-->

Wednesday, October 19, 2016

KPK MENILAI TIGA HAL DARI JABAR PATUT DICONTOH PROVINSI LAIN

Gedung Sate Pemprov Jabar
Gedung Sate sebagai icon Pemprov Jabar
PORTALBANDUNG.COM - BANDUNG. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerapkan tiga inovasi Pemprov Jabar di 17 provinsi lainnya di Indonesia. Penerapan tiga inovasi yang selama ini dilakukan Pemprov Jabar tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan publik di provinsi lain.

Anggota Tim Deputi Pencegahan KPK, Nurul Ihsan Al Huda mengatakan pihaknya berencana menggelar workshop bagi 17 gubernur di Indonesia untuk menerapkan sistem manajemen tunjangan penghasilan pegawai (TPP), layanan e-Samsat, dan perizinan terpadu milik Pemprov Jabar.
Penerapan tiga inovasi layanan Pemprov Jabar itu, lanjut Huda, dilakukan di 17 provinsi yang dianggap KPK memiliki kerawanan tindak pidana korupsi. Namun ada juga daerah yang baru memiliki kepala daerah, serta daerah yang kepala daerahnya tersangkut perkara korupsi.

"Prioritas kami kepala daerah yang baru, ada juga Riau dan Banten yang gubernurnya terkena kasus di KPK. Mereka (17 provinsi) akan mereplikasi 3 sistem milik Pemprov Jabar ini," ujar Huda usai bertemu Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate, Bandung, Selasa (18/10).

Menurut dia, dipilihnya tiga program milik Pemprov Jabar oleh KPK itu tidak dilakukan secara tiba-tiba. Sebab, kata dia, sebelumnya KPK sudah melakukan observasi. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait tentang penerapan 3 program Pemprov Jabar tersebut.

"Hasilnya ini oke dan bisa diaplikasikan di daerah. Hasil observasi Jabar lebih baik dari provinsi lain yang juga kita observasi," kata Huda.

Dalam workshop nanti, 17 provinsi langsung menerapkan ketiga sistem tersebut karena biayanya akan sangat tinggi bila harus merancang program dari awal. Namun diakui Huda, perbaikan layanan juga membutuhkan perbaikan SDM dan regulasi.

"Setelah diimplementasikan, tahun depan kami monitoring agar ini juga dibuat regulasi dan disiapkan SDM-nya. Jadi teknologi ini hanya salah satu upaya memperbaiki sistem. SDM dan regulasinya di masing-masing provinsi harus juga diperbaiki dan ditingkatkan," tuturnya.

Huda memastikan nantinya dalam workshop, 17 provinsi akan diberikan penjelasan serta gambaran penerapan sistem tersebut di Pemprov Jabar. Dia mencontohkan soal TPP yang tidak mudah karena ada sejumlah parameter penilaian bagi kinerja PNS.

"Parameter ini bisa dicontoh dari Jabar. Workshopnya akan kami gelar November, dihadiri Pimpinan KPK," kata Huda. (zam)

Penulis: zam
Editor: fam
Sumber: Tribun Jabar

Menurut Anda --->

0 komentar:

Post a Comment