MUHAMMADIYAH: DEMO 4 NOVEMBER ITU WUJUD DEMOKRASI, POLISI JANGAN RISAU.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir

PORTALBANDUNG.COM -- JAKARTA—4 November 2016 mendatang umat Islam berencana menggelar demo besar-besaran di Jakarta menuntut penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menanggapi demo tersebut dengan mengatakan itu merupakan wujud penyaluran aspirasi sah dan wajar di alam demokrasi.

Pemerintah, khususnya kepolisian, lanjut Haedar, tidak perlu risau dengan demo umat Islam tersebut, baik massa kecil maupun besar. Karena itu merupakan wujud berdemokrasi.

“Kepolisian justru berkewajiban mengamankan dan menjaga ketertiban hingga demo tersebut berlangsung aman, damai, tertib, dan tidak anarkis,” ujar Haedar lansir laman resmi PP Muhammadiyah, Ahad (30/10).

Pemerintah dan Polri hendaknya sensitif dalam merespons aspirasi masyarakat, terutama dalam menangani kasus penistaan agama seperti yg dituntutkan.

“Jika terkesan menunda, mengulur, atau seolah mengambangkan, justru akan menambah persoalan makin meluas,” lanjutnya.

“Tegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tegas Haedar.

Ia berharap penegakkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, untuk kasus ini. Ia juga menegaskan Muhàmmadiyah tidak dapat menghalangi jika ada angkatan muda Muhammadiyah yang turut serta dalam aksi demo tersebut.

“Demo sebagai bagian dari hak warganegara, yang terpenting tetap damai dan bermartabat serta mengindahkan hukum dan peraturan yang berlaku,” lanjutnya. Jika ada angkatan Muhammadiyah yang ikut demo, itu merupakan hak dia sebagai warga negara, asal bukan membawa atribut Muhammadiyah. Haedar juga berpesan kepada pihak Kepolisian agar jangan berlebihan dalam menyikapi dan menangani kemungkinan demo tersebut.

Sejauh mereka sesuai aturan dan sejalan dengan prinsip demokrasi, justru menurut Haedar, tidak kalah penting memperhatikan aspirasi dan tuntutan yang disuarakan secara demokratis.

Sumber: Islampos