KOTA BANDUNG TIDAK PUNYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, INI ALASANNYA.

Yossi Irianto, Sekdakot Bandung

PORTALBANDUNG.COM --  BANDUNG – Sekda Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan, meski pemerintah pusat memerintahkan setiap daerah harus punya badan penanggulangan bencana, namun Kota Bandung tidak memilikinya. “Kita memang tidak punya badan khusus yang menangani bencana,” ujar Yosi.

Pasalnya, lanjut Yosi, frekuensi terjadinya bencana alam di Kota Bandung tidak terlalu sering, skala nya juga tidak terlalu besar.

“Sehingga kita tidak terlalu membutuhkan badan khusus untuk menanggulangi bencana alam,” terangnya.

Meski demikian, tidak berarti Kota Bandung tidak punya instansi khusus yang menangani masalah kebencanaan.

“Kalau dulu memang kita tidak punya sama sekali, tapi, sekarang Kita kan punya Dinas Pemadam Kebakaran, Pencegahan dan penanggulangan Bencana,” katanya.

Di dinas ini, semua penanggulangan bencana bisa dilakukan. Sementara untuk bencana alam yang bisa dibilang besar, bisa menggunakan dana tidak terduga.

Menurut Yosi, keberadaan dinas ini fungsinya sama saja. Alokasi dananya juga sama dengan jika dibentuk badan khusus untuk penanggulangan bencana.

“Bukan karena keberadaannya disatukan dengan dinas lain, berarti fungsi, dan efektifitasnya akan berkurang,” tegasnya.

Untuk membuat dinas atau badan tersendiri, ujar Yosi, dibutuhkan urgensi dengan penilaian scoring yang cukup tinggi. Jika scornya tidak mencukupi, masa bisa digabung dengan dinas lain.

“Score yang harus dimiliki untuk menjadi badan atau dinas yang berdiri sendiri sekitar 850-900,” pungkasnya. (mur)

Sumber: http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2016/07/21/pemkot-bandung-tak-memiliki-badan-khusus-bencana/

Baca Lengkap

DAHSYAT! E-BUDGETING BISA PANGKAS 2000 KEGIATAN DAN HEMAT APBD 2016 KOTA BANDUNG Rp. 600 M

Yossi Irianto, Sekdakot Bandung

PORTALBANDUNG.COM -- BANDUNG- Pemerintah Kota Bandung mampu menghemat dana APBD tahun 2016 sebesar Rp 600 miliar karena dalam belanja anggaran menggunakan sistem e-budgeting yang baru diberlakukan tahun 2016.

Sekretaris Pemkot Bandung Yossi Irianto mengatakan, belanja langsung maupun tidak langsung bisa efesien karena memagkas 2.000 kegiatan.

"ABPD 2016 ada 6.000 kegiatan dari seluruh SKPD tapi setelah e-budgeting bisa terpangkas 2.000 karena ada yang dobel dan tidak bermanfaat untuk rakyat," ujar Yossi di Balai Kota, Rabu (20/07/2016).

Yosi mengatakan, anggaran dobel akan tereliminasi secara sistem sehingga tak ada ada lagi pemborosan anggaran.

Anggaran lain yang dipangkaas anggaran perjalanan dinas, makan dan minum yang berlebihan, duplikasi kegiatan, seminaar yang tidak penting.

Menurut Yossi, sebelumnya SKPD bisa mengajukan anggaran seenaknya tapi mulai sekarang pengajuan anggaran diperketat, jika kegiataan dan anggaran tidak sesuai dengan tupoksinya, maka secara otomatis sistem akan menolaknya.

"Dengan e-budgeting, kinerja SKPD akan terukur, tidak akan terjadi belanja tanpa mengukur kebutuhannya," ujar Yossi..

Selain itu, dengan e-budgeting belanja barang yang sama seperti alat tulis dan barang lainnya, harganya sama tak ada lagi mark-ap harga. ( tsm)

Penulis: tsm
Editor: dia
Sumber: Tribun Jabar

Baca Lengkap

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KOTA BANDUNG JADI PERCONTOHAN NASIONAL

PORTAL BANDUNG. Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto membuka kegiatan Sosialisasi dan Tindakan Lanjut Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Auditorium Balai Kota Bandung, Rabu (1/06/2016). Kegiatan ini menyusul terpilihnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bandung sebagai satu dari 15 ULP Percontohan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam pertemuan tersebut Yossi berterima kasih atas kepercayaan LKPP untuk memilih ULP Kota Bandung sebagai percontohan. “Kami, khususnya dari jajaran pemerintah daerah, merasa berbahagia dan berterima kasih kepada LKPP yang telah memberi kesempatan kepada Kota Bandung menjadi bagian dari 15 dari yang tadi telah disebutkan (ULP Percontohan-red),” ucap Yossi.

Program ULP Percontohan merupakan salah satu komponen dari Program Modernisasi Pengadaan hasil kerja sama LKPP dengan Millenium Challange Account-Indonesia (MCA-I). Pada tahap pertama telah terpilih 29 ULP di K/L/D/I tahun 2013. Program ini memasuki tahap kedua dengan memfasilitasi 15 ULP tambahan untuk dijadikan ULP Percontohan periode 2016-2018.

Dalam pertemuan tersebut, Yossi menyambut positif program LKPP yang mendorong modernisasi dan peningkatan kapasitas Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai lembaga yang permanen dan independen. “Semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah itu adalah bagaimana kerja sama yang akan datang, baik itu unit pelaksana pengadaan barang itu diharapkan dia mandiri, tidak ad hoc dan sebagainya,” terang Yossi.

Harus Permanen dan Profesional

Menurut penuturan Kepala ULP Kota Bandung, Dedi Supandi, ULP Kota Bandung saat ini masih dalam bentuk ad hoc, belum menjadi lembaga yang permanen. Kemandirian ULP diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja ULP. “Kita berharap di Kota Bandung ada pengadaan barang dan jasa yang lebih baik,” ucap Dedi.

Kebutuhan akan lembaga yang independen dan permanen inilah yang menjadi alasan LKPP dalam membentuk program modernisasi pengadaan barang dan jasa ini. Menurut Direktur Pelatihan Kompetensi LKPP, Tatang Rustandar Wiraatmaja, program ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan agar ULP tidak lagi berstatus ad hoc sehingga profesionalitas sumber daya manusia di ULP dapat ditingkatkan.

“Kalau ad hoc, sulit diharapkan profesi ini jadi professional,” terang Tatang. Ia menambahkan, program ini mendorong lembaga menjadi lebih independen. Ada pembagian fungsi dan kewenangan sehingga akuntabilitas kinerja dapat terjaga.

Selain penguatan lembaga, LKPP bersama MCA-I akan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang bekerja di ULP. LKPP telah meniapkan 18 modul pelatihan yang akan diberikan kepada para pegawai ULP sehingga diharapkan anggota ULP menjadi sangat professional.

“Lembaganya permanen mandiri, dikelola oleh sumber daya manusia yang professional sehingga diharapkan pada gilirannya lembaga ini menjadi center of excellent,” ungkap Tatang.

Para anggota ULP yang telah professional ini kelak akan menjadi pusat konsultasi para pemangku kebijakan atau kepala daerah untuk menentukan kebijakan perihal pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“ULP yang sudah diisi dengan orang-orang yang professional ini diharapkan bisa membantu kepala dinas, badan, dan sebagainya, membantu membimbing rencana pengadaan. Jadi tidak hanya jadi tukang lelang. Tapi juga mendampingi, memberikan jasa layanan konsultasi dalam rangka menyusun perencanaan pengadaan,” jelas Tatang.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

Baca Lengkap