggal 4 November, ada kemelut politik di Jakarta. Ibukota lumpuh. Sejuta umat menyatu dalam ghirah. Mereka menuntut keadilan ditegakan. Di hari ini, Indonesia terasa sebagai negeri tanpa presiden.

Dini hari sebelumnya, Lieus Sungkharisma berkeliling Masjid Istiqlal. Dia bilang, area masjid dipadati umat. Sekitar jam 9 pagi, saya menelusuri Jln. Daan Mogot. Masuk iring-iringan demonstran dari arah Tangerang. Ada laskar FPI, PETA dan ormas-ormas lain.

Lalu-lintas lancar. Tidak macet seperti biasanya. Toko, kantor, bengkel, bank-bank, nyaris tutup semua. Masyarakat berdiri di pinggir jalan, menyaksikan iring-iringan demonstran. Polisi terlihat di beberapa titik. Kabarnya, ada 18 ribu personil gabungan disiagakan hari ini.

Rombongan demonstran juga tampak dari arah Stasiun Beos ke Silang Monas. Tiga truk polisi warna hitam diparkir di depan Lindeteves Trade Center.

Saya dan Lieus Sengkharisma menuju Starbuck Hayam Wuruk. Kami menunggu beberapa pemuda dari Gerakan Muda Budhis Indonesia (GEMABUDHI) dan Koh Asun. Mereka nyatakan ikut aksi "Mengawal Fatwa MUI".

Koh Asun adalah Tionghoa Kristen ex Ahoker. Kemarin malam, kami ngobrol di Spring Hill. Tema diskusinya seputar mengapa Ahok berbahaya bagi harmoni Indonesia dan alasan objektif Ahok tak patut didukung. Yusuf Hamka (Komisaris Indosiar) dan sejumlah Ahoker turut hadir.

Kami elaborasi perilaku kebijakan, manuver politik, dan Ahok's verbal abuse. Alhasil, Koh Asun nyatakan bergabung dalam aksi "tolak penista agama" hari ini.

Tadi pagi, sebelum kami bergerak, ada warga Glodok beretnis Tionghoa menghampiri Lieus Sungkharisma. Lelaki setengah baya itu mengungkap kegundahannya terhadap perilaku Ahok. Dia kuatir ketegangan sosial (yang dipicu Ahok) bisa meluas jadi gerakan hatze anti Tionghoa.

"Dia (Ahok) sih enak. Bisa kabur. Kita yang di sini bisa jadi korban kelakuannya," kata si engkoh.

Kami berusaha meyakinkan dia, bahwa aksi besar hari ini adalah aksi damai. Ini aksi umat Islam, bukan aksi preman. Jadi tidak akan mengarah pada chaoz massal.

Saya berkesimpulan bahwa proses pencitraan Ahok telah gagal. Sebelumnya cukup sukses mengilusi 70% Tionghoa dan 95% Kristen. Namun kebusukan bangkai pada akhirnya tetap akan tercium.

Ex ahoker di Spring Hill sontak speechless saat dijelaskan soal penggusuran berkedok "relokasi" Ahok. Mereka tidak sadar bila penggusuran Ahok berdampak pada pemusnahan sumber ekonomi warga. Alih-alih mensejahterakan, "relokasi Ahok" ini memiskinkan ribuan KK.

Saya kira itu jahat.

Baca lanjutannya: PART 2

Sumber: Timeline Facebook

Zeng Wei Jian: Para Taipan Ancam Cabut Investasi Besar-Besaran Jika Ahok Dipenjara, Kita Harus Lawan!

Ahok - Zeng Wei Jian
Ahok (kiri) dan Zeng Wei Jian (kanan)
PORTALBANDUNG.COM -- JAKARTA. Tokoh Tionghoa Zeng Wei Jian membeberkan rencana jahat taipan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terkait pencabutan investasi besar-besaran dari Indonesia.

“Ada taipan berkata, bila Ahok dipenjara akibat kasus penistaan Al Quran maka dia akan ngajak taipan rasis lain rame-rame cabut investasinya dari Indonesia,” ungkap Zeng di akun Facebook.

Kata Zeng, tindakan para taipan pendukung Ahok ini semacam ancaman kepada pemangku kekuasaan dan otoritas negara. “Teman saya berasumsi Indonesia akan ambruk bila para taipan ini menarik dananya. Ekonomi Indonesia dikendalikan oleh mereka,” ungkap Zeng.

Zeng mengungkapkan, seandainya informasi itu benar, Indonesia benar-benar dijajah kelompok taipan itu. Sikap para taipan itu atas Ahok telah memperlihatkan sebuah watak keji. Sudah pasti, kelompok keji ini mesti dilawan. Tidak boleh taipan dibiarkan berkuasa atas 250 juta rakyat Indonesia.

“Saya berpikir, bukankah mereka yang bergantung kepada negeri ini? Bila benar ada semacam intimidasi semacam itu, saya kira Presiden Jokowi tidak perlu takut,” tegas Zeng.

Kendati demikian, kata Zeng, lebih baik taipan pendukung Ahok yang main ancam, hengkang dari Indonesia. “Sudah pasti taipan dari Middle East, Eropa, Amerika dan Jepang berduyun-duyun antri menggantikan posisi mereka. Di mana harga diri dan hati nuranimu, saat penista agama hendak dibiarkan lolos. Hal itu akan memicu perang saudara. Korbannya bisa banyak sekali,” pungkas Zeng. Walau bukan Muslim, tapi Zeng secara tegas mendukung perjuangan umat Islam dan juga Habib Rizieq.

Sumber: Eramuslim

Sunday, November 6, 2016

BEREDAR VIDEO JOKOWI PERNAH BILANG 'TOLONG SAYA DIDEMO'

Presiden RI Joko Widodo
Presiden RI Joko Widodo
PORTALBANDUNG.COM -- JAKARTA. Saat demo besar-besarn Umat Islam jumat 4 November 2016 yang mendatangi Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih pergi meninggalkan istana dan mau memerima atau menemui massa aksi.

Diberitakan Kompas, Presiden Joko Widodo, Jumat (4/11/2016) siang, meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan. Mobil RI 1 meninggalkan Istana tidak melewati pintu depan, Jalan Medan Merdeka Utara. Melainkan melalui pintu belakang, Jalan Veteran.

Padahal jauh-jauh hari tokoh-tokoh umat Islam sudah menghimbau agar Presiden Jokowi tidak pergi saat Aksi Umat Islam karena mereka sebagai rakyat ingin bertemu langsung Presiden menyampaikan aspirasi terkait kasus penistaan Al-Quran yang sangat menyakitkan bagi Umat
Islam.

Kepergian Presiden Jokowi tak mau merima massa aksi jadi cibiran pubkik bukan hanya peserta aksi. Publik mencibir karena apa yang dilakukan Jokowi sangat berbeda dengan apa yang pernah diomongkan Jokowi.

BUKTI video pun saat ini lagi rame di share netizen beredar di sosial media. Video saat Jokowi berbicara di hadapan banyak massa.

Jokowi: "Saya kangen sebetulnya di demo. Karena apa? Apapun... apapun... pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin kalo keliru. Jadi kalau gak ada demo itu keliru. Jadi sekarang saya sering ngomong dimana-mana 'Tolong saya di demo'. Pasti saya suruh masuk."

"Kalau demonya saya sudah tahu sehari sebelumnya PASTI saya siapkan makan. Tapi kalau ndadak saya siapkan snack sama aqua."

Tapi kenapa pas demo Umat Islam 411 kemarin bapak Jokowi malah pergi? Padahal juga sudah tahu jauh-jauh hari sebelumnya.

GAK PERCAYA JOKOWI pernah ngomong begitu?

INI BUKTI VIDEONYA.

SaveSaveSaveSave

Saturday, November 5, 2016

ICHSANUDDIN NOORSY: PERANGKAP AHOK

ichsanuddin noorsy
Ichsanuddin Noorsy
Dr. Ichsanuddin Noorsy B.Sc., SH., M.Si

Sukar diingkari bahwa unjuk rasa 4 Nopember 2016 adalah tekanan masyarakat Islam menolak Ahok dan menolak Presiden Joko Widodo melindungi Ahok.
Penistaan terhadap Al Qur’an surat Al Maidah 51 merupakan pintu masuk penolakan yang sempurna karena memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis formal (hukum yang berpijak pada dogma dan kekuatan berpikir rasional dan dibukukan, hukum positif).

Penolakan masyarakat ini bertentangan dengan transaksi politik yang sudah dilakukan partai politik. Pengertian transaksi ini berpijak pada teori pertukaran, apapun pertukaran itu. Boleh pertukaran cita-cita, atau kepentingan sesaat (maaf, bisa juga kepentingan sesat walau tidak disadari). Singkatnya, pertukaran dalam pengertian ada pihak-pihak yang saling memberi dan menerima. Dalam model berpikir yang saya bangun sejak pemilu 2004, politik uang di pemilu legislatif akan melahirkan keterwakilan semu (false representative) karena suara diperoleh melalui transaksi finansial. Ada transaksi modal sosial, tetapi lebih merupakan sarana untuk terjadinya pertukaran kekuasaan dengan finansial.

Produk dari keterwakilan semu atau keterwakilan palsu ini adalah perwujudan otoritas semu. Ini juga terjadi pada pemilu eksekutif. Otoritas semu ini merujuk pada rendahnya bobot keterwakilan yang diindikasikan dengan tidak menjalankan, mengubah atau menolak aspirasi masyarakat luas. Dalam proses lebih lanjut, kebijakan publiknya membuahkan kepastian semu. Itu tercermin pada keputusan pemerintah yang berbeda dengan kepentingan masyarakat. Atau sebagaimana banyak keputusan peradilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Itu berarti kepastian hukum hanya berlaku pada pihak tertentu. Keadilan hanya milik orang kaya. Keadilan yang ada terasa hambar dan tidak menghangatkan jiwa interaksi sosial.

Pergelaran itu terjadi pada perilaku politik Presiden Joko Widodo saat demonstrasi dua juta masyarakat Islam. Sebutan pengecut, penakut, menghindar atau perilaku buruk lainnya muncul di media sosial untuk melukiskan sikap menolak Joko atas tekanan masyarakat Islam menolak Ahok. Simpulnya menjadi, sikap masyarakat menolak Ahok disambut dengan sikap Presiden menolak tekanan masyarakat. Sikap menolak masyarakat tentu mempunyai alasan panjang. Perilaku arogannya Ahok, mulutnya yang kasar, kebijakan yang tidak adil, kebijakan anggaran yang off budgeter, dan banyak lagi yang lain. Yang terpenting adalah kasus Rumah Sakit Sumber Waras, kasus Reklamasi, dan kasus penistaan Al Maidah 51.

Sementara penolakan penguasa dan penegak hukum berpijak pada hukum formal dan diskresi. Sebagaimana artikel saya tentang “Negara Kekuasaan dan Provinsi Gagal”, penguasa dan penegak hukum menggunakan bukan lagi standar ganda, tapi sudah memakai standar yang aman dan nyaman bagi mereka (suitability standard). Itu tercermin pada kata-kata Presiden yang memerintahkan Wapres, Menkopolhukam, Menag, Panglima TNI dan Kapolri untuk menjumpai perwakilan pengunjuk rasa. Sementara yang bersangkutan pergi memeriksa proyek kereta api cepat Kota-Bandara Cengkareng. Joko menolak bisa jadi karena menyadari demonstrasi 4 Nopember ini pun mengarah ke posisi dirinya.

Serta merta masyarakat membandingkan respon Presiden terhadap persoalan Kodok, Warteg, pungli recehan dan pembakar masjid di Tolikara, atau sebagaimana dia suka blusukan dan tanggap bahkan hingga masuk ke gorong-gorong. Kenapa ada dua juta lebih masyarakat Islam yang ingin menjumpainya, Presiden malah pergi dan mewakilkannya ?
Dalam perspektif sistem pemerintahan, mendelegasikan kewenangan tidak salah. Tapi dalam perspektif interaksi sosial politik, saya menyebut Joko Widodo bukan representasi muslim, tidak menghargai keyakinan dan aspirasi muslim, tidak peduli pada penistaan Al Qur’an, tidak memahami perjalanan haji dan umrohnya, serta secara terbuka mengambil jarak psikologi dan sosial dengan muslim dan ajaran Islam.

Memang Joko Widodo adalah representasi bangsa Indonesia yang 15-17 persen bukan muslim dan Indonesia bukan negara agama sepenuhnya. Jika pemegang kekuasaan dan penegak hukum bersikap arif bijaksana, sepatutnya dan sepantasnya rasa keadilan masyarakat mewujud dalam sikap politik kekuasaan. Diterima atau tidak, penolakan dari Presiden Joko Widodo berakibat dia sedang mempermalukan diri dan keluarganya, walau itu tidak dirasakan, menurunkan bobot wibawanya sebagai Presiden, dan hilangnya penghargaan dan penghormatan masyarakat terhadap lembaga kepresidenan dan pribadinya.

Mestinya, Joko Widodo ingat bagaimana Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono ditolak hadir di berbagai kampus akibat kasus Bank Century. Walau mengakhiri jabatan sesuai dengan agenda ketatanegaraan, namun penolakan itu sendiri sudah bermuatan penghinaan terselubung. Itulah risiko demokrasi liberal.

Pada demonstrasi 4 Nop 2016, orang kemudian berpendapat bahwa Joko Widodo adalah Presiden pertama di dunia yang lari saat rakyat berniat baik menjumpainya. Artinya, ummat Islam yang sudah diperangkap dengan demokrasi liberal masih mematuhi suatu sistem sosial politik berbasis kebebasan individu. Dalam kepatuhan itu, tuntutan kelayakan dan kepantasan mereka ditolak.

Kalangan pembela Joko Widodo pasti menyatakan, sistem sudah berjalan. Wapres dan sejumlah menteri sudah mewakili Presiden Joko Widodo. Masyarakat kembali merespon, rupanya Presiden tidak mampu membuat skala prioritas. Memeriksa fisik pekerjaan yang bisa diwakilkan dan pantas dilaksanakan menurut sistem organisasi modern, ternyata jauh lebih penting dari pada menghargai dan menghormati masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Jelas, kilah berkilah untuk membela posisi diri pasti dilakukan. Maka saya mencoba menelusuri kenapa Ahok demikian berarti baik bagi Joko Widodo maupun bagi Parpol pendukung dan pengusungnya.

Siapa penyokong Jokowi?

Ahok pernah menyatakan bahwa Joko Widodo menjadi Presiden berkat dukungan pengembang (developer). Pernyataan ini mengejutkan karena memberi makna bahwa Ahok mengerti mengenai transaksi ini, jika memakai kacamata teori pertukaran. Maka kemelut reklamasi menjadi seru saat Sanusi dan Ariesman menjadi terpidana sementara Aguan tercekal dan datang ke Istana. Peristiwa tindak pidana korupsi inilah yang menodorong terbitnya surat Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi SH tertanggal 19 Apr 2016 No.: 345/-071.78 yang menghentikan pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Prov DKI dan menunggu hasil proses hukum yang sedang berlangsung.

Beberapa saat setelah copotnya Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan ESDM yang menolak reklamasi, terbitlah surat Gubernur DKI tertanggal 3 Oktober 2016 No.: 4511/-075.61 tentang Proses Pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Surat Gubernur Basuki T Purnama ini memohon kiranya DPRD dapat segera menjadwalkan rapat paripurna untuk dua Raperda tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sebelum dua surat ini terbit beredar foto isteri Anggota DPRD dan seorang anggota DPRD dalam pesawat jet pribadi. Dokumen yang saya posting di berbagai grup media sosial itu memunculkan pertanyaan, dalam rangka apa digunakan jet pribadi, jet pribadi milik siapa, dari mana dan mau kemana jet pribadi dengan penumpang khusus itu. Sayangnya pertanyaan ini sulit terjawab. Namun dua surat itu mengindikasikan, Ahok mempunyai posisi tawar yang kuat. Justru dengan posisi tawar ini maka Ahok telah memerangkap Joko Widodo.

Mudah-mudahan bukan hal ini yang membuat Joko Widodo kehilangan peluang emas untuk membuktikan kedekatan dirinya dengan rakyat. Muslim Indonesia dan dunia mencatat, demonstrasi damai paling dahsyat itu telah melukai perasaan masyarakat Islam sekaligus membuahkan komitmen proses hukum yang sarat dengan kepentingan penguasa.

Menyebut bahwa ada aktor politik dalam kerusuhan di Monas justru menunjukkan sikap yang membangun masyarakat yang terkotak-kotak (separate society) dan mencari kambing hitam sambil memainkan model playing victim. Akankan ini berlanjut ? Jawabnya ya, karena hukum demokrasi liberal adalah pertarungan bebas untuk saling menyingkirkan satu sama lain. Inilah Indonesia hasil reformasi. Padahal demokrasi tunduk pada hukum, hukum tunduk pada konstitusi. Dan berdasarkan perintah konstitusi Joko Widodo yang disumpah dengan menggunakan Al Qur’an.

DI DEPAN PNS, AHOK EMOSI LALU BILANG 'SAYA PASTI MASUK SURGA, DAPAT RUMAH, PASTI MAKAN'

Ahok
Basuki Tjahya Purnama, AHOK
PORTALBANDUNG.COM -- JAKARTA. Video Ahok sedang marah-marah di depan pejabat Pemprov DKI baru-baru ini beredar. Dalam video ini, Ahok menyebut bahwa dirinya sedang memberi tausiyah. Ahok juga mengatakan bahwa dirinya pasti masuk surga.

Entah apa yang membuat Ahok marah-marah. Sejak pertama kali masuk ruang rapat, terlihat wajahnya sudah ingin marah. Begitu mendapat laporan bahwa ada kesulitan penghapusan aset, Ahok bertambah marah. Lalu mulailah ia bicara tentang iman dan surga.

“Bapak ibu percaya sama saya lah. Anda ngerjain saya, pun, ngerusak nama saya di depan rakyat pun, kekuasaan itu punya Tuhan. Aku ingetin berkali-kali. Gue kasih tausiyah nih, kekuasaan punya Tuhan. Kalau saya ditentukan dengan kekuasaan dikasih ke saya, lu nyemarin nama baik tetap gue jadi gubernur lu. Santai aja. Kalian nggak usah terlalu ini. Nggak usah terlalu khawatir. Kalian kan beriman. Beragama semua, tho. Saya beriman sama Tuhan. Sungguh-sungguh beriman. Maka saya nggak pernah takut kehilangan jabatan. Bahkan nyawa saja saya nggak takut. Karena saya tahu ke mana saya akan pergi kalau saya mati,” kata Ahok dengan nada tinggi sejak menit ke 17 dalam video ini.

“Itu namanya iman. Bukan cuma ngomong doang iman. Masih ngomong iman iman, sembahyang apa iman, iman. Imannya apa? Gue kasih tahu lo iman seperti apa. Kenapa saya nggak pernah takut kehilangan jabatan. Karena saya tahu jabatan itu Tuhan yang kasih. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati karena saya tahu saya pasti masuk surga dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan mati saya. Saya pengikut Nabi Isa, jelas janjinya. Pasti masuk surga, pasti dapat rumah, pasti makan. Itu iman saya,” lanjut Ahok.

Ini cuplikan videonya:

SaveSave