BANDUNG RAWAN BEGAL, LIMA SISWA SMPN 2 BANDUNG DIBEGAL DI ANGKOT

Ilustrasi BEGAL

PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Rasa aman masyarakat Kota Bandung, kitan terusik. Pasalnya, aksi begal kini tak hanya dilakukan pada tempat-tempat sepi, tapi di dalam angkutan kota (angkot) pun bisa terjadi. Itu yang dialami lima siswa SMPN 2, Kota Bandung yang menjadi korban begal pada Kamis (17/11). Aparat kepolisian masih memburu para pelakunya.

Polrestabes Bandung kini tengah mendalami peristiwa penodongan yang terjadi pada Kamis (17/11) yang dialami oleh lima siswa SMPN 2 Bandung yang menjadi korban di angkot jurusan Dago-Kebon Kelapa, saat pulang sekolah. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Winarto mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan serta memeriksa saksi-saksi yang terkait dalam kejadian peristiwa tersebut kemarin. Serta mencari keterangan dan alat bukti.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada titik terang," ujarnya, Jumat (18/11).

Menurutnya, kepolisian juga akan membentuk tim khusus untuk mencari pelaku. Bahkan, jika membahayakan warga maka bisa ditembak mati termasuk untuk pelaku kejahatan lainnya.

Beredar di media sosial, Kamis (17/11) sekitar pukul 15.00 WIB tentang lima siswa SMPN 2 Negeri yang ditodong di angkutan umum jurusan Dago-Kebon Kalapa via Aceh. Empat siswa berhasil melarikan diri, namun saat kejadian salah seorang masih berada di angkot bersama penodongnya.

Disebutkan, dua orang anak berhasil keluar dan dua orang anak loncat sehingga mengakibatkan satu orang anak terkilir dan satu orang anak terluka karena senjata tajam. Sementara, satu orang anak lagi masih bersama pelaku namun ditengah jalan diturunkan.

Sumber: ROL

Baca Lengkap

CIRI2 BEGAL YANG BERAKSI DI BELAKANG RUMAH DINAS RIDWAN KAMIL

Toni Fernandi (kiri) bersama rekan2 band The Old Coffe

PORTALBANDUNG.COM -- Bandung. Toni Fernandi (22), pembetot bass band indie The Old Coffe, menjadi korban kebrutalan kawanan begal di Jalan Balonggede atau tepatnya belakang Pendopo yang merupakan rumah dinas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Begal bersenjata tajam (sajam) itu gagal merampas barang berharga milik Toni dan adik kandungnya, Olivia Oktaviani (19). Toni bertarung melawan pelaku meski harus terluka akibat sabetan sajam. Seperti apa ciri-ciri pelaku?

"Pelakunya berjumlah empat orang. Mereka berboncengan menggunakan dua sepeda motor," ujar Toni kepada detikcom di rumahnya, Jalan Pasundan, Kota Bandung, Kamis (17/11/2016).

Aksi percobaan pembegalan yang menimpa pemuda tersebut terjadi pada dini hari tadi atau sekitar pukul 02.00 WIB. Suasana di tempat kejadian sepi dan gelap sewaktu pelaku tiba-tiba mendekati Toni dan Olivia yang berjalan kaki menuju pulang ke rumahnya.

"Semua pelaku pakai helm half face. Seingat saya, dua pelaku yang motornya di depan menggunakan masker. Satu pakai jaket parasit hitam dan satu lagi sweater abu-abu. Motornya jenis bebek bercat hitam," ucap Toni.

Dua pelaku lainnya, sambung Toni, menunggangi sepeda motor jenis matic warna merah putih. Mereka diduga berperan mengamati situasi serta mengalihkan perhatian dan berupaya merampas tas milik Olivia. "Kalau dua pelaku lainnya itu hanya menghalangi adik saya," ujar Toni.

Toni melakukan perlawanan saat seorang pelaku mencoba menyasar Olivia yang waktu kejadian mengalungkan tas kecil pada tangan kiri dan mengenggam telepon genggam pada tangan kanan. Namun tak disangka, pelaku menyabetkan sajam ke bagian dada kiri dan dagu Toni.

"Ini luka sobek dari dagu ke pipi kiri, panjangnya 15 sentimeter. Kalau dada kiri kena sabetan cutter," ucap Toni.

Pelaku tancap gas setelah sejumlah warga setempat mendatangi sumber kegaduhan. "Pelaku kabur ke arah Jalan Dewi Sartika," ujar Toni.

BACA JUGA: BANDUNG RAWAN BEGAL, LIMA SISWA SMPN 2 BANDUNG DIBEGAL DI ANGKOT

Sumber: http://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3348112/ini-ciri-begal-yang-beraksi-di-belakang-rumah-dinas-ridwan-kamil

Baca Lengkap

Pelantikan Direktur Umum Dan Direktur Air Limbah PDAM Tirtawening Kota Bandung

Walikota Bandung Ridwan Kamil melantik Dirum dan Direktur Air Limbah PDAM Tirtawening

PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung memiliki dua direktur baru untuk periode 2016-2019, yakni Direktur Umum yang dijabat oleh Trisna Gumilar dan Direktur Air Limbah yang dijabat oleh Novera Deliyasma. Keduanya dilantik oleh Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil di Kantor PDAM Tirtawening Kota Bandung, Jalan Badak Singa No. 10 Bandung, Jumat, (11/11/2016).

Jabatan tersebut merupakan hasil seleksi terbuka secara nasional yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Direksi PDAM Tirtawening Kota Bandung. Setelah melalui seleksi yang ketat, kedua direktur yang berasal dari jajaran PDAM Tirtawening ini terpilih berdasarkan nilai tertinggi.

“(Keputusan) ini hasil dari seleksi nasional transparan, diseleksi oleh sekitar 6 penguji dan terpilih ternyata datang dari lingkungan PDAM sendiri. Jadi alhamdulillah berarti kaderisasi sangat baik dan memang bersaing. Tidak ada macem-macem. Memang kualitasnya ketika wawancara juga baik,” ucap Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil usai pelantikan.

Pada posisi sebelumnya, Trisna Gumilar menjabat sebagai Kepala Bagian Pencatatan Meter. Sedangkan Novera Deliyasma menjabat sebagai staf bagian Air Limbah di PDAM Tirtawening Kota Bandung. Wali Kota pun mengucapkan terima kasih kepada pejabat Direktur Air Limbah sebelumnya, Boy Tagajagawani.

“Tentunya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Direktur Air Limbah yang terdahulu, Pak Boy, yang sudah melaksanakan kinerjanya dengan baik, dilanjutkan dengan dua direksi baru ini,” ucap Ridwan.

Kepada pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Bandung menitipkan agar pelayanan PDAM Tirtawening semakin ditingkatkan. Selain itu, ia menginginkan agar pegawai PDAM Tirtawening harus lebih disiplin sehingga mampu mewujudkan pelayanan dengan prinsip zero complain sebagaimana yang dijanjikan para direktur pada saat wawancara.

Ridwan Kamil juga menekankan agar pengelolaan air limbah bisa menjadi salah satu sumber pendapatan utama di samping air minum.

“Sekarang (air limbah) ini masih dinomorduakan. Nanti satu akses minum ke satu rumah berbarengan dengan satu akses air limbah sebagai satu paket pelayanan. Itu yang menjadi target,” ujar Ridwan.

Ia lantas mendorong agar para direktur dapat berinovasi dalam berkinerja. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengupayakan agar pelayanan PDAM Tirtawening semakin meluas di masyarakat Kota Bandung.

Direktur Utama PDAM Tirtawening, Sonny Salimi berharap agar para direktur yang baru dapat mengimplementasikan gagasan-gagasan yang dipresentasikan di saat wawancara.

“Mimpi-mimpi yang pernah dia tawarkan dalam proposal fit and proper test bukan hanya sekadar mimpi. Nanti harus diwujudkan dan diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari,” ujar Sonny.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap

SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Wakil Walikota Bandung Oded M. Danial saat sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Kesehatan adalah hak dasar bagi setiap manusia, sehingga harus terus diperjuangkan peningkatan kualitasnya.

“Hal demikian di Kota Bandung merupakan modal dasar dalam membangun SDM masyarakat yang kreatif dan inovatif serta mampu menjadi penguatan peran kota sebagai smart city,”ujar Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial saat menyampaikan sambutan dalam acara Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) ,bertempat di Aula Gedung Graha Binangkit PKK Kota Bandung, Jumat (11/11/2016).

Lanjut Oded menyampaikan, sebagaimana yang dimaklumi bersama bahwa kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan, maka dari itu tinggi rendahnya derajat kesehatan menjadi cermin dari tingkat kesejahteraan masyarakat,

“Nah kedepannya bagaimana kita meningkatkan pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh kendala distribusi tenaga kesehatan, terbatasnya peralatan, logistik dsn biaya operasional. Apabila hal itu tidak diantisipasi dengan baik dikhawatirkan menghambat program yang telah di tetapkan,”jelasnya.

Lanjut ia menambahkan, maka dari itu kita perlu memastikan seluruh anggota masyarakat masuk dalam kepesertaan seperti bpjs,

“Hal tersebut memudahkan akses bagi warga kurang mampu memperoleh pelayanan dan fasilitas kesehatan yang layak,”jelasnya.

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi hari ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong terciptanya pribadi dan lingkungan yang sehat,

“Dengan kegiatan ini juga perlu diarahkan pada penguatan peran sert partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan,”ujarnya.

Oded berharap dengan diselenggarakannya acara sosialisasi Germas ini bisa memberikan informasi yang jelas dan akurat khusunya di kota bandung,

“Mudah mudahan tingkat kesehatan di kota bandung juga lebih meningkat setelah adanya sosialisasi ini,”pungkas Oded.

Lanjut Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung Nina Manarosana menyampaikan dalam laporannya, kecenderungan kesakitan dan kematian serta permintaan pelayanan kesehatan akan terus meningkat disebabkan kurangnya upaya yang signifikan,

“Oleh karena itu perlunya dorongan untuk perubahan pola hidup di masyarakat. Seperti makan buah buahan, sayuran serta tidak mengkonsumsi rokok dan alkohol,”tuturnya.

Lanjut Nina menyampaikan, dengan demikian tujuan khusus dari sosialisasi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat serta menurunkan faktor resiko utama penyakit menular,” jelasnya.

Ia berharap dengan acara sosialisasi ini masyarakat dapat lebih memahami perlunya hidup sehat,

“Insya Allah sosialisasi hari ini menghasilkan manfaat yang baik untuk hidup sehat ke depannya,”pungkas Nina.

Setelah sambutan, dilanjut dengan Penyerahan secara simbolis Pos Bindu (Pembinaan Terpadu) PTM (Penyakit Tidak Menular) Kit, dari anggota komisi IX DPR RI Ketut Sustiawan kepada Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap

Penandatanganan Kesepahaman Bersama Tentang Penanganan Banjir Di Cekungan Bandung Raya

Walikota Bandung Ridwan Kamil bersama Wakil Gubernur JAbar Deddy Mizwar dan 4 pimpinan daerah

PORTALBANDUNG.COM --  BANDUNG. Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil beserta 4 pimpinan daerah se-Bandung Raya lainnya menandatangani Kesepahaman Bersama tentang penanganan banjir di cekungan Bandung Raya. PLH Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar juga turut menandatangani kesepahaman tersebut. Penandatanganan dilakukan di Aula Barat Gedung Sate, Kamis (10/11/2016).

Ridwan Kamil menyambut gembira adanya komitmen tersebut. Menurutnya, hal ini akan dapat memudahkan koordinasi antar daerah sebab urusan banjir ini bersifat multisektoral.

“Saya sangat gembira karena ini yang ditunggu-tunggu, bahwa urusan banjir itu ada di lima kota/kabupaten. Masing-masing kami nggak bisa melewati batas kecuali dikoordinasikan oleh provinsi. Dengan lahirnya badan koordinasi ini tentunya kami enak,” ujar Ridwan saat ditemui usai penandatanganan.

Selama ini, Ridwan menambahkan, koordinasi antar wilayah di Bandung Raya ini kurang begitu baik sebab tiap-tiap pimpinan daerah perlu menghormati batas-batas wilayah masing-masing. Kini dengan koordinasi yang telah terbentuk, Ridwan akan menyinkronkan program-program yang dimilikinya dengan wilayah terkait.

“Kemarin karena nggak ada ini, kan kita mencari solusi versi sendiri-sendiri. Termasuk kayak urusan-urusan inovasi tol air dan lain-lain nanti kita sinkronkan juga,” ucapnya.

Salah satu isi dari kesepahaman tersebut adalah mengoptimalkan penanganan banjir Bandung Raya yang dilaksanakan secara komprehensif multipihak berdasarkan pemodelan numerik DAS Citarum Hulu. Pemodelan numerik ini adalah sistem penanganan banjir hasil kajian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain itu, tiap-tiap daerah akan membagi peran dalam format Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM IP) untuk pengurangan genangan banjir di Cekungan Bandung Raya yang terbagi menjadi penanganan struktural, non struktural, dan kultural.

Di samping itu, kota/kabupaten di Bandung Raya akan pula mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah kabupaten/kota beserta pemangku kepentingan di kawasan Bandung Raya sesuai dengan kewenangannya.

Khusus Kota Bandung, Ridwan akan menjalankan perannya dalam mengurangi genangan banjir ini dalam bentuk pembuatan danau retensi, perbaikan gorong-gorong, dan pencanangan program Satu Rumah Satu Sumur Resapan.

“Ini bagian yang bisa kami lakukan dalam imajinasi kami,” tandasnya. Hal ini juga merupakan rekomendasi hasil kajian dari Puslitbang SDA Kementerian PUPR.

Selain Ridwan Kamil, kesepahaman bersama ini ditandatangani pula oleh Bupati Bandung, Dadang M. Naser; Wakil Wali Kota Cimahi, Sudiarto; Bupati Sumedang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Zaenal Alimin; serta Bupati Bandung Barat yang diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin.

Selain kepala daerah, turut menandatangani pula pihak-pihak pemangku kebijakan terkait pengelolaan sumber daya air di wilayah Bandung Raya, yakni Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Yudha Mediawan; Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang diwakili oleh Kepala Stasiun BMKG Bandung, Rifwar Kamin; serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Kepala Puslitbang Sumber Daya Air, William M. Putuhena.

Sumber : Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap

DITUANGKAN DALAM BENTUK PERDA, KOTA BANDUNG RESMI MEMBENTUK BUMD INFRA INVESTAMA

Walikota Bandung Ridwan Kamil didampingi Wawalkot Oded M. Danial dan Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja menandatangani Raperda Kota Bandung tentang BUMD Infra Investama

PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Pemerintah kota bandung mempunyai perda yang akan melahirkan satu unit kerja yang di tunggu-tunggu, “Yaitu perusahaan daerah bandung infra investama yang akan mengelola semua aset aset yang dikembangkan menjadi properti, seperti apartemen rakyat. Sehingga dengan gesit bisa bergerak mencari pinjaman serta upaya dan sebagainya,” jelas Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD terkait Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (10/11/2016).

Lanjut ia menambahkan, khusus untuk bidang transportasi membantu di bidang cable car dan LRT, “Sehingga di bidang ini perda sangat membantu sekali, mudah mudahan apa rencana yang kita buat menjadi bermanfaat,”ujarnya.

Ridwan menambahkan, untuk bidang infrastruktur khusunya yaitu telekomunikasi, “Mudah-mudahan tiga sektor yang selama ini tersendat-sendat seperti APBD kurang dan infrastruktur dalam kerjasama pemkot juga memakan waktu terlalu lama. Insya Allah dengan adanya ini lebih baik dan ujungnya pelayanan kepada mssyatakat bisa lebih cepat dan merata,”jelasnya.

Ridwan menambahkan, bentuk kerjasama dengan perusahaan lain contohnya seperti Pasar Baru, “Antara PD Pasar mengelola aset, kerjasama dengan swasta dan hasilnya bikin bangunan seperti pasar baru. Nah bedanya ini bukan pasar, kita kelola seperti apartemen rakyat, pinjam uang ke bank untuk membangun sesuatu dan sebagainya. Jadi pola polanya bisa langsung di lakukan,”jelas Ridwan.

Lanjut ia menyampaikan, dalam waktu dekat ini pembangunan infrastruktur yang akan di garap seperti apartemen rakyat dan proyek fly over terus di kerjakan, “Insya Allah pembangunan dengan adanya pintu ini yaitu perda, pembangunan akan lebih cepat,”pungkas Ridwan.



Sumber: Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap

Arahan Wawalkot Dalam Rakor Pengembangan Usaha Ekonomi Bagi Pengurus LPM Kecamatan Dan Kelurahan Se-Kota Bandung

Wakil Walikota Bandung, Oded M. Danial

PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Dari berbagai evaluasi yang muncul dan di hadapi hari ini memang beragam, Sangat paham jika pelaksanaan inovasi di kewilayahan ini khususnya PIPPK bukan hanya sederhana dikatakan,

“Banyak aspek yang harus dibenahi, dari mulai merubah mindset. Mulai dari aparat kewilayahan, LPM, RT, RW ini belum sama. Oleh karena itu saya dan pak wali waktu tahun 2015, targetnya penyerapan yang bagus. Tentu 2016 ini diharapkan bukan hanya penyerapannya saja harus diperhatikan, tapi manfaat pelaksanaannya harus tepat sasaran,” jelas Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial memberikan sambutan dan arahan pada rapat koordinasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat kelurahan bagi para pengurus LPM kecamatan dan LPM kelurahan se kota Bandung, bertempat di gedung Korpri Provinsi Jawa Barat, Jalan Turangga No. 25, Kamis (10/11/2016).

Lanjut ia menyampaikan, pemerintahan umum sebagai leading sector dipercayai oleh kewilayahan untuk memberikan pengembangan yang signifikan, “Oleh karena itu pak Andri sebagai kabag Pemum, saya memberikan arahan ini agar antara pemerintah dengan kewilayahan menjadi seimbang,” ujarnya.

Sehingga kegiatan ini jadikan sebuah bahan evaluasi ke depan. khusus urusan honor di kewilayahan jangan sampai tidak ada. “Mengapa saya berkata demikian, karena dalam islam mengatakan, Berikanlah Upah Sebelum Keringatnya Kering. Artinya menunjukan betapa pentingnya kita menghargai kinerja seseorang,” tuturnya.

Lanjut Oded menyoroti persoalan global, ketika program PIPPK ini di glontorkan, “Sesungguhnya persoalan di kemasyarakatan itu merupakan persoalan yang krusial, kadang kadang pak RW itu sebagai ujung tombak dan ujung tombok. Maka saya dan pak wali menghadirkan PIPPK ini untuk kesejahteraan di kewilayah. Dengan mengglontorkan anggaran hampir di atas 2 milyar pertahun, ternyata pelaksanaan tidak sederhana, harus diatur serinci mungkin untuk hasil yang baik,”ujarnya.

Oded berpesan, LPM ini merupakan tokoh masyarakat sebagai informaleader yang ada di wilayahnya masing masing serta lurah dam camatnya camatnya sebagai formaleader, “Maka dari itu, baik informa ataupun formaleader saya pikir itu sama saja, yaitu menjadi pemimpin di kewilayahan yang fungsinya memberikan masukan, arahan dan turun langsung ke lokasi untuk menghasilkan sebuah inovasi. Mudah-mudahan LPM seluruh Kota Bandung bisa memberikan kontribusi yang baik untuk wilayahnya,”pungkas Oded.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap

MESKI RIDWAN KAMIL MENAMPIK, KETUA PANITIA SEBUT DEKLARASI BUNKRI UNTUK MEREDAM DEMO UMAT ISLAM 4 NOVEMBER

Ketua Panitia BUNKRI Inge Suprayogi diwawancara wartawan usai deklarasi di Stadion Siliwangi Bandung, Ahad (30/10/2016). 

PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Acara Deklarasi Bandung untuk NKRI (BUNKRI) salah satunya disebut terkait dengan aksi besar-besaran umat Islam menuntut keadilan hukum atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan digelar di Jakarta pada Jumat ini (04/11/2016).

Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia BUNKRI, Inge Suprayogi. “Semoga dengan diadakan acara deklarasi ini bisa meredam kembali niat-niat massa (demo) terutama orang-orang yang lapar untuk berpikiran lain, kalau dipanasi isu-isu seperti ini pasti akan membuat perpecahan,” kata Inge kepada Alhikmah usai acara Deklarasi BUNKRI di Stadion Siliwangi Bandung, Ahad (30/10/2016).

Deklarasi ini, menurut Inge merupakan deklarasi damai dan berharap bisa merangkul kelompok-kelompok yang dituding akan memecah kesatuan NKRI. Menegaskan kembali terkait meredam aksi 4 November di Jakarta, Inge mengatakan karena kondisi pekan ini kembali memanas.

“Iya memang betul (terkait aksi di Jakarta), minggu-minggu ini kan memanas. Jadi sekarang kita berkumpul dari berbagai agama, ras, karena kami ingin damai bersatu, berawal dari Kota Bandung,” tegasnya.

Masa yg hadir

Namun, hal bersilangan justru disampaikan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Ia menampik bahwa acara ini terkait dengan kondisi keagamaan terkini. Ia mengklaim mendapat arahan dari pemerintah pusat sejak tiga bulan lalu.

“Justru tantangannya luar biasa ada broadcast yang menyangkut dengan Jakarta, saya kira itu tidak benar,” klaim pria yang karib disapa Emil ini. Walaupun Emil menampik, Inge selaku ketua panitia berharap acara ini dapat meredam aksi massa nanti.

“Tapi kita kan harus mengetuk-ngetukan kebaikan, semoga dengan acara ini kita bisa damai bersatu,” pungkas Inge.

Nampak hadir dalam acara ini berbagai komunitas beratribut FKPPI, Angkatan Muda Siliwangi, ormas Syiah Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Ahlul Bait Indonesia (ABI), Rotary Club, hingga Forum Keraton Indonesia, dan lain-lain.

Hadir pula beberapa tokoh lintas agama diwaliki FKUB, Ketua IJABI Syamsuddin Baharudin, Ketua Yayasan Muthahari yang juga anak tokoh Syiah Jalaluddin Rakhmat, Miftah F Rakhmat, Guru Hikmatul Iman Dicky Zainal Arifin.

Sumber: http://alhikmah.co/2016/10/31/ketua-panitia-sebut-deklarasi-bunkri-untuk-meredam-demo-umat-islam-tanggal-4-november/

Baca Lengkap

BANDUNG KOTA PERTAMA TERBITKAN PERWAL BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Walikota Bandung Ridwan Kamil

PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil secara resmi mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bandung No. 1023/2016 tentang Bangunan Gedung Hijau untuk mengurangi konsumsi energi, emisi CO2 dan Konsumsi air dari gedung bangunan di kantor Puslitbang Permukiman Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jalan Turangga, Kota Bandung, Kamis (27/10/2016).

Penerbitan peraturan ini sejalan dengan upaya Kota Bandung untuk menjadi salah satu kota pintar terkemuka di dunia yang ramah lingkungan dan memiliki warga dengan kualitas hidup yang tinggi.

“Jadi bangunan dari yang kecil sampai besar, mulai dari rumah sampai dengan gedung bertingkat untuk lulus sertifikasi hijau yaitu hemat air, hemat listrik, hemat energi, mendaur ulang serta memperbanyak ruang hijau sebagai syarat untuk mendapatkan IMB,” ujar Ridwan.

Lebih lanjut Ridwan menuturkan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, jika peraturan ini diterapkan akan terjadi penghematan energi yang signifikan. Tak hanya energi, penghematan pun akan terjadi dalam hal pembiayaan.

“Peraturan ini dampaknya dalam 10 tahun akan menghemat biaya listrik setengah triliyun rupiah, mengurangi 260 ton CO2 setara dengan penanaman 90 ribu pohon mahoni dewasa,” terangnya.

Ridwan mengaku jika pemohon IMB tidak lulus sertifikat bangunan hijau, maka pemkot Bandung tidak akan memberikan IMB.

Lanjut Ridwan Peraturan yang akan berlaku mulai 1 Januari 2017 tersebut telah dirumuskan sebelumnya melalui kajian yang dilakukan selama 2 tahun sejak 2014 lalu. Kajian tersebut dilakukan Ditarcip Kota Bandung, para profesional dan dengan didukung Internasional Finance Corporation sebuah lembaga keuangan dari Bank Dunia.

Ridwan menjelaskan ada tiga jenis bangunan yang disebutkan dalam perwal tersebut, yaitu bangunan di atas 5000 meter, bangunan kurang dari 5000 meter dan bangunan rumah. Menurutnya bangunan yang mampu memenuhi syarat wajib akan diberikan sertifikat bintang 1, sementara jika dapat memenuhi syarat tambahan akan diberikan bintang 2 dan 3.

Ridwan akan menerapakan peraturan ini secara ketat, untuk itu sosialisasi dilakukan selama dua bulan kedepan. Nantinya para pendaftar akan diuji oleh lembaga independen yang dibentuk oleh Distarcip. Ridwan pun berharap peraturan ini dapat juga di lakukan di seluruh Kota dan Kabupaten se Indonesia.

“Dalam dua bulan ini, akan kita lakukan sosialisasi sepeti di sekolah-sekolah, forum profesional, depelover, CEO sehingga mereka paham. Harapannya, kalau Bandung bisa, kabupaten dan kota lain pun bisa, untuk itu saya mengajak Kementerian PUPR untuk mensponsori IFC untuk mensosialisasikan atau mewajibkan peraturan bangunan hijau ke 500 kabupaten dan kota,” pungkasnya.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap

TAHUN KE-4, PEMBANGUNAN FOKUS UNTUK KESEJAHTERAAN

Wakil Walikota Bandung Oded M Danial

PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Menjelang tahun ke empat masa kepemimpinan ini, pemkot Bandung melalui Dinas Penanggulangan Kemiskinan dan Sosial ini, seluruh program dan kegiatan pengentasan kemiskinan akan difokuskan di satu dinas, mulai dari aspek pendidikan hingga bantuan sosial.

Hal itu dikatakan Wakil Wali Kota Bandung sekaligus Ketua Tim TKPK Kota Bandung, Oded M Danial usai memimpin Rapat Kordinasi TKPK di Balai Kota Bandung, Senin (24/10/2016).

“Pa Wali di tahun ke empat ini konsen kepada tujuan utama untuk sebuah pembangunan yaitu kesejahteraan oleh karena itu fokusnya ini membuat SKPD baru yang memang fokus kesana yaitu dinas penanggulangan kemiskinan dan sosial,” terangnya.

Menurut Oded, berdasarkan data angka kemiskinan selama 5 tahun terakhir jumlahnya menurun. Dari tahun 2011 hingga 2015, secara jiwa berkurang 71.338 jiwa atau sekira 14,43 persen. Sementara secara Kepala Keluarga berkurang 11.618 KK atau 9,02 persen. “Target kita 1 persen tiap tahun sama dengan provinsi, kalo dibanding Kota Kabupaten lain di Jawa Barat pencapai kita sudah cukup baik,” terangnya.

Menurutnya pencapaian tersebut diraih karena didukung oleh banyak program yang tidak hanya sekadar memberi tapi lebih mengedukasi perubahan mindset dan pelatihan pelatihan melalui dinas-dinas.

“Gerakan terpadu kemiskinan ini, telah diimplementasikan di beberapa titik yang dinilai sangat tinggi seperti Kiara Condong, Jamika dan Babakan Ciparay, melalui dinas seperti edukasi tentang kesehatan dan pelatihan UMKM melalui Diskoperindag,” tegasnya.

Oded melanjutkan program tersebut sifatnya tak hanya memberikan. Selain program Rutilahu, program pendidikan, dan KUKM Indag semuanya memberikan pelatihan dan edukasi dan akan terus ditingkatkan di setiap tahunnya.



Sumber: Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap

DIDUGA ADA PUNGLI DI FASILITAS PUBLIK DEPAN GEDUNG SATE

Bahu jalan sekitar jalan Gasibu dipakai tempat parkir

PORTALBANDUNG.COM --  BANDUNG. Aktivitas pungutan liar (pungli) diduga terjadi di Lapangan Gasibu, Jalan Dipenogoro, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Minggu (23/10/2016). Aktivitas pungli itu pun dikeluhkan pengunjung yang ingin menikmati fasilitas milik pemerintah provins Jabar di depan Gedung Sate itu.

Pantauan Tribun, aktivitas pungli itu diilakukan sejumlah pemuda yang tidak jelas legalitasnya. Mereka menarik sejumlah uang untuk parkir. Pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp 3 ribu untuk memarkirkan motornya.

Pengunjung diberi karcis yang tak tertulis dasar hukum pemungutan dan besaran retribusinya. Dalam karcis itu hanya tertulis parkir Gazeeboe area Gasibu dan sekitarnya.

Karcis parkir di lapangan Gasibu, Minggu (23/10/2016)

Salah satu pengunjung yang menjadi korban pungli, Ilah (25), mengaku kesal dengan tarif parkir itu. Sebab pelaku pungli itu menarik uang parkir terhadap setiap pengunjung dengan cara paksa.

"Ketika ditanya ini resmi mereka atau tidak mereka tidak jawab. Lalu mereka seenaknya kalau sudah dibayar, mereka tak membantu mengeluarkan motor kalau sudah selesai parkir," kata Ilah.

Tak hanya toilet, kegiatan pungli juga dilakukan di dalam toilet. Pengunjung yang ingi buang air kecil, air besar, dan mencuci tangan pun harus mengeluarkan kocek di fasilitas umum itu. Setiap pengunjung harus membayar Rp 2 ribu ke penjaga toilet yang duduk di pinggir pintu.

Melly (38), warga Kiaracondong, juga kesal dengan pungli di toilet. Sebab ia diminta uang setelah menemani anaknya buang air kecil. Alasannya, kata dia, untuk uang kebersihan.

"Seharusnya kan gratis, ini kan fasilitas publik. Masak ditarif. Kan anggaran revitaliasnya kan juga dari pajak kami," kata Melly.

Melly pun berharap pemerintah bisa menindaktegas kegiatan pungli di Lapangan Gasibu itu. Lagi pula keberadaan pihak yang melakukan pungli itu belum berlangsung menyusul Revitaliasi Lapangan Gasibu baru saja diresmikan pada September 2016. Sebagai pengunjung ia merasa dirugikan dengan adanya pungli itu.

"Kalau retribusi itu kan harus jelas, ini tidak jelas peruntukannya," kata Melly.

Sumber: http://jabar.tribunnews.com/2016/10/23/ada-pungli-di-fasilitas-publik-depan-gedung-sate?page=2

Baca Lengkap

KOTA BANDUNG AKAN MENJADI LOKASI PELUNCURAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)

Wakil Walikota Bandung Oded M Danial dan utusan Kementerian PUPR

PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Kota Bandung terpilih menjadi salah satu kandidat lokasi peluncuran program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang ditunjuk oleh Ditjen Cipta Karya Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini karena Kota Bandung dinilai banyak menggulirkan program inovasi pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan Kementerian PUPR.

Hal tersebut disampaikan Konsultan Manajemen Pusat Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Damar Widiatmoko saat melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial di Balai Kota Bandung, Jumat (21/10/2016).

Dikatakan Damar, Kementerian PUPR akan meluncurkan program-programnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat secara bersamaan pada Hari Jadi Kementerian PUPR. Rencananya, acara akan dilaksanakan pada tanggal 14-15 November 2016 mendatang.

“Tidak hanya program Kotaku yang akan diluncurkan, tetapi program pemberdayaan masyarakat lainnya yang juga dimiliki oleh Kementerian PUPR,” jelas Damar.

Saat ini, tim dari Konsultan Manajemen Pusat sedang mengkaji kota-kota yang cocok untuk dijadikan lokasi peluncuran program-program tersebut.

“Kami ingin melihat dulu sejauh mana program Kementerian PUPR yang melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan dan pengendalian. Mana yang lebih siap, itu yang kami pilih,” ujar Damar.

Hal tersebut sangat diapresiasi oleh Oded selaku pimpinan daerah. Ia pun mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Konsultan Manajemen Pusat atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Bandung.

Pada kesempatan tersebut, Oded memaparkan inovasi pembangunan unggulan yang ada di Kota Bandung, yakni Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK). Ia mengatakan, program ini dapat menstimulasi masyarakat untuk turut serta berperan dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing.

“Melalui program PIPPK ini kami berikan 100 juta rupiah untuk setiap RW, Karang Taruna, PKK, dan LPM. Dengan demikian tidak ada sejengkal tanah pun di Kota Bandung yang tidak tersentuh pembangunan,” jelas Oded.

Ia menambahkan, pembangunan tersebut tidak hanya dalam bidang infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, pengendalian sosial, pemeliharaan lingkungan, dan pelestarian budaya. “Kegiatan yang sedang berlangsung di tahun kedua ini berjalan dengan sangat baik,” kata Oded.

Untuk mendampingi tim konsultan, Oded menugaskan Kasubbag Bina Pemerintahan Kecamatan, Tatang Hamdani untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan, termasuk asistensi dalam melakukan peninjauan ke kewilayahan.



Sumber: Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap

ODED M DANIAL: AL-QURAN SEBAGAI WARISAN UNTUK MANUSIA

Wakil Walikota Bandung Oded M Danial menjadi khotib sholat jum'at

PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG. Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial menjadi khotib shalat jumat di masjid Ikhlasul Muawanah, komplek Citarip Barat RT 05 RW 09, kelurahan Kopo Kecamatan Bojolongloa Kaler Kota Bandung, Jumat (21/10/2016).

Dalam Khotbahnya Oded menyampaikan, ketika Allah menciptakan mahluknya yang diberi nama manusia, maka seiring dengan itu Allah menciptakan petunjuk hidupnya untuk manusia,

“Yaitu Alquran sebagai warisan untuk manusia,”jelasnya.

Ditambahkan olehnya, agar arah hidupnya bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, harus mengikuti petunjuk yang diberikan Allah,

“Yakni memahami Alquran dengan baik dan benar, dengan Al Quran semua kehidupan terdspst petunjuknya, dari mencari rejeki, jodoh, kwbahagiaan dan lain lain,”ujarnya.

Oded menceritakan sekilas tentang Nabi Muhammad,

“Ketika beliau masih hidup, berpesan kepada umatnya agar mampu menyelesaikan kehidupan susuai harapan. Nabi Muhammad berkata “Telah diwariskan kepada kalian pusaka yang berpegang teguh untuk jalan hidup yang benar, yaitu Al Quran,”kata Muhammad. Sehingga Allah dan Nabi Muhammad pun berpegang teguh Al Quran merupakan pedoman yang pasti untuk kehidupan,”jelas Oded.

Ditambahkan olehnya, Allah sengaja menggunakan kalimat warisan karena kita sebagai manusia mempunyai kedekatan dibandingkan mahluk lainnya,

“Oleh karena itu, kita sebagai manusia wajib bersyukur kepada Allah sudah diberikan warisan yang sempurna yaitu Al Quran,”jelasnya.

Lanjut ia menyampaikan, ada tiga golongan manusia yang memanfaatkan Al Quran dalam kehidupannya,

“Diantaranya manusia kafir yang tidak mempercayai Al Quran, manusia yang setengah-setengah, artinya ketika ia mendengarkan ceramah, ibadahnya meningkat dan ketika pergaulannya berubah, ia gaul dengan orang yang salah, maka imannya tidak kokoh. Lalu yang terakhir Sabigun atau Sabakoh artinya berlomba lomba, berusaha setelah menerima warisan, dari mulai membacanya, menafsirkannya dan melakukannya sesuai perintah Allah dalam alquran,”jelasnya.

Ditambahkan Oded, dari tiga golongan itu, sebagai umat muslim harus masuk golongan yang ke tiga,

“Sebab Allah menyukai orang yang memanfaatkan Al Quran sebagai jalan Hidupnya,”pungkas Oded.

Seusai melaksanakan Shalat Jumat, lanjut Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial melakukan diskusi ringan bersama warga Citarip.



Sumber: Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap

RIDWAN KAMIL BERHENTIKAN 9 KEPSEK SDN dan SMPN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

Walikota Bandung M. Ridwan Kamil

PORTALBANDUNG.COM -- Bandung - Mimik serius Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terpancar saat berada di ruang rapat Pendopo. Di hadapan belasan wartawan, Emil, sapaan Emil, membongkar tindak tanduk buruk sejumlah sekolah yang mencoreng citra dunia pendidikan di Kota Bandung. Pria berkacamata ini mengumumkan pemberhentian terhadap sembilan kepala sekolah (kepsek) tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

"Ini informasi penting yang perlu diketahui publik soal penegakan aturan dan disiplin serta lainnya di Dinas Pendidikan (Kota Bandung)," ucap Emil berkemeja putih saat menggelar konfrensi pers di Pendopo, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Kamis (20/10/2016).

Emil menyebut, total ada 19 sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran. Temuan tersebut, sambung dia, berdasarkan hasil penyelidikan Inspektorat Kota Bandung dan Ombudsman Jabar.

"Penelitian dan penyelidikan itu ada dua tipe pelanggaran yaitu mal-administrasi adanya pelanggaran wewenang tanpa ada aliran uang, dan pelanggaran wewenang dengan adanya aliran dana," ucap Emil.

Dari 19 sekolah, sembilan sekolah kepala sekolahnya diberhentikan. "Kepsek dalam kewenangan Pemkot yang diberhentikan yaitu Kepsek SDN Sabang, SDN Banjarsari, SDN Cijagra 1 dan 2, SMPN 2, SMPN 5, SMPN 13, SMPN 6, SMPN 7, dan SMPN 44. Mereka kami minta untuk mengikuti sekolah kepsek lagi, jadi harus mengulang lagi proses sekolah kepsek," tutur Emil.

Bukan hanya 9 kepsek tersebut, Emil mengungkapkan lima kepsek tingkat sekolah menengah atas (SMA) yang melakukan pelanggaran. Lantaran tanggung jawab tingkat SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemprov Jabar, Emil menunggu sikap dari Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berkaitan sanksi. Hal mengejutkan, semua SMA berstatus negeri itu merupakan sekolah yang selama ini dicap favorit oleh masyarakat.

"Berikutnya rekomendasi pemberhentian kepsek kepada gubernur sebagai penanggung jawab. Rekomendasi ini untuk Kepsek SMAN 2, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 8 dan SMAN 9," ucap Emil.

"Apakah nanti yang menghukumnya gubernur, atau diserahkan ke wali kota. Kami menunggu jawaban dari provinsi," kata Emil menambahkan.

Selain itu, tercatat lima Kepsek SD lainnya yang mendapatkan sanksi. Namun nasib kepsek ini tidak diberhentikan. "Hukuman skorsing tiga bulan dan penundaan kenaikan pangkat untuk Kepsek SDN Soka, SDN Bina Harapa 1 dan 2, SDN Centeh, SDN Halimun dan SDN Nilem. Skorsing tiga bulan ini untuk evaluasi," ujar Emil.

Emil menyebut, jenis pelanggaran dari 19 sekolah tersebut meliputi terbukti melakukan penerimaan tidak sah dari peserta didik atau siswa, penerimaan yang tidak dilaporkan atas pelaporan barang daereh, dan gratifikasi dari penerimaan mutasi siswa baru.

"Penerimaan tidak sah atau tak semestinya itu seperti penjualan buku dan seragam kepada anak-anak sekolah. Sehingga mendapatkan keuntungan yang tak bisa dipertanggungjawakan. Gratifikasi mutasi siswa itu ya diduitkan. Kalau penerimaan yang tak dilaporkan atas pelaporan barang daerah itu seperti pengelolaan kantin yang bayarnya ke pribadi," tutur Emil.

Dia menegaskan, penyelidikan ke sekolah-sekolah lainnya di Kota Bandung terus berlangsung. "Ini baru ronde pertama. Kami akan terus melakukan pemeriksaan," ujar Emil.

Dalam kesempatan itu, Emil meminta Kadisdik Kota Bandung Elih Sudiapermana untuk serius membereskan problematik bidang pendidikan. "Saya memberikan teguran tegas kepada Kadisdik agar menegakkan Perwal PPDB yang sesuai disepakati. Aturan sudah baik, tapi kontrol di lapangan tak sempurna sehingga mengakibatkan peluang-peluang terjadinya pelanggaran di lingkungan pendidikan Kota Bandung," tutur Emil.

Sumber: detik.com

Baca Lengkap

KPK AKAN RILIS APLIKASI JAGA

Kunjungan KPK RI di Pemkot Bandung

PORTALBANDUNG.COM - BANDUNG. Kota Bandung sudah membuktikan bahwa penggunaan teknologi dapat mencegah tindakan penyelewengan dan korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil menuturkan, teknologi dapat mencegah oknum yang ingin menyiasati sistem dengan cara yang cerdas dan sistematis.

“Potensi korupsi di Kota Bandung sudah jauh berkurang sejak kami merubah sistem dari manual ke digital. Melalui sistem itu, kita bisa menjaga agar jangan sampai masyarakat bertemu dengan petugas sehingga menghindari percaloan, pungli, atau penyimpangan lainnya,” jelas Ridwan saat menerima kunjungan Deputi Informasi dan Data KPK RI, Hary Budiarto di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Selasa (18/10/2016).

Kunjungan tersebut berlangsung dalam rangka persiapan peluncuran aplikasi “JAGA” oleh KPK RI pada tanggal 9 Desember 2016 mendatang oleh Presiden RI, Joko Widodo.

JAGA merupakan aplikasi mobile berbasis android yang dirilis KPK RI sebagai sistem agar data keuangan di lembaga-lembaga dapat diakses oleh masyarakat. Aplikasi ini sudah dapat diunduh di Play Store. Namun secara resmi, JAGA baru akan diluncurkan Presiden RI Desember mendatang.

Saat ini, JAGA baru dapat memfasilitasi 3 bidang, yakni bidang pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Di bidang kesehatan, aplikasi ini akan dapat mengakses data keuangan rumah sakit, data pelayanan, hingga data kamar kosong untuk pasien. Data tersebut diperoleh dari Kementerian Kesehatan.

Sementara di bidang pendidikan, masyarakat akan bisa mengakses berbagai informasi pendidikan di sekolah-sekolah berdasarkan data yang diperoleh dari DAPODIK. Ada pula JAGA Perizinan, yang juga akan memonitor aktivitas perizinan di daerah-daerah yang juga bisa diakses masyarakat.

Aplikasi ini masih akan terus dikembangkan. Saat ini, fitur yang sudah tersedia selain informasi-informasi tersebut adalah fitur testimoni yang akan memberikan penilaian masyarakat tentang pelayanan publik yang mereka rasakan.

Aplikasi ini akan membangun transparasi lembaga, baik dari segi keuangan maupun pelayanan publik lainnya. “Sehingga dengan begitu semua sekolah, puskesmas, rumah sakit, harus tahu ada monitoring pelayanan pelayanan publik dan keuangan yang harus transparan yang bisa diakses warga,” tutur Ridwan.

Hal ini disambut baik oleh Ridwan karena sejalan dengan visi Kota Bandung untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui teknologi. Oleh sebab itu, Kota Bandung dipilih KPK untuk mewakili kota-kota percontohan yang akan meluncurkan pertama kali aplikasi ini.

“Bandung dijadikan kota percontohan oleh KPK Bandung, DKI Jakarta, Semarang, dan Surabaya untuk melaunching aplikasi JAGA,” kata Ridwan. Terlebih lagi, Kota Bandung telah mengantongi penghargaan dari KPK atas aplikasi e-gratifikasi yang dinilai mampu mencegah korupsi.

Untuk melengkapi aplikasi tersebut, Ridwan dan tim tengah mengkaji apakah aplikasi serupa yang dimiliki Kota Bandung, seperti SIP, e-kecamatan, e-kelurahan, e-gratifikasi, dan sebagainya dapat ditautkan dengan aplikasi milik KPK itu. Hal tersebut dimaksudkan agar kedua lembaga bisa saling menghubungkan data sehingga hasilnya akan lebih integral, akurat dan akuntabel.

“Sudah saya tugaskan Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Perizinan. Tiga dinas itu yang akan melakukan koordinasi itu,” imbuh Ridwan.

Hary Budiarto mengatakan, aplikasi ini bertujuan untuk melibatkan partisipasi publik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Fitur testimoni dan pengaduan yang ada pada aplikasi ini akan memudahkan KPK untuk mendapatkan informasi tentang tindak pidana korupsi.

Ia pun yakin bahwa Kota Bandung adalah salah satu tempat tepat untuk mengaktivasi aplikasi ini. “Saya merasa ini akan berhasil dijalankan di Kota Bandung. Karena di Bandung, masyarakatnya sangat cerewet dan teknologis,” ujar Hary. Hal ini baik karena akan mempermudah kinerja KPK dalam memonitor potensi korupsi di Indonesia.



Sumber: Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap

BPR PEMKOT BANDUNG DAN PROGRAM PINJAMAN TANPA AGUNAN

BPR Pemkot Bandung Menjawab

PORTALBANDUNG.COM - BANDUNG. Di bawah naungan Pemkot Bandung, BPR Kota Bandung mempunyai program pinjaman dana tanpa agunan, yaitu Kredit Melati, “Kredit melati sendiri diberikan kepada para pelaku-pelaku UKM yang ada di Kota Bandung,” jelas Rani Manager Bisnis Funding BPR Kota Bandung dalam Kegiatan Bandung Menjawab, di ruang Media Lounge Balai Kota Bandung, Selasa (18/10/2016).

Rani menambahkan, dengan ketentuan bahwa program ini ada keunikan tersendiri, “Kita bisa memberikan pinjaman dalam bentuk kelompok ataupun perorangan, yang lebih menonjol dari produk-produk lain adalah kredit melati ini tanpa menggunakan bunga,”ujarnya.

Sampai saat ini BPR Kota Bandung memasarkan seluruh warga kota bandung yaitu terdiri dari 30 kecamatan dan kelurahan untuk mengikuti program ini jika ada yang menginginkannya, “Kami selalu mensosialisasikan program ini baik melalui Disnaker, Diskoperinda ataupun sosialisasi langsung terhadap kecamatan yang ada di Kota Bandung,” jelasnya.

Diharapkan warga kota bandung yang meminjam pinjamannya untuk keperluan apapun itu, tidak terjerat oleh rentenir yang sampai saat ini masih ada di Kota Bandung, “Dengan adanya program ini mudah mudahan warga bandung tidak terjerat kembali oleh rentenir. Mereka mematok bunga antara 20-30 persen, sementara untuk kredit melati ini tanpa bunga sama sekali, hanya ada bunga sebesar 8 persen di awal saat pencairan saja,”tuturnya.

Untuk mengikuti Kredit melati khususnya diberikan kepada para pelaku pelaku usaha, diantaranya para pelaku usaha yang sudah eksis, baru berjalan, wirausaha baru dan PKL di Kota Bandung, “Ketentuannya yaitu, KTP, KK, Buku Nikah, surat keterangan usaha untuk yang sudah memiliki usaha yang dikeluarkan oleh RW Setempat, Poto Jaminan dan Poto Usaha,”jelasnya.

Lanjut ia menjelaskan, untuk wirausaha yang baru, membedakannya hanya dilampirkan surat setelah mengetahui pendidikan atau pelatihan di dinas dinas terkait, “Sementara untuk para PKL yang membedakannya hanya mereka harus mempunyai kartu anggota PKL Kota Bandung yang berjualandi zona nyaman yang tidak dilarang oleh pemerintah,”jelasnya.

Kredit melati ini platformnya antara 500 ribu sampai 30 juta, “Jadi kami batasi dulu sampai 30 juta, dan jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun,”ujarnya.

BPR Kota Bandung akan utamakan pengusaha warga Bandung, “Karena kami belum tergarap semua untuk warga bandung yang mempunyai usaha terserap oleh kredit melati ini,”tuturnya.

Rani berharap, mudah mudahan dengan adanya bandung menjawab ini bisa memfasilitasi atau sebagai media kepada masyarakat yang belum mengenal kredit melati, “Insya Allah dengan bandung menjawab, khusus untuk media bisa mempublikasikan mengenai kredit melati,”pungkasnya.

Lanjut Manager Kredit Melati PD BPR Kota Bandung Sidik Permana menjelskan, bahwa program ini di launching tanggal 15 Mei 2015, “Data menyatakan sampai tanggal 17 oktober 2016, kita sudah menyalurkan dana sekitar 31 Milyar, ini untuk 10.126 warga kota bandung yang telah menerima kredit melati,”jelasnya.

Lanjut ia menambahkan, yang 10.126 warga ini terdiri dari, 1.897 perorangan, kemudian 1.613 untuk kelompok yang rata rata anggota kelompoknya sekitar 5 orang, tinggal di kalikan saja,

“Dari dana yang dititipkan pemkot bandung dalam bentuk pernyataan modal kepada BPR sebanyak 30 milyar, kita sudah menyalurkan semuanya. Saat ini sisa pokok kredit melati yang beredar di masyarakat sekitar 10 milyar, artinya 20 milyar telah kembali,”jelasnya.

Sampai saat ini jumlah pengajuan kredit melati masih cukup banyak, “Alhamdulilah progres dari bulan ke bulan kita sudah di realisasikan,”tuturnya.

Sidik menambahkan, BPR menerima masukan untuk berlangsunya kredit melati selain di kalangan pengusaha, “Antara lain dari beberapa komunitas, seperti LSM, ormas, wartawan dan lain lain. Nah ini kami sedang melakukan kajian resiko bisinis. ke depan mudah-mudahan bisa di luar para pelaku usaha mikro, sehingga bisa memajukan usaha untuk di kalangan komunitas,”pungkasnya.



Sumber: Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap

WORKSHOP KOMITE INTEGRITAS KOTA BANDUNG

Walikota Bandung M Ridwan Kamil membuka workshop Komite Integritas

PORTALBANDUNG.COM - BANDUNG. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu bentuk upayanya adalah berkolaborasi dengan KPK menyelenggarakan Workshop Komite Integritas di Aula Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, Selasa (18/10/2016).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil ini merupakan tindak lanjut dan evaluasi dari workshop yang sama yang dilaksanakan pada bulan April lalu.

Dikatakan Asisten Pemerintahan Setda Kota Bandung, yang juga bertindak selaku Ketua Panitia, Priana Wirasaputra, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung harus memiliki pemahaman tentang cara pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu pemahaman tentang bahaya dan dampak korupsi terhadap sistem ekonomi, sosial dan lingkungan. Tindakan korupsi dapat melemahkan daya saing dan harkat dan martabat bangsa,” terang Priana.

Pada workshop yang diadakan selama dua hari ini akan dirumuskan bagaimana membangun integritas di kalangan ASN. Diharapkan, usai kegiatan ini para pimpinan SKPD yang mengikuti workshop dapat menjadi agen perubahan di instansinya masing-masing. “Kita harapkan para peserta workshop ini bisa menjadi pelopor dalam menegakkan semangat anti korupsi,” ujar Priana.

Pemateri dari Deputi Pencegahan KPK RI, Asep Chaeruloh mengatakan bahwa dalam rangka membangun integritas ini, Kota Bandung tidak bisa bergerak sendirian. “Pemerintah Kota Bandung perlu bersinergi dengan pihak lain untuk melaksanakan program-program. Contohnya, merevitalisasi Sungai Cikapundung tidak bisa sendirian. Kota Bandung juga harus mengajak Kabupaten Bandung untuk bekerja sama,” terang Asep.

Hal ini ditanggapi baik oleh Ridwan Kamil. Dikatakannya, Kota Bandung ini juga telah memiliki instrumen untuk menjaga integritas ASN di Kota Bandung. “Kita punya Forum Pemantau Zona Integritas yang anggotanya berasal dari masyarakat sipil. Ada pula Tim Ahli Kebijakan Publik. Jadi secara reguler kebijakan kita direview oleh mereka, dievaluasi dan diberi masukan,” ucap Ridwan.

Sebagai pimpinan daerah inovatif, Ridwan Kamil telah melakukan serangkaian upaya untuk memutus mata rantai segala bentuk penyimpangan dalam pelayanan publiknya. Senjata utamanya adalah teknologi.

“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa memunculkan banyak gagasan baru. Masalah integritas ini kita harus berlomba-lomba dengan penyiasatan regulasi yang makin kreatif,” tutur Ridwan. Ia menambahkan “Kita tidak boleh kalah dengan modus-modus baru yang mungkin hadir pada praktik kegiatan pemerintahan.”

Di akhir kegiatan, para peserta akan membentuk komite integritas yang akan mendorong perwujudan 3 aspek utama Aparatur Sipil Negara, yakni berintegritas, melayani sepenuh hati, dan profesional.

Ketiga aspek tersebut harus terpenuhi oleh para ASN. “Mereka yang selalu minta dilayani dan tidak mau mengupgrade kompetensinya akan tersisih oleh seleksi alam. Aspek inilah yang mudah-mudahan bisa mengangkat kualitas SDM Kota Bandung,” tutup Ridwan.



Sumber: Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap

RIDWAN KAMIL RESMIKAN DUA SMPN SEKALIGUS DI KOTA BANDUNG

Walikota Bandung Ridwan Kamil saat peresmian dua SMPN 55 daan 57

PORTALBANDUNG.COM - BANDUNG. Tidak ada yang paling membahagiakan daripada meresmikan institusi pendidikan. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat meresmikan dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 55 dan SMPN 57 di Cigondewah dan Gempol Bandung Kulon, Senin (17/10/2016).

Ridwan mengatakan dibangunnya sekolah menengah tersebut guna memenuhi aspirasi masyarakat Bandung bagian Barat untuk memenuhi fasilitas pendidikan menengah negeri.

“Sekarang sudah ada dua SMP di Kecamatan Bandung Kulon. Siswa-siswanya diharapkan berangkat sekolah menggunakan sepeda karena sekarang sekolahnya sudah dekat,” kata Ridwan.

Dalam laman facebooknya, Ridwan menyampaikan jauhnya lokasi sekolah SMP atau SMPN di daerah Cigondewah dan Gempol menjadi salah satu alasan pembangunan ini.

Ridwan berpesan kepada para guru untuk memberikan pendekatan yang berbeda kepada para siswa dalam proses belajar mengajar. Salah satunya dengan mendidik para siswa untuk berpikir bagaimana memecahkan suatu persoalan.

Ridwan menekankan siswa harus dibekali dengan pendidikan Bandung masagi, bela negara, cinta lingkungan, dan jaga budaya.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap

KOTA BANDUNG MENDAPAT PENGHARGAAN KAWASTARA PAWITRA

Wakil Walikota Bandung, Oded M Danial

PORTALBANDUNG.COM - BANDUNG. Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial mewakili Pemerintah Kota Bandung mendapat penghargaan Kawastara Pawitra dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Solo Jawa Tengah, Sabtu (15/10/2016).

Kawastara Pawitra merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang dianggap peduli terhadap program pelatihan kepala sekolah. Penghargaan tersebut diberikan karena pemkot Bandung dianggap memiliki komitmen tinggai dalam mengiplementasikan Pemendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah utamanya pada program penyiapan calon kepala Sekolah/Madrasah.

Usai menerima penghargaan Oded mengatakan penghargaan yang dinobatkan merupakan bentuk apresiasi untuk para pejuang pendidikan di Kota Bandung, khususnya dinas pendidikan Kota Bandung untuk terus meningkatkan kualitas para calon kepala sekolah.

“Penghargaan ini untuk meningkatkan bagaimana kualitas para calon kepala sekolah untuk melakukan tugasnya, tidak hanya sekedar mengajar tapi bagaimana memimpin para guru,” ujarnya.

Oded menuturkan tugas kepala sekolah juga menjadi manajer memimpin para guru sehingga manakala guru tersebut berhasil maka output kepada siswa didik pun turut berhasil dan berkualitas.

Sementara itu dalam arahannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan kedepan pendidikan di Indonesia akan difokuskan kepada tingkat SMA dan SMK.

“Pemerintah akan memfokuskan pendidikan SMK bagaimana soft skill dan karakter akan diperkuat,” terangnya.

Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) P Siswandari, di Solo, mengatakan bahwa PPCKS dilakukan dengan baik melalui dana APBD maupun masyarakat. Jadi dalam hal ini seleksi kepala sekolah yang merupakan ruh PPCKS terlihat keobyektivannya.

Menurut dia, hampir tujuh tahun ini sudah sekitar 700 kali PPCKS diimplementasikan pada 334 atau sekitar 65 persen kabupaten/kota. Jadi, lanjutnya setiap minggu ada sekitar tiga kegiatan penyiapan calon kepala sekolah di negara ini, dimana kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 800 asesor dan lebih dari 500 master trainer.

“Yang lebih penting adalah dimilikinya niat yang kuat dari seluruh jajaran pimpinan dan staf LPPKS Indonesia untuk melaksanakannya sesuai aturan yang berlaku namun tetap mengindahkan aspek fleksibilitas karena adanya variasi budaya, sosial ekonomi, kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan geografis kepada Indonesia,” jelasnya.

Ia mengatakan menyikapi keberagaman tersebut LPPKS Indonesia terus melakukan berbagai koordinasi dengan semua pihak terkait dengan tetap mengharmoniskan langkah. Hal itu agar cita-cita untuk melahirkan kepala sekolah sebagai pemimpin masa kini dan masa depannya berjiwa wirausaha dan profesional benar-benar terwujud.

Menurut dia, pada jiwa wirausaha inilah seluruh kepala sekolah di Indonesia diharapkan menjadi sosok yang kreatif dan inovatif, selain itu ada 12 karakteristik lain yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Sebanyak 12 karakteristik lain yang harus dimiliki yaitu prestatif, kolaboratif, kompetitif, pekerja keras, pantang menyerah, percaya diri secara memadai, berani menanggung resiko, menghargai orang lain, menghargai waktu, menghargai uang, pandai menangkap peluang bisnis untuk memajukan pendidikan dan memiliki internal yang baik.

Menurut Siswandari, Pemerintah melalui Permendiknas No. 6 Tahun 2009 yang diperbarui dengan Permendikbud No. 39 tahun 2012 dan diperbarui lagi dengan Permendikbud No,17 tahun 2015 tentang Struktur dan Tata Kerja LPPKS.

Permendiknas mengamanahkan kepada LPPKS untuk melaksanakan penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah. “Amanah ini akan dapat dilaksanakan dengan baik jika didukung oleh seluruh stakeholders baik internal maupun eksternal,” tutupnya .

Kawastara Pawitra sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki makna,” Kawastara” berarti “terlihat” sedangkan “Pawitra” berarti “jernih” atau “suci”. Penghargaan ini akan diberikan kepada 113 Kepala Daerah seluruh Indonesia yang turut dalam melaksanakan program tersebut secara Bersih serta konsisten dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena pada dasarnya peningkatan mutu pendidikan berasal dari sekolah yang baik, dan sekolah yang baik dikarenakan memiliki Kepala Sekolah yang baik pula.

Selain Kota Bandung, ada 113 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang juga menerima penghargaan yang sama. Beberapa kota dan kabupaten yang mendapatkan anugerah ini diantaranya adalah Bireuen, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Pidie, Nagan Raya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang. Kemudian Kabupaten Pacitan dan Kota Malang dari Jawa Timur.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap

WAKIL WALIKOTA BANDUNG HADIRI LAUNCHING UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG

Wakil Walikota Bandung dan Wakil Gubernur Jabar di antara tamu yang hadir

PORTALBANDUNG.COM, BANDUNG -- Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar menghadiri peluncuran Universitas Muhammadiyah Bandung (UMBdg) di Harris Hotel & Convention, Senin (23/08/2016).

Pada kesempatan tersebut, Oded mengucapkan selamat kepada Muhammadiyah yang telah menambah jumlah institusi pendidikan tinggi di Kota Bandung.

“Saya ucapkan selamat kepada Muhammadiyah di Kota Bandung yang telah mendirikan sebuah perguruan tinggi baru yaitu Universitas Muhammadiyah di Kota Bandung,” ucap Oded saat ditemui usai peresmian.

Universitas Muhammadiyah Bandung berdiri dan mulai beroperasi sejak bulan Agustus 2016 setelah terbitnya surat izin dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanggal 14 Juni 2016. Kampus ini hadir di era globalisasi yang menuntut lahirnya lebih banyak teknopreuneur yang mampu bersaing di kancah dunia.

Oleh karena itu, kampus ini terdiri dari program-program studi yang dianggap mampu menjawab tantangan tersebut, seperti Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Elektro, Teknik Pangan Halal, Bioteknologi, Farmasi, Agribisnis, Psikologi, Ilmu Komunikasi, Kriya Fashion, dan Administrasi Publik.

Berdasarkan rilis dari pihak UMBdg, kampus dengan slogan Technopreneur University ini menggabungkan konsep keislaman dan entrepreneurship dalam semua mata kuliah dan metode pengajaran. Hal ini merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter para lulusan dalam rangka melahirkan seorang teknopreneur yang islami.

Oded pun berharap pendirian universitas ini dapat menjadi bagian dari jalan dakwah yang selama ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang pendidikan.

“Saya berharap sebagai muhammadiyah dalam makna pergerakan ini, dalam dakwah ini mampu memberikan kontribusi kepada bangsa ini khususnya dalam bidang pendidikan,” harap Oded.

Selain Universitas Muhammadiyah Bandung, di Bandung telah berdiri pula lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah lainnya, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah. Hingga saat ini, Muhammadiyah telah memiliki 167 lembaga pendidikan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Prof. Suyatno dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Rahmat.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap