photo rome edit1_zpso3ocy1ut.jpg

 photo haydarpasa_zpsxeuqby50.jpg

 photo colosium 1_zps2vwgma1h.jpg

 photo acropolis_zpsdgrrz5j7.jpg

 photo pyramid_zpsx0zdkcio.jpg

Thursday, June 16, 2016

RIDWAN KAMIL: 2017 KOTA BANDUNG BANGUN GEDUNG PARKIR TIRTAWENING PARK


[portalbandung.com]. Lelang sudah selesai. Jika Gedung Parkir dengan teknologi lift ini selesai tahun depan, maka jalan tamansari, ganesha dan dago dan sekitarnya akan dilarang parkir di jalan. Semua harus masuk ke gedung parkir dengan kapasitas 500 mobil. Inovasi ini untuk mengurangi kemacetan dan parkir sembarangan.
     Gedung Parkir itu mengakomodasi rumah makan dan usaha2 yang sekarang ada di jalan Gelap Nyawang. Juga dilengkapi dengan Bandung Science Center dan stasiun Cable Car nantinya.
     Jika berhasil, Gedung Parkir otomatis ini akan diduplikasi di banyak tempat macet di seluruh kota Bandung.
     Selamat melihat video ini. hatur nuhun: https://www.youtube.com/watch?v=qml_vfxbIsk


RIDWAN KAMIL LAUNCHING SITUS MEDIA PEDULI KESEHATAN


[portalbandung.com]. Pemerintah Kota Bandung kembali menggulirkan inovasi baru dibidang kesehatan. Kali ini, bagi warga Bandung yang dalam keadaan darurat dan sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan di rumah sakit akan tetapi belum memiliki jaminan kesehatan, dapat mendaftarkan diri melalui website wecare.id/bandung. Nantinya akan ada para dermawan yang membantu dan bisa memilih pasien mana yang akan dibantu dengan minimal bantuan 25 ribu rupiah.
     "Kita sudah punya website namanya wecare.id/bandung itu memuat data-data warga kota Bandung yang butuh bantuan dana untuk pengobatan, karena mereka belum punya BPJS," ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai membuka launching program we care dan medicare sekaligus menandatangani MoU Pemerintah Kota Bandung dengan BPJS Kesehatan Kota Bandung, di RS Islam, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Selasa (14/6/2016).
     Ridwan menjelaskan, program ini dapat membantu Warga yang belum terkover oleh BPJS Kesehatan, disamping selama proses upaya pemkot Bandung dalam meningkatkan program BPJS dari 80 persen menjadi 100 persen. "Karena kita baru 80 persen yang terkover dan kita berupaya terus tingkatkan hingga 100 persen. Selama proses menuju 100 persen itu apabila ada warga miskin yang belun terkover itu bisa melalui web itu," katanya.
     Melalui website tersebut, warga bandung atau warga Indonesia yang ingin membantu dapat melihat pasien-pasiennya yang bisa ditolong, besaran dana yang disumbangkan pun dapat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari masing-masing pasien. "Harapannya mereka semua bisa terbantu, kalau saya sendiri sudah melakukan we care ini tapi tidak dengan sistem," tuturnya.
     Selain itu, Ridwan mengatakan saat ini pemkot Bandung akan memulai sebuah layanan baru yang namanya home medicare yakni perawatan pasien dengan mendatangkan langsung dokter ke rumah pasien atau rawat jalan di rumah pasien. "Kita mulai sebuah layanan baru Home Medicare, pasien yang harusnya di rawat di rumah sakit, tapi karena tidak punya uang, atau penuh RSnya, dokternya yg datang relawan dokter yang datang dan rekawan perawat," katanya.
     Lanjut Ridwan, RS Al Islam sebagai pelopor sudah memiliki 10 dokter relawan, dan 20 perawat relawan.
Untuk mendukung hal itu pemkot Bandung melakukan inovasi dengan mewujudkan ambulance motor.
"Kita akan wujudkan ambulance motor, radiusnya di seluruh kota Bandung tapi karena ini baru Al Ihsan, saya anjurkan 30 RS lainnya dalam tiga bulan harus ikut,"katanya.     
     Menurutnya, layanan ambulance motor ini dirasa sesua. dengan kondisi geografis perkotaan. Lebih lanjut kata Ridwan, dua layanan akan kita perkuat, ditambah lagiMOU dengan BPJS agar kita menguatkan konsep 100 persen terkover BPJS Kesehatan.
SUMBER : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tuesday, June 14, 2016

ODED: PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KOTA BANDUNG HARUS TERENCANA DENGAN BAIK!


[portalbandung.com]. Wakil Walikota Bandung, Oded M. Danial membuka kegiatan Inventarisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2017 di Auditorium Rosada, Jumat (10/06/2016). Oded menginstruksikan agar perencanaan dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dapat dilakukan sebaik-baiknya. “Lakukanlah perencanaan secara baik, komunikasikan, koordinasikan, sosialisasikan, baru eksekusi secara tepat. Lakukan langkah-langkah tersebut secara intensif dengan seluruh SKPD terkait,” kata Oded.
Oded menekankan, Propemperda ini sangat penting dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Oleh sebab itu, pembentukannya perlu dilakukan secara sistematis, terarah, dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas. “Salah satu tujuan dari Propemperda yaitu untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional,” terang Oded.
Prinsip yang perlu menjadi perhatian semua pihak dalam proses penyusunan Popemperda ini, kata Oded, ada empat.
Pertama, keselarasan materi Propemperda dengan perencanaan pembangunan daerah lainnya serta keselarasan dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kedua, sinergitas antar SKPD sehingga tidak ada peraturan yang saling tumpang tindih.
Ketiga, partisipatif, yakni keterlibatan SKPD yang beririsan dengan Raperda yang diusulkan. Keempat, keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini mengundang seluruh pimpinan SKPD dan BUMD, baik yang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) maupun yang belum atau tidak akan mengusulkan sama sekali. Menurut laporan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung, Bambang Suhari, terdapat lima SKPD yang mengusulkan Raperda untuk diusulkan pada tahun anggaran 2017. Ada pula enam SKPD yang akan melakukan Propemperda catur wulan 3 pada tahun anggaran 2016.
SKPD yang mengusulkan Raperda antara lain Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung yang mengusulkan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Dukungan Perusahaan.
Ada pula Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung yang mengusulkan Raperda Kota Bandung tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah Kota Bandung.
Selain itu, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengusulkan 3 Raperda, yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Raperda tentang Perubahan Anggaran dan Penetapan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, serta Raperda tentang APBD Tahun 2018.
Sementara itu, Dinas Pelayanan Pajak mengusulkan Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Terakhir, ada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Kegiatan ini turut mengundang Ketua Balegda Kota Bandung Teddy Setiadi dan akademisi Otong Irawan selaku narasumber yang akan memberikan paparan tentang perencanaan pembentukan Raperda.
Hingga saat ini, Kota Bandung memiliki beberapa produk hukum daerah yang telah disetujui dan diundangkan, yakni ada 4 Peraturan Daerah, 17 Peraturan Walikota, dan 62 Keputusan Walikota.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

GROUND BREAKING JEMBATAN LAYANG (FLYOVER) ANTAPANI


[portalbandung.com]. Inovasi pembangunan infrastruktur di Kota Bandung kembali hadir. Jembatan layang (flyover) Antapani menjadi proyek percontohan hasil karya Balitbang Kementrian PUPR. Jembatan yang pertama menggunakan teknologi struktur baja bergelombang dengan bentang 22 meter yang dibangun di Indonesia ini bertujuan mengatasi kemacetan di pesimpangan sebidang Antapani tepatnya di Jalan Antapani – Terusan Jalan Jakarta yang selama ini menjadi sumber kemacetan.
“Alhamdulilah Kota Bandung dijadikan percontohan untuk teknologi ini, teknologi ini luar biasanya dua, satu harganya sepertiga jadi sangat murah, kemudian waktu pengerjaannya hanya setengah dari waktu normal,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai ground breaking jembatan layang Antapani yang dihadiri menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan PLH Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Jalan Antapani, Jumat (10/6/2016).
Menurut Ridwan, menurut hasil studi Kota Bandung membutuhkan 30 titik jembatan layang, jika dengan pembangunan normal jembatan beton seharga seratus Milyar, dibutuhkan biaya 3 Triliun.
“Menurut hasil studi, Bandung ini membutuhkan 30 titik, kalau pakai normal kan 30 titik kali seratus milyar sudah 3 triliun, nah ijni dengan biaya 1 T semua fly over di Bandung sudah beres dengan metode tersebut,” kata Ridwan.
Lebih lanjut Ridwan menambahkan menteri PUPR berkomitmen akan memberikan satu lagi titik eksperimen yang berlintasan dengan kereta api, meskipun begitu titik lokasinya belum ditentukan dan masih dalam studi.
Ridwan pun menyampaikan permohonan maaf kepada warga Bandung khususnya penggunan jalan Terusan Jakarta dan Antapani atas ketidaknyamanannya dalam 6 bulan kedepan.
Sementara itu, Menteri PUPR mengatakan pemerintah saat ini tengah membangun insfrastruktur jalan dan jembatan.
“Jembatan layang Antapani yang dibangun dengan struktur baja bergelombang dan dikombinasikan dengan timbungan ringan merupakan salah satu rancang bangun aplikatif yang dikembangkan Balitbang Kementrian PUPR,” ujar Basuki.
Basuki berharap, balitbang kementrian PUPR terus mengembangkan berbagai inovasi penelitian aplikatif yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Saya menilai Balitbang kementrian PUPR sudah cukup banyak menghasilkan dan mengembangkan karya-karya yang inovatif dan aplikatif. Saya minta hal tersebut untuk terus dilanjutkan dan dikembangkan,” tutur Basuki.
Pembangunan jembatan layang Antapani merupakan proyek kerja sama antara Pusjatan Balitbang Kementrian PUPR, Pemetintah Kota Bandung, dan Posco Steel Korea. Dari total anggaran RP 33.5 Miliar yang dibutuhkan untuk pembangunan, komposisinya Rp 12.5 miliar berasal dari anggaran Pusjatan, Rp 10 Miliar dari pemerintah Kota Bandung, Rp 2 Miliar dari Posco Steel Korea dalam bentuk komponen material.
SUMBER : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RSUD KOTA BANDUNG AKAN NAIK KELAS


[portalbandung.com]. Sebagai rumah sakit yang berada di ibu kota Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung tidak hanya melayani pasien di Kota Bandung saja tetapi juga hampir di seluruh wilayah Jawa Barat, terutama Kabupaten Bandung dan Sumedang. Setiap hari, setidaknya 1800 orang memadati rumah sakit tersebut. Kondisi ini menuntut RSUD Kota Bandung untuk terus meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Saat ini, RSUD Kota Bandung tengah dalam proses menaikkan kelas rumah sakit, dari kelas C menuju kelas B. Hampir seluruh persyaratannya telah terpenuhi, seperti jumlah tempat tidur yang minimal berjumlah 200. Pada awal 2016 lalu RSUD telah menggenapkan jumlah sebanyak 240 tempat tidur.
Dilihat dari segi akreditasi, RSUD Kota Bandung telah mendapat nilai ‘utama’. Direktur RSUD Kota Bandung Taat Tagore Diah Rangkuti mengatakan, pada tanggal 14-15 Juni mendatang rumah sakit akan melaksanakan penilaian remedial untuk memperoleh predikat rumah sakit ‘paripurna’.
“Kita targetkan untuk menjadi rumah sakit bintang lima,” ungkap Taat saat menjadi narasumber Bandung Menjawab di Media Lounge Balai Kota, Kamis (09/06/2016). Saat ini, RSUD Kota Bandung berstatus sebagai rumah sakit bintang empat.
Aku Taat, RSUD tengah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, RSUD tengah mendidik beberapa perawat untuk dapat mengoperasikan Neonatal Intensive-Care Unit (NICU). RSUD memiliki 7 NICU, namun baru 3 yang dioperasikan.
“Target kita minimal lima dulu. Karena perawatnya tidak bisa sembarangan,” terang Taat.
Sementara itu, dari segi kuantitas rumah sakit tengah mencari dokter-dokter sub-spesialis baru. Pemenuhan jumlah dokter sub-spesialis tersebut ditujukan untuk memenuhi syarat menjadi rumah sakit kelas B. Setidaknya, harus ada dua dokter sub-spesialis bedah, anak, obgyn (kandungan), dan penyakit dalam.
“Beberapa di antaranya kita baru punya satu,” kata Taat. Jumlah total SDM yang dimiliki RSUD saat ini sebanyak 800 orang yang terbagi ke dalam 5 shift, sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan.
Salah satu dampak dari banyaknya pengunjung rumah sakit adalah selain keterbatasan ruang tindakan medis adalah terbatasnya kesediaan lahan parkir. Sebab menurut Taat, rata-rata pasien diantar oleh dua orang. Setiap hari ada 600 pasien rawat jalan. Jika diantar masing-masing oleh 2 orang, maka ada 1800 orang yang berkunjung ke rumah sakit.
“Kalau tiap pasien diantar dengan kendaraan pribadi, bisa kebayang kan kebutuhan lahan parkirnya berapa,” ujar Taat.
Solusi jangka pendek yang digagas Taat adalah mengajak masyarakat sekitar rumah sakit yang memiliki lahan kosong untuk menyediakan tempat parkir. Nantinya, keluarga pasien bisa menitipkan kendaraannya di lahan tersebut.
“Bentuknya nanti seperti valet. Kita sediakan petugas valetnya,” tandasnya.*
SUMBER : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA