-->
gedung sate bandung photo gedung sate_zpsyeqxzepj.jpg

mesjid raya bandung photo mesjid agung bandung_zpsnvyfrkpn.jpg

jembatan pasopati bandung photo jembatan pasopati bandung_zpsj0ezk3nl.jpg

saung angklung udjo photo saung angklung udjo_zpsewlfdc6g.jpg

Friday, August 26, 2016

WAKIL WALIKOTA BANDUNG HADIRI LAUNCHING UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG

Oded Univ Muhammadiyah
Wakil Walikota Bandung dan Wakil Gubernur Jabar di antara tamu yang hadir
PORTALBANDUNG.COM, BANDUNG -- Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar menghadiri peluncuran Universitas Muhammadiyah Bandung (UMBdg) di Harris Hotel & Convention, Senin (23/08/2016).

Pada kesempatan tersebut, Oded mengucapkan selamat kepada Muhammadiyah yang telah menambah jumlah institusi pendidikan tinggi di Kota Bandung.

“Saya ucapkan selamat kepada Muhammadiyah di Kota Bandung yang telah mendirikan sebuah perguruan tinggi baru yaitu Universitas Muhammadiyah di Kota Bandung,” ucap Oded saat ditemui usai peresmian.

Universitas Muhammadiyah Bandung berdiri dan mulai beroperasi sejak bulan Agustus 2016 setelah terbitnya surat izin dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanggal 14 Juni 2016. Kampus ini hadir di era globalisasi yang menuntut lahirnya lebih banyak teknopreuneur yang mampu bersaing di kancah dunia.

Oleh karena itu, kampus ini terdiri dari program-program studi yang dianggap mampu menjawab tantangan tersebut, seperti Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Elektro, Teknik Pangan Halal, Bioteknologi, Farmasi, Agribisnis, Psikologi, Ilmu Komunikasi, Kriya Fashion, dan Administrasi Publik.

Berdasarkan rilis dari pihak UMBdg, kampus dengan slogan Technopreneur University ini menggabungkan konsep keislaman dan entrepreneurship dalam semua mata kuliah dan metode pengajaran. Hal ini merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter para lulusan dalam rangka melahirkan seorang teknopreneur yang islami.

Oded pun berharap pendirian universitas ini dapat menjadi bagian dari jalan dakwah yang selama ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang pendidikan.

“Saya berharap sebagai muhammadiyah dalam makna pergerakan ini, dalam dakwah ini mampu memberikan kontribusi kepada bangsa ini khususnya dalam bidang pendidikan,” harap Oded.

Selain Universitas Muhammadiyah Bandung, di Bandung telah berdiri pula lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah lainnya, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah. Hingga saat ini, Muhammadiyah telah memiliki 167 lembaga pendidikan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Prof. Suyatno dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Rahmat.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

SD JUARA BANDUNG MILIKI GEDUNG BARU

Oded M.Danial SD Juara
Wakil Walikota Bandung Oded M.Danial di tengah kerumunan murid SD Juara Bandung
PORTALBANDUNG.COM, BANDUNG -- Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial meresmikan gedung baru SD Juara di Jl. Terusan Panyileukan Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, Kamis (25/8/2016). Sekolah yang digagas oleh Rumah Zakat itu dikhususkan bagi anak-anak kurang mampu.

Sekolah ini memberikan pendidikan yang gratis kepada seluruh siswanya dengan kualitas pendidikan yang berkualitas. Untuk itu, Oded mengucapkan terima kasih atas dedikasi Rumah Zakat kepada Kota Bandung. “Saya mengucapkan terima kasih kepada rumah zakat khususnya dan teman-teman yang telah memberikan kontribusi kepada bangsa khususnya Kota Bandung,” ucap Oded.

Saat ini, Rumah Zakat memiliki 2 unit sekolah gratis di Kota Bandung, yakni jenjang SD dan SMP. Lembaga ini mengalokasikan 1,7% kegiatannya untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.

Oded mengapresiasi kegiatan Rumah Zakat ini. Ia berharap dari sekolah ini lahir generasi-generasi juara yang mampu berkontribusi kepada negara. “Saya lihat anak-anak ini yang latar belakangnya menengah ke bawah. Ini adalah calon-calon generasi rabbani pemimpin Indonesia,” tutur Oded.

Sekolah ini diinisasi oleh Rumah Zakat sejak tahun 2007. Pembangunan gedung baru SD Juara ini dibantu oleh beberapa partner Rumah Zakat, seperti IM Land dan Yayasan Masjid Nusantara.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

KOTA BANDUNG RENOVASI 1431 RUMAH KUMUH DI TAHUN 2016

Ridwan Kamil Rutilahu
Ridwan Kamil dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

PORTALBANDUNG.COM, BANDUNG -- Sebagai salah satu dari 40 Kota di Indonesia yang diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat dalam hal tata Kota, Kota Bandung di tahun 2016 ini akan merenovasi sekitar 1431 rumah tidak layak huni (rutilahu) yang tersebar di 121 Kelurahan di Kota Bandung, hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Perumahan, Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya (Distarcip) Kota Bandung Nunun Yuaniati, pada acara Bandung Menjawab di Media Lounge Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung ,Jl Wastukancana.No 2, Balai Kota Bandung Kamis,(25/8).

Nunun memaparkan dari semua Rutilahu yang akan direnovasi memang belum mencakup ke 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung.

“Tempatnya tersebar di 121 kelurahan dari 151 kelurahan. Jadi yang tidak terdaftar mendapat bantuan renovasi sekitar 30 kelurahan,” paparnya.

Ia menambahkan dari 121 wilayah yang menjadi kantung rutilahu, ada beberapa kelurahan yang menjadi prioritas. Di antaranya, Nyengseret, Cicadas, dan Cigondewah, dan dari jumlah rutilahu tersebut tidak seluruhnya dibiayai oleh APBD Kota Bandung, ada bantuan juga dari ABPN dan ABPD Provinsi.

“Setiap tahun jumlah penerima bantuan tidak sama. Bergantung kemampuan dan alokasi ABPD dan bantuan dari pusan dan provinsi,” tambahnya.‎

Terkait pengalokasian APBD Nunun menerangkan, Kota Bandung menganggarkan sebesar Rp5 Milyar, sementara dari APBD provinsi sebesar Rp2 milyar-Rp15 milyar, sedangkan pemerintah pusat melalui Kementrian Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPera) menganggarkan Rp20 milyar per tahun per kabupaten/kota.

“Bantuan yang diberikan kepada penerima, untuk yang diberikan dari ABPD Kota sebesar Rp17 juta, sementara yang diberikan kepada penerima dari APBN sebesar Rp15 juta per rumah,” terangnya.

Menjelaskan bentuk bantuan yang diberikan Nunun menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan berupa uang tunai melainkan berupa material dan upah pembangunan bagi rumah yang akan direnovasi.

“bergantung dari kerusakan rumah yang bersangkutan kita maksimal hanya bisa memberikan Rp17 juta per rumah ,” ujarnya.

Sedangkan berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan perbaikan rutilahu, di antaranya adalah harus warga Kota Bandung dan lahan merupakan milik sendiri.

“Beberapa persyaratan tersebut harus diberikan kepada kelurahan untuk kemudian diurus ke Distarcip dan jika diperlukan sampai tingkat KemenPUPera,” jelasnya. ‎

Nunun juga menegaskan bahwa pemberian bantuan untuk rutilahu ini, sebenarnya merupakan program KemenPUPera yang diberi nama Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

” Program Kotaku ini adalah Program Pemerintah Pusat yang tujuannya adalah untuk menurunkan kawasan kumuh hingga nol hektare,” tegasnya.

Mengakhiri paparannya Kabid Perumahan Distarcip ini menerangkan bahwa meski salah satu programnya adalah perbaikan infrastruktur, tetapi indikator kekumuhan suatu wilayah bisa dilihat dari kualitas air minum, drainase, sektor limbah, sampah dan RTH.

“Target utamanya adalah tercapai nya 100-0-100 (100 persen air bersih ,0 persen kawasan kumuh dan 100 persen kualitas sanitasi yang baik,red) pada lingkungan perumahan,” pungkasnya.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

SRI BINTANG PAMUNGKAS: TRITURA PEOPLE POWER INDONESIA


Tritura People Power Indonesia
Tritura People Power Indonesia

Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang,

Bahwa sejak dinyatakan berlakunya Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ASLI, sudah banyak tokoh negarawan yang menyatakan Amandemen tersebut harus batal demi hukum, secara mareriil dan proseduril;

Bahwa semenjak itu pula keinginan masyarakat untuk kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 ASLI sudah disampaikan berulang-kali, tapi tidak mendapat tanggapan Pemerintah dan Badan-badan Perwakilan Rakyat;

Bahwa berlakunya Amandemen tersebut telah mengakibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, selaku Lembaga Dengan Kewenangan Tertinggi Negara, tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pemegang Kedaulatan Rakyat;

Bahwa Majelis tidak lagi menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara dan Putusan-putusan Majelis, yang harus dijalankan oleh Presiden RI sebagai Mandataris Majelis;

Bahwa selanjutnya telah terjadi kekacauan dalam hampir semua bidang kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, khususnya bidang Kesejahtetaan Sosial, di mana terjadi ketidakadilan dalam perekonomian, serta dikuasainys cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara berikut sumber-sumber kekayaan Negara dan kemakmuran rakyat bukan oleh Negara, melainkan oleh pihak swasta dan usahs-usaha besar Asing;

Bahwa selain itu, telah berlangsung pula penguasaan atas kegiatan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan, bahkan politik oleh sekelompok kecil yang bukan kelompok orang-orang Indonesia Asli;

Bahwa keadaan yang demikian itu membahayakan Sistim Ketatanegaraan Indonesia, Politik dan Kebijakan Dalam dan Luar Negeri, Keselamatan Rakyat, Bangsa dan Negara, serta merintangi pembangunan mencapai masyarakat adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan sebagian terbesar rakyat Indonesia, terpaksa ditempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara dan Cita-cita Proklamasi 1945;

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas, serta dengan keyakinan bahwa Pancasila adalah Dasar Negara sebagaimana tertulis di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945 ASLI tersebut;

Kami, warga bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai orang-orang Indonesia Asli yang tergabung dalam People Power Indonesia, mengajukan Resolusi kepada para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang sekarang, sebagai berikut:

Untuk menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 ASLI sebagaimana disahkan pada 18 Agustus 1945 dalam tempo yang secepat-cepatnya.


Disampaikan di Jakarta pada 25 Agustus 2016
Atas Nama Rakyat Indonesia
People Power Indonesia elang dzuhur di Kantor Pajak Pratama Bekasi.

DALAM UUD'45 SYARAT PRESIDEN HARUS INDONESIA ASLI YANG DIHILANGKAN AMIEN RAIS HARUS DIKEMBALIKAN

Amin Rais Megawati
Amien Rais saat menjadi Ketua MPR RI
PORTALBANDUNG.COM, JAKARTA -- Direktur Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan meminta agar Pasal 6 ayat (1) dari UUD 1945 yang dihilangkan MPR semasa dipimpin Amien Rais dikembalikan. Pasal tersebut mengatur mengenai syarat Presiden Republik Indonesia.

“Itu dulu dihilangkan oleh Amien Rais. Karena (waktu itu) mau nyapres dia. Kan Pakistan orang itu. Dulu juga Prof. Sahetapy berperan untuk menghilangkan (pasal itu). Karena dia kan keturunan Cina,” kata Syahganda dalam diskusi “Nasionalisme Dan Masalah Dwikewarganegaraan di Indonesia”, Tebet, Jakarta, Kamis (25/8)

Bunyi Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang dihilangkan tersebut adalah: “Presiden ialah orang Indonesia asli”.

Setelah terjadi amandemen kata orang Indonesia asli diganti menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Atas amandemen tersebut, maka terbuka warga negara berketurunan Cina, Arab, India, dan keturunan bangsa-bangsa lainnya di dunia, serta agama apapun untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Pasal 6 UUD 1945 itu sakral. Ini harus dijadikan gerakan besar,” tegas Syahganda

Dalam perubahan ketiga UUD 1945 syarat orang Indonesia asli bagi calon Presiden RI dihapuskan dan diganti menjadi cukup seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya.

Artinya sejak perubahan ketiga UUD 1945 tersebut telah dibuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, yang penting sang calon adalah seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani.

Sebelumnya memang sempat tersebar video Youtube berisi pidato Prof. JE Sahetapy yang diduga disampaikan di sebuah gereja. Dalam video berdurasi enam menit tersebut, dia mengaku menjadi satu-satunya yang mengusulkan amandemen Pasal 6 UUD 1945. Sehingga syarat Presiden harus orang Indonesia asli dihapus. Videonya bisa dilihat DI SINI.

Sumber: http://www.repelita.com/syarat-presiden-harus-indonesia-asli-dalam-uud-45-yang-dihilangkan-amien-rais-harus-dikembalikan/