-->
gedung sate bandung photo gedung sate_zpsyeqxzepj.jpg

mesjid raya bandung photo mesjid agung bandung_zpsnvyfrkpn.jpg

jembatan pasopati bandung photo jembatan pasopati bandung_zpsj0ezk3nl.jpg

saung angklung udjo photo saung angklung udjo_zpsewlfdc6g.jpg

Thursday, June 16, 2016

RIDWAN KAMIL: 2017 KOTA BANDUNG BANGUN GEDUNG PARKIR TIRTAWENING PARK


[portalbandung.com]. Lelang sudah selesai. Jika Gedung Parkir dengan teknologi lift ini selesai tahun depan, maka jalan tamansari, ganesha dan dago dan sekitarnya akan dilarang parkir di jalan. Semua harus masuk ke gedung parkir dengan kapasitas 500 mobil. Inovasi ini untuk mengurangi kemacetan dan parkir sembarangan.
     Gedung Parkir itu mengakomodasi rumah makan dan usaha2 yang sekarang ada di jalan Gelap Nyawang. Juga dilengkapi dengan Bandung Science Center dan stasiun Cable Car nantinya.
     Jika berhasil, Gedung Parkir otomatis ini akan diduplikasi di banyak tempat macet di seluruh kota Bandung.
     Selamat melihat video ini. hatur nuhun: https://www.youtube.com/watch?v=qml_vfxbIsk


RIDWAN KAMIL LAUNCHING SITUS MEDIA PEDULI KESEHATAN


[portalbandung.com]. Pemerintah Kota Bandung kembali menggulirkan inovasi baru dibidang kesehatan. Kali ini, bagi warga Bandung yang dalam keadaan darurat dan sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan di rumah sakit akan tetapi belum memiliki jaminan kesehatan, dapat mendaftarkan diri melalui website wecare.id/bandung. Nantinya akan ada para dermawan yang membantu dan bisa memilih pasien mana yang akan dibantu dengan minimal bantuan 25 ribu rupiah.
     "Kita sudah punya website namanya wecare.id/bandung itu memuat data-data warga kota Bandung yang butuh bantuan dana untuk pengobatan, karena mereka belum punya BPJS," ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai membuka launching program we care dan medicare sekaligus menandatangani MoU Pemerintah Kota Bandung dengan BPJS Kesehatan Kota Bandung, di RS Islam, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Selasa (14/6/2016).
     Ridwan menjelaskan, program ini dapat membantu Warga yang belum terkover oleh BPJS Kesehatan, disamping selama proses upaya pemkot Bandung dalam meningkatkan program BPJS dari 80 persen menjadi 100 persen. "Karena kita baru 80 persen yang terkover dan kita berupaya terus tingkatkan hingga 100 persen. Selama proses menuju 100 persen itu apabila ada warga miskin yang belun terkover itu bisa melalui web itu," katanya.
     Melalui website tersebut, warga bandung atau warga Indonesia yang ingin membantu dapat melihat pasien-pasiennya yang bisa ditolong, besaran dana yang disumbangkan pun dapat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari masing-masing pasien. "Harapannya mereka semua bisa terbantu, kalau saya sendiri sudah melakukan we care ini tapi tidak dengan sistem," tuturnya.
     Selain itu, Ridwan mengatakan saat ini pemkot Bandung akan memulai sebuah layanan baru yang namanya home medicare yakni perawatan pasien dengan mendatangkan langsung dokter ke rumah pasien atau rawat jalan di rumah pasien. "Kita mulai sebuah layanan baru Home Medicare, pasien yang harusnya di rawat di rumah sakit, tapi karena tidak punya uang, atau penuh RSnya, dokternya yg datang relawan dokter yang datang dan rekawan perawat," katanya.
     Lanjut Ridwan, RS Al Islam sebagai pelopor sudah memiliki 10 dokter relawan, dan 20 perawat relawan.
Untuk mendukung hal itu pemkot Bandung melakukan inovasi dengan mewujudkan ambulance motor.
"Kita akan wujudkan ambulance motor, radiusnya di seluruh kota Bandung tapi karena ini baru Al Ihsan, saya anjurkan 30 RS lainnya dalam tiga bulan harus ikut,"katanya.     
     Menurutnya, layanan ambulance motor ini dirasa sesua. dengan kondisi geografis perkotaan. Lebih lanjut kata Ridwan, dua layanan akan kita perkuat, ditambah lagiMOU dengan BPJS agar kita menguatkan konsep 100 persen terkover BPJS Kesehatan.
SUMBER : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tuesday, June 14, 2016

ODED: PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KOTA BANDUNG HARUS TERENCANA DENGAN BAIK!


[portalbandung.com]. Wakil Walikota Bandung, Oded M. Danial membuka kegiatan Inventarisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2017 di Auditorium Rosada, Jumat (10/06/2016). Oded menginstruksikan agar perencanaan dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dapat dilakukan sebaik-baiknya. “Lakukanlah perencanaan secara baik, komunikasikan, koordinasikan, sosialisasikan, baru eksekusi secara tepat. Lakukan langkah-langkah tersebut secara intensif dengan seluruh SKPD terkait,” kata Oded.
Oded menekankan, Propemperda ini sangat penting dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Oleh sebab itu, pembentukannya perlu dilakukan secara sistematis, terarah, dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas. “Salah satu tujuan dari Propemperda yaitu untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional,” terang Oded.
Prinsip yang perlu menjadi perhatian semua pihak dalam proses penyusunan Popemperda ini, kata Oded, ada empat.
Pertama, keselarasan materi Propemperda dengan perencanaan pembangunan daerah lainnya serta keselarasan dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kedua, sinergitas antar SKPD sehingga tidak ada peraturan yang saling tumpang tindih.
Ketiga, partisipatif, yakni keterlibatan SKPD yang beririsan dengan Raperda yang diusulkan. Keempat, keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini mengundang seluruh pimpinan SKPD dan BUMD, baik yang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) maupun yang belum atau tidak akan mengusulkan sama sekali. Menurut laporan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung, Bambang Suhari, terdapat lima SKPD yang mengusulkan Raperda untuk diusulkan pada tahun anggaran 2017. Ada pula enam SKPD yang akan melakukan Propemperda catur wulan 3 pada tahun anggaran 2016.
SKPD yang mengusulkan Raperda antara lain Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung yang mengusulkan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Dukungan Perusahaan.
Ada pula Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung yang mengusulkan Raperda Kota Bandung tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah Kota Bandung.
Selain itu, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengusulkan 3 Raperda, yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Raperda tentang Perubahan Anggaran dan Penetapan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, serta Raperda tentang APBD Tahun 2018.
Sementara itu, Dinas Pelayanan Pajak mengusulkan Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Terakhir, ada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Kegiatan ini turut mengundang Ketua Balegda Kota Bandung Teddy Setiadi dan akademisi Otong Irawan selaku narasumber yang akan memberikan paparan tentang perencanaan pembentukan Raperda.
Hingga saat ini, Kota Bandung memiliki beberapa produk hukum daerah yang telah disetujui dan diundangkan, yakni ada 4 Peraturan Daerah, 17 Peraturan Walikota, dan 62 Keputusan Walikota.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

GROUND BREAKING JEMBATAN LAYANG (FLYOVER) ANTAPANI


[portalbandung.com]. Inovasi pembangunan infrastruktur di Kota Bandung kembali hadir. Jembatan layang (flyover) Antapani menjadi proyek percontohan hasil karya Balitbang Kementrian PUPR. Jembatan yang pertama menggunakan teknologi struktur baja bergelombang dengan bentang 22 meter yang dibangun di Indonesia ini bertujuan mengatasi kemacetan di pesimpangan sebidang Antapani tepatnya di Jalan Antapani – Terusan Jalan Jakarta yang selama ini menjadi sumber kemacetan.
“Alhamdulilah Kota Bandung dijadikan percontohan untuk teknologi ini, teknologi ini luar biasanya dua, satu harganya sepertiga jadi sangat murah, kemudian waktu pengerjaannya hanya setengah dari waktu normal,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai ground breaking jembatan layang Antapani yang dihadiri menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan PLH Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Jalan Antapani, Jumat (10/6/2016).
Menurut Ridwan, menurut hasil studi Kota Bandung membutuhkan 30 titik jembatan layang, jika dengan pembangunan normal jembatan beton seharga seratus Milyar, dibutuhkan biaya 3 Triliun.
“Menurut hasil studi, Bandung ini membutuhkan 30 titik, kalau pakai normal kan 30 titik kali seratus milyar sudah 3 triliun, nah ijni dengan biaya 1 T semua fly over di Bandung sudah beres dengan metode tersebut,” kata Ridwan.
Lebih lanjut Ridwan menambahkan menteri PUPR berkomitmen akan memberikan satu lagi titik eksperimen yang berlintasan dengan kereta api, meskipun begitu titik lokasinya belum ditentukan dan masih dalam studi.
Ridwan pun menyampaikan permohonan maaf kepada warga Bandung khususnya penggunan jalan Terusan Jakarta dan Antapani atas ketidaknyamanannya dalam 6 bulan kedepan.
Sementara itu, Menteri PUPR mengatakan pemerintah saat ini tengah membangun insfrastruktur jalan dan jembatan.
“Jembatan layang Antapani yang dibangun dengan struktur baja bergelombang dan dikombinasikan dengan timbungan ringan merupakan salah satu rancang bangun aplikatif yang dikembangkan Balitbang Kementrian PUPR,” ujar Basuki.
Basuki berharap, balitbang kementrian PUPR terus mengembangkan berbagai inovasi penelitian aplikatif yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Saya menilai Balitbang kementrian PUPR sudah cukup banyak menghasilkan dan mengembangkan karya-karya yang inovatif dan aplikatif. Saya minta hal tersebut untuk terus dilanjutkan dan dikembangkan,” tutur Basuki.
Pembangunan jembatan layang Antapani merupakan proyek kerja sama antara Pusjatan Balitbang Kementrian PUPR, Pemetintah Kota Bandung, dan Posco Steel Korea. Dari total anggaran RP 33.5 Miliar yang dibutuhkan untuk pembangunan, komposisinya Rp 12.5 miliar berasal dari anggaran Pusjatan, Rp 10 Miliar dari pemerintah Kota Bandung, Rp 2 Miliar dari Posco Steel Korea dalam bentuk komponen material.
SUMBER : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RSUD KOTA BANDUNG AKAN NAIK KELAS


[portalbandung.com]. Sebagai rumah sakit yang berada di ibu kota Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung tidak hanya melayani pasien di Kota Bandung saja tetapi juga hampir di seluruh wilayah Jawa Barat, terutama Kabupaten Bandung dan Sumedang. Setiap hari, setidaknya 1800 orang memadati rumah sakit tersebut. Kondisi ini menuntut RSUD Kota Bandung untuk terus meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Saat ini, RSUD Kota Bandung tengah dalam proses menaikkan kelas rumah sakit, dari kelas C menuju kelas B. Hampir seluruh persyaratannya telah terpenuhi, seperti jumlah tempat tidur yang minimal berjumlah 200. Pada awal 2016 lalu RSUD telah menggenapkan jumlah sebanyak 240 tempat tidur.
Dilihat dari segi akreditasi, RSUD Kota Bandung telah mendapat nilai ‘utama’. Direktur RSUD Kota Bandung Taat Tagore Diah Rangkuti mengatakan, pada tanggal 14-15 Juni mendatang rumah sakit akan melaksanakan penilaian remedial untuk memperoleh predikat rumah sakit ‘paripurna’.
“Kita targetkan untuk menjadi rumah sakit bintang lima,” ungkap Taat saat menjadi narasumber Bandung Menjawab di Media Lounge Balai Kota, Kamis (09/06/2016). Saat ini, RSUD Kota Bandung berstatus sebagai rumah sakit bintang empat.
Aku Taat, RSUD tengah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, RSUD tengah mendidik beberapa perawat untuk dapat mengoperasikan Neonatal Intensive-Care Unit (NICU). RSUD memiliki 7 NICU, namun baru 3 yang dioperasikan.
“Target kita minimal lima dulu. Karena perawatnya tidak bisa sembarangan,” terang Taat.
Sementara itu, dari segi kuantitas rumah sakit tengah mencari dokter-dokter sub-spesialis baru. Pemenuhan jumlah dokter sub-spesialis tersebut ditujukan untuk memenuhi syarat menjadi rumah sakit kelas B. Setidaknya, harus ada dua dokter sub-spesialis bedah, anak, obgyn (kandungan), dan penyakit dalam.
“Beberapa di antaranya kita baru punya satu,” kata Taat. Jumlah total SDM yang dimiliki RSUD saat ini sebanyak 800 orang yang terbagi ke dalam 5 shift, sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan.
Salah satu dampak dari banyaknya pengunjung rumah sakit adalah selain keterbatasan ruang tindakan medis adalah terbatasnya kesediaan lahan parkir. Sebab menurut Taat, rata-rata pasien diantar oleh dua orang. Setiap hari ada 600 pasien rawat jalan. Jika diantar masing-masing oleh 2 orang, maka ada 1800 orang yang berkunjung ke rumah sakit.
“Kalau tiap pasien diantar dengan kendaraan pribadi, bisa kebayang kan kebutuhan lahan parkirnya berapa,” ujar Taat.
Solusi jangka pendek yang digagas Taat adalah mengajak masyarakat sekitar rumah sakit yang memiliki lahan kosong untuk menyediakan tempat parkir. Nantinya, keluarga pasien bisa menitipkan kendaraannya di lahan tersebut.
“Bentuknya nanti seperti valet. Kita sediakan petugas valetnya,” tandasnya.*
SUMBER : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Thursday, June 9, 2016

RIDWAN KAMIL TARGETKAN WTP UNTUK LHP BPK TAHUN DEPAN


PORTAL BANDUNG. Berdasarkan hasil laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI Jawa Barat, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 masih dinyatakan Wajar Dengan pengecualian (WDP). Hal itu disebutkan dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan se Kota/Kab Jawa Barat di Kantor BPK RI Jawa Barat, Selasa (7/6/2016).
Penyerahan LHP dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat Arman Syifa diterima Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, disaksikan wakil ketua DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menegaskan bahwa tahun ini memang targetnya WDP, dan target tahun depan WTP.
"Masalahnya di Aset, sudah ada progress tapi tidak bisa dihitung di tahun ini target saya tahun depan, sesuai dengan road mapnya, karena yang dibebenahnya banyak sekali," ujar Ridwan.
Menurut Ridwan, sebagai Kota peninggalan Belanda ini dalam setahun lebih dari 15 kali digugat ke pengadilan urusan aset itu, jadi kombinasi aset yang dari jaman dulu yang sudah dihitung ternyata banyak digugat itu menjadi pekerjaan besar pemkot Bandung.
"Maka dari itu kita targetnya memang tiga tahun pembenahannya, jadi kita doakan 2017," katanya.
Lebih lanjut Ridwan mengungkapkan, tahun ini tim aset dibentuk, dibuat software aset yang baru sehingga akan disurvey ulang dari nol di semester ini. Sehingga kita akan tahu bahwa aset aset yang memang datanya kurang tidak akan dihitung lagi.
Selain Kota Bandung, ada 11 pemerintah daerah lainnya yang menerima LHP atas LKPD TA 2015 yakni Kab. Bandung Barat, Kab. Sukabumi, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Pangandaran, Kab. Indramayu, Kab. Bekasi, Kota Bandung. Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Cirebon, dan Kota Depok.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akutansi Pemerintahan, tahun 2015 ini merupakan tahun pertama bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia menerapkan akutansi berbasis aktual, baik pada penerapan sistem akuntaslnsinya maupun pada penyajian laporan keuangannya. Manfaat akuntansi berbasis aktual adalah dapat memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah, serta memberikan informasi yang lebih berkualitas dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.
Dalam Sambutannya, diungkapkan Arman Syifa bahwa opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. Bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudiam hari. Hal itu penting disampaikan mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagaian kalangan mengenai makna opini BPK.
Beberapa permasalahan terkait dalam penerapan akutansi berbasis aktual yang masih dihadapi oleh pemda diantaranya adalah masalah penyusutan termasuk beban penyusitan yang tersaji di LO dan akumulasi penyusutan di neraca.
SUMBER : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tuesday, June 7, 2016

REMAJA MENGAJI DI KOTA BANDUNG


PORTAL BANDUNG. Dalam rangka Bulan Ramadhan sekolah-sekolah di Kota Bandung direkomendasikan agar menggelar kegiatan keagamaan untuk memfasilitasi anak-anak yang bersemengat mencari ilmu dan  berkegiatan positif.
Hal itu dikatakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat membuka kegiatan Remaja Mengaji di Mesjid Agung Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto, Senin (6/6/2016).
“Ini contoh yang kita rekomendasikan ya, apalagi sekolah sudah selesai, masuk bulan Ramadhan takdirnya tahun ini timingnya bagus, dan anak anak pasti bingung mencari kegiatan,” Ujar Ridwan.
Ridwan mengatakan bahwa dirinya memotivasi sekolah-sekolah, mesjid dan lembaga di Kota Bandung untuk menyelenggarakan pesantren kilat atau remaja mengaji agar anak-anak tersebut selama bulan Ramadhan ini penuh dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan.
“Saya memotivasi sekolah-sekolah mesjid-mesjid dan lembaga-lembaga untuk membuat pesantren kilat atau remaja mengaji tiga hari atau seminggu, supaya anak anak yang selalu semangat mencari ilmu itu, full di bulan Ramadhan diisi oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan seperti itu,” ujarnya.
Lebih lanjut Ridwan mengungkapkan akan menginstruksikan dinas-dinas agar melaksanakan persiapan kegiatan keagamaan di seluruh wilayah Kota Bandung. Selain itu, Ridwan pun akan melaksanakan safari Ramadhan ke beberapa titik di Kota Bandung, berkeliling dalam bentuk buka bersama warga, taraweh bersama.
Saya juga akan menginstruksikan ke dinas-dinas untuk melaksanakan persiapan kegiatan di seluruh wilayah kota Bandung dalam bentuk buka puasa bersama, taraweh bersama, ataupun sahur bersama.
“Selama bulan Ramadhan ini saya akan safari Ramadhan bersama pa wakil, keliling bisa dalam bentuk buka  bersama warga maupun taraweh bersama, mungki sesekali sahur bersama untuk mendekatkan pemimpin dengan umatnya,” katanya.
Kegiatan Remaja mengaji yang digelar oleh Majelis Ta’Lim Riyadlul Ta’Lim tersebut, berlangsung selama tiga hari dari 6 hingga 8 Juni 2016, dengan pemateri diantaranya Ust. Saefuddaulah Mehir, Prof Asep Saeful Muhtadi, dan Netty Prasetyani.
SUMBER : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Monday, June 6, 2016

23 TEROBOSAN ENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA BANDUNG


PORTAL BANDUNG. PENGENTASAN Kemiskinan menjadi prioritas program Pemkot Bandung di tahun 2016 ini. Sebagai langkah strategi, pasangan Ridwan Kamil dan Oded M Daniel meluncurkan 23 program unggulan.
Wujud keberpihakan terhadap warga kurang mampu, sekaligus upaya pengentasan kemiskinan, Pemkot Bandung menjadikan program Pengentasan Kemiskinan sebagai salah satu prioritas di tahun 2016 ini. Sebagai langkah strategis, bersama jajaran SKPDnya, Pemkot Bandung menggulirkan 23 program Pengentasan Kemiskinan.
Ridwan Kamil mengungkapkan, ke-23 Program tersebut saat ini, 18 program diantaranya sudah direalisasikan di Tahun 2015, sementara sisanya sebanyak 5 program masih dalam proses. “Berbagai terobosan yang dilakukan Pemkot Bandung sebenarnya semuanya bermuara pada target mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang Juara. Namun, untuk lebih fokus dalam penggarapannya Pemkot Bandung tentu saja menyiapkan program-program sesuai dengan skala prioritasnya,” ungkap Emil.
Menurut Emil, dalam bidang pendidikan misalnya, keberpihakan Pemkot Bandung dalam penuntasan kemiskinan yang sudah direalisasikan adalah dengan menyediakan fasilitas sekolah gratis dan bus sekolah gratis. Sementara untuk beasiswa sarjana gratis saat ini masih dalam proses. “Dalam bidang ketahanan pangan, Pemkot Bandung juga sudah menggulirkan beras raskin setiap bulan, subsidi gas 3 kilogram bagi warga miskin, ojek delivery makanan balita untuk warga miskin, dan delivery sembako untuk buruh,” ujarnya.
Keberpihakan Pemkot Bandung sebagai bagian dalam program pengentasan kemiskinan lanjut Emil adalah modal ekonomi kerakyatan. Melalui program ini Pemkot Bandung sudah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada lebih dari 20 ribu pelaku UMKM, program kredit melati, lowongan pekerjaan padat karya yang sudah menyerap 6 ribu lebih tenaga kerja, serta aplikasi simpel dan pencabutan perizinan usaha mikro.
Pengentasan kemiskinan tentu saja tidak hanya sektor pangan, sandang dan pendidikan, karenanya Pemkot Bandung juga menyiapkan papan sebagai kebutuhan dasar masyarakat melalui program hunian bersubdisi. Kaitan program tersebut menurut Emil, Pemkot Bandung juga menggulirkan renovasi rumah tidak layak huni yang sudah menyentuh 1500 an rumah di tahun 2015 ini. “Untuk kalangan guru honorer dan buruh juga diberi jatah apartemen rakyat di ranca cili, serta pembangunan apartemen rakyat di 15 lokasi dengan pola subsidi untuk warga tidak mampu,” tandasnya.
Lebih lanjut Emil menambahkan, program lain dari 23 program yang digulirkan adalah penataan PKL. Untuk penataan PKL lanjutnya, Pemkot Bandung sudah menata PKL di kolong alun-alun Ujung Berung, kolong alun-alun Bandung, di Basement Bandung Indah Plaza (BIP), PKL Purnawarman, serta penataan PKL Sukajadi. Sementara untuk renovasi pasar tradisiol, Pemkot sudah merealisasikan di Pasar Cihapit serta Pasar Sarijadi dalam tahap konstruksi.
“Dalam bidang sosial bersama dengan Bagian Kesra sebagai leading sektor, Pemkot Bandung tengah menyiapkan program Ayo Bayar Zakat berisi ajakan warga muslim membayar zakat untuk membantu warga miskin. Untuk program lainnya adalah Family for Family berupa program keluarga asuh bagi warga tidak mampu dan resepsi pernikahan gratis di Pendopo walikota serta pemberian santunan kematian sebesar Rp2 juta bagi warga miskin,” paparnya.
Dalam bidang kesehatan, Pemkot Bandung juga menyiapkan 4 program berupa pemberian premi asuransi BPJS Gratis, dana UGD untuk Emergency, ambulan gratis, dan Puskesmas 24 jam untuk membantu warga miskin.
23 Program Unggulan Pengentasan Kemiskinan Pemkot Bandung
A. Pendidikan
1.  Sekolah gratis
2. Beasiswa Sarjana
3. Bus sekolah gratis
B. Ketahanan Pangan
1. Beras raskin setiap bulan (Program yang sudah bergulir secara rutin)
2. Pemberian subsidi Gas 3 kg bagi warga miskin
– Nilai Subsidi sebesar Rp5.550/tabung untuk harga pangkalan sebesar Rp16.600/tabung
– Nilai Subsidi sebesar Rp9.750/tabung untuk harga eceran tingkat pengecer sebesar Rp18.000/tabung
– Pola pemberian subsidi 6 bulan hingga 1 tahun dengan realisasi mulai tahun 2016.
3. Ojek delivery (pengantaran) makanan balita untuk warga miskin
4. Delivery Sembako untuk Buruh
Program yang dimotori oleh PD Pasar Bermartabat ini merupakan bantuan penyediaan bahan pokok bagi kalangan pekerja dan buruh dengan harga yang terjangkau, kualitas unggulan, dan sistem delivery. Rencananya akan diluncurkan April 2016 ini.
C. Ekonomi Kerakyatan
1. Pelatihan Wirausaha
– Tahun 2015 telah terealisasi 1.879 orang dari 5.414 WUB yang ada di Kota Bandung.
– Tahun 2016 target Wirausaha Baru sebanyak 8.376.
2. Kredit Melati (Kredit tanpa agunan dan tanpa bunga berbunga) Ket: Sudah mencapai 7000 an warga menengah bawah diberi kredit 500 ribu-30 juta ini.
3. Padat Karya merupakan program lapangan kerja yang sudah menyerap 6000 an tenaga kerja berupa (1500 petugas kebersihan, 1500 petugas gorong2, 1500 petugas keamanan, 1500 petugas pemelihara taman)
4. Peluncuran aplikasi pendaftaran bagi pengusaha dengan menghilangkan perizinan usaha mikro. (Berbisnis tinggal pemberitahuan saja).
D. Hunian Bersubsidi
1. Renovasi Rumah tidak layak huni  (Rutilahu) dengan realisasi hingga 2015 sebanyak 1500 lebih rumah.
2. Apartemen untuk buruh dan guru honorer di Rancacili (2014)
3. Apartemen Rakyat di 15 lokasi dengan pola subsidi untuk warga tidak mampu (Paldam, Nyengseret, Sadang Serang, Derwati, Cingised, Arjuna, Bagusrangin, Kiaracondong, Simpang Dago, Tamansari, Abra, Jatayu Molek, Jamika, Braga, Babakan Surabaya)
E. Tata Ruang Ekonomi
1. Tahun 2015, sebagai aplikasi Perwal Kota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai berikut:
Penataan
A. 80 PKL Alun-alun Ujung Berung direlokasikan ke Basement alun-alun
B. 150 PKL Alun-alun Bandung direlokasikan ke Basement alun alun
C. PKL Jl Sukajadi, Sabtu-Minggu diliburkan untuk memudahkan lalu lintas wisatawan
D. 73 PKL di trotoar Purnawarman dan kuliner direlokasikan ke outdoor BEC, 17 pedagang aksesoris masih menunggu tempat relokasi.
E. PKL Kecamatan Astana Anyar hari Jumat diliburkan
F. PKL Pasar Baru setiap hari Senin diliburkan
G. Sosialisasi Perwal PKL melalui Radio
Pembinaan PKL
A. Bimtek Manajemen Organisasi bagi 120 PKL
B. Bimtek Pengembangan Usaha bagi 300 PKL
C. Bimtek Fasilitasi Permodalan bagi 150 PKL
D. Pembinaan PKL ke 10 Kecamatan sebanyak 756 orang
E. Pemberian Kartu Tanda Pengenal bagi 1.000 PKL di 30 kecamatan
F. Pembentukan Forum PKL di 27 kecamatan.
2. Renovasi Pasar Tradisional
Untuk meningkatkan daya saing pasar-pasar tradisional di Kota Bandung, serta mendorong masyarakat    mendapatkan suasana belanja di pasar tradisional yang lebih nyaman dan bersih. Dalam program ini sudah    terealisasi di Pasar Cihapit, dan Pasar Sarijadi dalam proses pemasangan konstruksi.
F. Bidang Sosial
1. Program Ayo Bayar Zakat
Merupakan program mengajak warga muslim untuk giat berzakat membantu warga tidak mampu
2. Program Family for Family
Merupakan program mencari 60 ribu kelurga mapan untuk menjadi keluarga asuh 60 ribu warga tidak mampu
3. Santunan Kematian
Untuk program ini, Bagian Kesra dan Kemasyarakat Kota Bandung tengah membuat Buku Petunjuk Teknis (Juknis) dan menetapkan besar santunan adalah Rp2.000.000,-
3. Resepsi Nikah Gratis
Program ini diluncurkan sebagai upaya mendekatkan dengan masyarakat sekaligus membantu yang ingin menggelar pernikahan di Pendopo Wali Kota, secara gratis.
G. Kesehatan
1. Premi Asuransi BPJS gratis dibayar Pemkot Bandung
2. Dana UGD untuk emergency
3. Ambulance Gratis
4. Puskesmas 24 jam
Merupakan terobosan untuk membantu warga miskin jika sakit di malam hari sehingga tidak harus selalu ke rumah sakit.

Sumber: Diskominfo Kota Bandung

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KOTA BANDUNG JADI PERCONTOHAN NASIONAL


PORTAL BANDUNG. Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto membuka kegiatan Sosialisasi dan Tindakan Lanjut Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Auditorium Balai Kota Bandung, Rabu (1/06/2016). Kegiatan ini menyusul terpilihnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bandung sebagai satu dari 15 ULP Percontohan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam pertemuan tersebut Yossi berterima kasih atas kepercayaan LKPP untuk memilih ULP Kota Bandung sebagai percontohan. “Kami, khususnya dari jajaran pemerintah daerah, merasa berbahagia dan berterima kasih kepada LKPP yang telah memberi kesempatan kepada Kota Bandung menjadi bagian dari 15 dari yang tadi telah disebutkan (ULP Percontohan-red),” ucap Yossi.
Program ULP Percontohan merupakan salah satu komponen dari Program Modernisasi Pengadaan hasil kerja sama LKPP dengan Millenium Challange Account-Indonesia (MCA-I). Pada tahap pertama telah terpilih 29 ULP di K/L/D/I tahun 2013. Program ini memasuki tahap kedua dengan memfasilitasi 15 ULP tambahan untuk dijadikan ULP Percontohan periode 2016-2018.
Dalam pertemuan tersebut, Yossi menyambut positif program LKPP yang mendorong modernisasi dan peningkatan kapasitas Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai lembaga yang permanen dan independen. “Semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah itu adalah bagaimana kerja sama yang akan datang, baik itu unit pelaksana pengadaan barang itu diharapkan dia mandiri, tidak ad hoc dan sebagainya,” terang Yossi.
Harus Permanen dan Profesional
Menurut penuturan Kepala ULP Kota Bandung, Dedi Supandi, ULP Kota Bandung saat ini masih dalam bentuk ad hoc, belum menjadi lembaga yang permanen. Kemandirian ULP diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja ULP. “Kita berharap di Kota Bandung ada pengadaan barang dan jasa yang lebih baik,” ucap Dedi.
Kebutuhan akan lembaga yang independen dan permanen inilah yang menjadi alasan LKPP dalam membentuk program modernisasi pengadaan barang dan jasa ini. Menurut Direktur Pelatihan Kompetensi LKPP, Tatang Rustandar Wiraatmaja, program ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan agar ULP tidak lagi berstatus ad hoc sehingga profesionalitas sumber daya manusia di ULP dapat ditingkatkan.
“Kalau ad hoc, sulit diharapkan profesi ini jadi professional,” terang Tatang. Ia menambahkan, program ini mendorong lembaga menjadi lebih independen. Ada pembagian fungsi dan kewenangan sehingga akuntabilitas kinerja dapat terjaga.
Selain penguatan lembaga, LKPP bersama MCA-I akan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang bekerja di ULP. LKPP telah meniapkan 18 modul pelatihan yang akan diberikan kepada para pegawai ULP sehingga diharapkan anggota ULP menjadi sangat professional.
“Lembaganya permanen mandiri, dikelola oleh sumber daya manusia yang professional sehingga diharapkan pada gilirannya lembaga ini menjadi center of excellent,” ungkap Tatang.
Para anggota ULP yang telah professional ini kelak akan menjadi pusat konsultasi para pemangku kebijakan atau kepala daerah untuk menentukan kebijakan perihal pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“ULP yang sudah diisi dengan orang-orang yang professional ini diharapkan bisa membantu kepala dinas, badan, dan sebagainya, membantu membimbing rencana pengadaan. Jadi tidak hanya jadi tukang lelang. Tapi juga mendampingi, memberikan jasa layanan konsultasi dalam rangka menyusun perencanaan pengadaan,” jelas Tatang.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

PENANGANAN BANJIR DI WILAYAH KOTA BANDUNG


PORTAL BANDUNG. Banjir, salah satu permasalahan yang masih dihadapi Kota Bandung hingga saat ini. Harus diakui, banjir merupakan salah satu permasalahan yang kerap dikeluhkan warga Kota Bandung di saat musim hujan.
Banjir pun diakui oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil sebagai salah satu masalah prioritas yang harus dituntaskan. Meski pun, masalah banjir tidak akan mudah diselesaikan seperti mudahnya membalikan telapak tangan. Penyelesaian masalah banjir perlu dilakukan secara holistik. Karena masalah banjir berkaitan dengan banyak hal. Bukan hanya sekedar perbaikan infrasutruktur tetapi juga berkaitan dengan perilaku manusia.
Beberapa waktu lalu, banjir kembali lagi melanda di Kota Bandung. Sejumlah ruas jalan tergenang banjir cileuncang. Akibatnya, kemacetan panjang pun tak terhindari. Hal itu seperti yang terjadi di Jln. A.H. Nasution dan perempatan Gedebage.
Khusus untuk mengatasai masalah banjir cileuncang, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga sudah menginstruksikan Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) untuk melakukan penanganan banjir yang masih terjadi. Salah satunya melalui Tim Gorong-gorong Bersih (Gober) yang bertugas membersihkan sampah di gorong-gorong yang menjadi penyumbat saluran air. Termasuk melakukannya di saat hujan. 1500an petugas gorong-gorong tersebar di 151 kelurahan di Kota Bandung, ditambah 120 orang di DBMP yang terbagi 2 tim, Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Jalan dan URC Saluran. Selain saluran, DBMP juga punya pasukan untuk sungai (pasukan katak + jurig cai) dengan jumlah 100 personil,  “Saya sudah bilang kerja itu yang ideal saat hujan, jadi kerjanya itu hujan-hujanan,” tuturnya.
Pembersihan gorong-gorong saat hujan tentu hanyalah pekerjaan teknis. Selain itu, segudang langkah telah disiapkan Pemkot Bandung untuk mengatasi masalah banjir di Kota Bandung. Penanganan banjir pun disesuaikan dengan kebutuhan di setiap titik banjir.

Gedebage
Banjir di Gedebage, tepatnya di perempatan Jln. Soekarno-Hatta dengan Jln. Rumah Sakit memang bukan hal baru. Kawasan ini telah menjadi “pelanggan tetap” banjir di saat musim hujan. Namun hal itu bukan berarti Pemkot Bandung membiarkan permasalah tersebut. Sejumlah langkah telah dan akan dilakukan Pemkot Bandung. Di antaranya:
Satu, membuat danau raksasa. Untuk membuat danau ini, Pemkot Bandung bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Pembangunan danau seluas 30 hektare akan menjadi solusi jangka panjang penanganan banjir di Gedebage. Karena dengan adanya danau, maka bisa menahan air yang turun ke kawasan tersebut. Karena kawasan Gedebage merupakan kawasan terendah di Kota Bandung.
Dua, Pemkot Bandung juga akan membuat reservoir di sekitar perempatan Gedebage. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, Iskandar Zulkarnaen, teknologi tersebut berupa tangki berukuran raksasa yang ditanam di bawah tanah di Pasar Gedebage. Proyek ini diperkirakan akan memakan anggaran sebesar Rp 40-60 miliar. Melalui teknologi ini, bisa mengurangi banjir yang sering terjadi di sekitar pasar Gedebage.
Tiga, menyiapkan pompa air. Pompa air akan digunakan saat banjir menggenangi kawasan ini.  Ini merupakan langkah penanganan jangka pendek. Air yang menggenangi kawasan perempatan Gedebage akan disalurkan ke sungai dan rel yang letaknya tak jauh dari kawasan banjir.
“Dalam jangka pendek, ada beberapa pekerjaan, salah satunya  sumbangan bikin pompa pake saluran paralon yang disalurkan ke rel sampai ke sungai, Jalan Gedebage,” tuturnya.

Pagarsih
Untuk wilayah Pagarsih, banjir yang kerap terjadi dikarenakan adanya penyempitan aliran Sungai Citepus yang mengalir di wilayah tersebut. Lebar sungai utama yang semula 14 meter menyempit menjadi 6 meter. Selain itu, saluran irigasi yang tidak berfungsi juga menjadi salah satu penyebab wilayah tersebut kerap dilanda banjir. Terlebih lagi aliran air dari wilayah atas sangat deras jika sedang terjadi hujan. Untuk penanganan jangka pendek, saluran irigasi yang berada di wilayah tersebut akan difungsikan kembali. Oleh DBMP Kota Bandung, dinding sungai juga akan ditinggikan sekitar 70 cm. Dengan begitu air tidak akan meluap ke jalan. Untuk target jangka panjangnya, DBMP Kota Bandung berencana menormalisasi di sekitar wilayah Sungai Citepus yang dilanda banjir.

Panyileukan
Panyileukan merupakan salah satu kawasan yang sering diterjang banjir. Untuk mengatasai banjir di kawasan tersebut, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung merancang sejumlah pekerjaan.
Pertama, meninggikan jembatan di daerah Panyileukan satu hingga dua meter. Untuk peninggian jembatan di Panyileukan tersebut telah dianggarkan sebesar Rp 500 juta.
Kedua, BDMP Kota Bandung akan melakukan normalisasi sungai Cisalatri. Anggaran sebesar Rp 200 juta juga telah disiapkan untuk program normalisasi.

Riung Bandung
Untuk mencegah banjir di kawasan Riung Bandung, DBMP Kota Bandung akan memperbaiki saluran gorong-gorong. Anggaran yang disiapkan cukup besar yaitu sekitar Rp 2,3 miliar. Dengan perbaikan gorong-gorong tersebut, diharapkan tidak lagi terjadi banjir cileuncang di kawasan Riung Bandung. Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung memprioritaskan penanganan banjir cileuncang di kawasan Margahayu Raya. Pasalnya, jika hujan mengguyur kawasan Bandung Timur, Margahayu Raya kerap tergenang air.
Secara umum faktor utama penyebab terjadinya banjir di kawasan perumahan itu, tak lain adalah sistem drainasi yang tidak berjalan optimal. Sehingga air hujan yang turun tidak mampu tertampung dan meluber ke jalan.
“Jadi penanganan intinya adalah saluran-saluran air dari perumahan kita coba lancarkan masuk ke sungai besar,” kata Kabid Pengairan DBMP Kota Bandung, Sihar Pandepotan.
Sihar menyebut, beragam persoalan drainase yang terjadi di perumahan-perumahan tersebut. Di antaranya lebar saluran air yang tidak memadai, tumpukan sampah dan sedimen. Penanganan jangka pendeknya dilakukan pengangkutan.
“Kendala lainnya ada beberapa lokasi yang elevasinya di bawah, itu kita siapkan pompa,” ucap dia.
Ia menuturkan, untuk penanganan jangka panjangnya, pihaknya mengerahkan tim khusus untuk menginventarisir kendala-kendala yang terjadi pada drainase. Sehingga ketika cuaca mendung, pihaknya langsung mengerahkan petugas untuk melakukan tindakan. Ia mengatakan, dengan begitu, penanganan banjir di kawasan tersebut akan lebih efektif. Karena petugas sudah mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang tersumbat sampah, atau terdapat sedimen.
“Petugas lapangan yang sudah tahu lokasi potensi banjir, mereka akan turun tangan. Kalau salurannya kecil kita siapkan pompa apung. Hanya saja kalau kejadiannya lima titik, membagi pompanya kerepotan,” katanya.
Terlepas dari itu, ujar dia, pihaknya juga tengah menginventarisir saluran-saluran air perbatasan yang berdekatan dengan jalan tol. Survei dilakukan dari kawasan Cibeureum hingga Cibiru Kota Bandung. Pasalnya, beberapa lokasi terjadinya banjir berasal dari drainase jalan tol.
“Kami hanya menginventarisir saja, nanti perbaikan dilakukan pengelola tol yaitu Jasa Marga. Kami juga ingin melakukan perbaikan di hilir juga, bukan hanya hulu,” ujar dia.

Sumber : PPID Kota Bandung

SILATURRAHIM ULAMA & UMARO KOTA BANDUNG




PORTAL BANDUNG. Walikota Bandung M. Ridwan Kamil menekankan peran penting ulama dalam membentuk karakter umat Muslim Kota Bandung, terutama dalam hal pentingnya membayar zakat. Potensi zakat Kota Bandung diperkirakan mencapai 2 Triliun rupiah. Jika dapat terkumpul 500 milyar saja per tahun, Ridwan optimis dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Bandung.
Hal tersebut diungkapkan Ridwan dalam Silaturahmi Ulama Umaro Kota Bandung dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1437 H/ 2016 M di Pendopo Kota Bandung, Jl. Dalem Kaum, Jumat (03/06/2016).
Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, pada kesempatan tersebut Ridwan memperkenalkan aplikasi Ayo Bayar Zakat dan menjelaskan berbagai fitur di dalamnya kepada para ulama dan masyarakat yang hadir. “Mohon disosialisasikan kepada masyarakat di pengajian-pengajian,” pinta Ridwan kepada para ulama. Ia ingin perihal zakat ini menjadi tema utama yang disampaikan dalam berbagai kajian di masyarakat. “Kota Bandung alhamdulillah sudah lebih bersih dan diapresiasi dengan adipura. Saya yakin itu tidak terlepas dari peran para ulama yang menyampaikan annadhafatu minal iiman. Nah sekarang saya minta tolong agar masyarakat diajak untuk membayar zakat,” katanya.
Selain zakat, Ridwan juga menghimbau agar para ulama menyeimbangkan tausyiah yang bersifat religius dengan hal-hal bersifat kemasyarakatan. Ia menyinggung soal nilai-nilai Pancasila yang menurutnya sejalan dengan syariat Islam. Sebab menurutnya kesalehan secara spiritual harus berbanding lurus dengan kesalehan sosial kemasyarakatan.
Ia menyinggung hasil survey yang menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim, namun negara ini tidak mampu menempati peringkat negara paling Islami di dunia. Julukan tersebut kini dimiliki oleh Selandia Baru yang notabene mayoritas penduduknya bukan Muslim.
Indikator survey tersebut didasarkan pada pengamalan nilai-nilai islami dalam kehidupan bermasyarakat. Selandia Baru terpilih karena meskipun tidak beragama Islam namun penduduknya menjalani kehidupan sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Sedangkan Indonesia dan negara-negara Timur Tengah bahkan tidak berada di urutan 5 besar.
Namun demikian, Ridwan mengaku sedikit lega sebab ketika survey tersebut diterapkan untuk mencari kota paling Islami di Indonesia, Kota Bandung menduduki nilai tertinggi. “Kota Bandung alhamdulillah paling islami, sejajar dengan Yogyakarta. Kota ketiga ternyata adalah Kota Denpasar menurut survey,” terang Ridwan.
Maka dari itu Ridwan menghimbau agar para ulama untuk senantiasa memberikan tausyiah yang seimbang, sejalan dengan Pemerintah Kota Bandung yang turut menyelaraskan antara pembangunan fisik maupun non-fisik. “Di kota ini insya Allah seimbang, pembangunan lahir dan pembangunan batin. Sehingga kalau ada orang mencari suasana keislaman yang baik, ya datanglah insya Allah ke Kota Bandung,” katanya.

Sumber: Humas Pemkot Bandung

LAUNCHING PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN & PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK)


PORTAL BANDUNG. Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial meresmikan Launching Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dan Gebyar Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kecamatan Regol ke-13 serta Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-44, di Monumen Bandung Lautan Api, Lapang Tegallega Bandung, Minggu 04/06/2016.
Oded menjelaskan, untuk membangun kota yang nyaman terdapat 3 pilar, yaitu inovasi, kolaborasi dan disentralisasi. Semua itu harus kita miliki di setiap kewilayahan untuk memberikan inovasi-inovasi baru serta mendapatkan kenyamanan yang layak.
"Salah satu program inovasi yang saya buat bersama pak wali yaitu PIPPK, dengan adanya program ini, setiap kewilayahan harus memiliki inovasi yang kreatif, dimana setiap hasil kreatifitas wilayahnya akan diberikan penghargaan. Hal ini dapat memicu semangat masyarakat untuk menyamankan wilayahnya,"ujarnya.
Oded menambahkan, warga harus senantiasa menghadiri kebersamaan. Rasa bahagia akan timbul ketika kebersamaan menghasilkan pambangunan yang maksimal.
"Saya harap program-program yang sudah berjalan ini, akan terus berlanjut. Dukungan masyarakat sangat penting khusunya dalam PIPPK dan BBGRM. Program ini menjadikan masyarakat begitu peduli pada lingkungannya, sebab lingkungan yang baik, pasti masyarakatnya kreatif," pungkas Oded.
Sementara itu Camat Rego M Anwar menjelaskan, maksud dari acara ini meningkatkan motivasi masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui swadaya gorong royong masyarakat. Tujuannya meningkatkan peran aktif masyarakat melalui kebersamaan kekeluargaan dan gotong royong dalam pembangunan.
"Hal ini akan kita tingkatkan dalam pembangunan pemberdayaan kewilayahan kecamatan Regol. Untuk Bandung yang Juara kita memberikan inovasi yang baru di setiap kelurahan. Hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat, dengan inovasi yang baru fasilitas lingkungan disekitar terlihat bersih dan nyaman. Sehingga masyarakat dapat menikmatinya," jelas Anwar.
Anwar menambahkan, kecamatan Regol telah bergulir gerakan bersama masyarakat. Seperti, bidang ekonomi usaha simpan pinjam di koperasi, pelaku UMKM di lingkungan kecamatan, operasi pasar, bercocok tanam, kesehatan pemeriksaan warga kurang mampu, perbaikan sarana & prasarana di keluarga kurang mampu, sunuh berjamaah dan magrib mengaji.
"Harapan saya dengan adanya gerakan bersama- sama ini membuat masyarakat lebih nyaman tinggal dilingkungannya. Sebab kenyamanan merupakan hal yang utama dimiliki oleh setiap masyarakat," jelasnya.
Anwar menambahkan, dalam rangka launching PIPPK, BBGRM dan HKG PKK, kecamatan Regol mengadakan lomba K3 kantor Kelurahan, K3 kantor RW, kedepannya perlombaan tersebut akan dilaksanakan tingkat Kota.
"Kegiatan ini akan terus berlanjut dan dukungan setiap masyarakat serta dukungan pemeritah perlu hadir untuk meningkatkan kebersamaan," pungkas Anwar.
Jumlah peserta yang hadir 1500 orang dengan masing-masing kelurahan dihadiri 150 orang. Kecamatan regol mempunyai 7 kelurahan antara lain kelurahan Ancol, Balong Gede, Ciateul, Cigereleng, Cisereuh, Pasirluyu dan Pungkur.
Seusai acara, Wakil Wali Kota Bandung di dampingi bersama Camat Regol melakukan peninjauan di setiap stand kelurahan. Stand setiap kelurahan terdapat berbagai macam hasil kreasi. Seperti menggelar produk unggulan, batik, kaos, minuman herbal, lukisan, pernak-pernik, makanan dan pemeriksaan kesehatan.
SUMBER : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA